Please, Jangan Generalisasi Biodiesel Merusak Mesin Kendaraan
CNBCIndonesia.com | Kamis, 6 Agustus 2020
Please, Jangan Generalisasi Biodiesel Merusak Mesin Kendaraan
Penggunaan biodiesel, termasuk B30, untuk bahan bakar kendaraan masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ada stigma kalau biodiesel bisa menimbulkan gangguan pada mesin kendaraan, bahkan bisa berdampak pada kerusakan kendaraan. Menanggapi hal ini, Deputi CEO PT Kilang Pertamina Internasional Budi Santoso Syarif mengatakan, sebelum peluncuran B30, sudah dilakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba dilakukan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Lemigas, dan lainnya. Ia menyebut uji coba dilakukan dengan jarak tempuh 40.000 km menggunakan bahan bakar B30. Namun, pada saat sudah menempuh jarak 30.000 km dan dilakukan pengecekan tehadap mesin, tidak ada perubahan yang signifikan. Sehingga saat rapat disepakati B30 sudah siap. “Itu uji coba diperuntukkan kepada masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi,” kata Budi dalam acara Exclusive Interview oleh CNBC Indonesia, Kamis (30/07/2020).
Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Parulian Tumanggor mencoba meyakinkan masyarakat agar tidak perlu khawatir. Sebab, selama ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk dari biodiesel, bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya. “Saya ingin sampaikan banyak masyarakat sekitar tanpa sadar sejak tahun 2015 dia udah gunakan biodiesel, nggak sadar. Kan isi ke pom bensin solar, padahal solar sudah biodiesel. Mulai 2015 sudah B10, B20, B30,” ujar Parulian. Setelah B30, pemerintah bersiap melangkah ke B40. Pemerintah menegaskan tetap berkomitmen melanjutkan program itu meski sedang dalam situasi pandemi Covid-19. Pasalnya, kebijakan ini menyangkut belasan juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. “Perlu komitmen seluruh stakeholder, hingga Pertamina dan produsen migas lainnya. Dan tak lupa untuk petani sawit yang jumlahnya 17 juta, yang menggantungkan pada industri sawit ini. Kita harus bahu membantu proyek ini. Ngga cuma bermanfaat secara ekonomi, tapi bermanfaat luas,” kata Airlangga.
Thejakartapost.com | Kamis, 6 Agustus 2020
Indonesia’s B40 biodiesel plan back on track after palm oil prices improve
The government has rekindled plans to escalate Indonesia’s biodiesel program after a five-month hiatus caused by weak palm oil prices and the unfolding global health crisis. Coordinating Economic Minister Airlangga Hartarto recently ordered state-owned fuel giant Pertamina to revive the program a few days after the company produced an experimental batch of new biodiesel and signed a deal to build a biodiesel catalyst factory. The minister ordered Pertamina to produce a first-ever 40 percent mixed biodiesel (B40) composed of 30 percent Fatty Acid Methyl Ester (FAME), 10 percent green diesel and 60 percent fossil fuel diesel. “I want it by July 2021,” he said in a webinar hosted by CNBC Indonesia on July 30. The biodiesel program is one of Indonesia’s many strategies to cut oil imports and lower carbon dioxide emissions. The program has been escalated since 2016 starting with the B20 biodiesel, as per Energy and Mineral Resources Ministry Regulation No. 12/2015. The minister’s order also followed state-owned Pertamina’s successful three-day trial production of 1,000 barrels per day (bpd) of D100 green diesel at its refinery in Dumai, Riau, which is Indonesia’s palm oil heartland. Minister Airlangga first announced the B40 plan in February but kept quiet about it after palm oil prices began tumbling the following months and as Indonesia redirected its resources to tackle COVID-19. Global palm oil prices reached their lowest this year at 2,000 ringgit (US$476.47) a ton on May 6 but have since recovered to 2,780 ringgit a ton on July 30, according to the global benchmark Bursa Malaysia Derivatives.
The government, led by Minister Airlangga, has also begun reopening the economy, which is expected to boost domestic consumption of palm oil. Energy and Mineral Resources Ministry renewables director Sutijastoto also said his office was working on a new regulation to accommodate the B40 biofuel, as the existing regulation does not require Indonesia to escalate beyond B30. “We will push it. But this might come out either this year or next year,” he said on July 28. The Indonesian Automotive Manufacturers Association (Gaikindo) has yet to voice support for the government’s B40 plan. “Gaikindo asks to be given time to prepare for the implementation of B40,” association chairman Jongkie Sugiarto told The Jakarta Post on Monday. Automakers needed time to redesign vehicles to suit the new fuel, he explained. The lower emission fuel is notorious among commercial vehicle associations for damaging engines and requiring higher maintenance. Meanwhile, Indonesia is still pushing forward with its complaint to the World Trade Organization (WTO) against European Union restrictions on palm oil-based biofuels. The European Commission concluded in 2019 that palm oil cultivation leads to excessive deforestation and passed a law to phase out its use as transportation fuel between 2023 and 2030. “We don’t need to fear those negative foreign NGOs,” said Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) chairman Master Parulian Tumanggor. Producing green diesel remains much more expensive than producing B30, said Budi Santoso Syarif, deputy director of refinery subsidiary PT Pertamina Kilang International, also on Thursday. “We need incentives to make the product competitive,” he said. Pertamina also signed on July 29 a deal with state-owned fertilizer producer PT Pupuk Kujang and the Bandung Institute of Technology (ITB) to build a biodiesel catalyst factory. The fertilizer maker expects to begin construction in 2020 and finish by the second quarter of 2021. The facility will be built in the Kujang Cikampek Industrial Area in West Java. “Production is ready so the next step will be the market,” Indonesian Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association (Inaplas) secretary general Fajar Budiyono told the Post.
Tribunnews.com | Kamis, 6 Agustus 2020
Kemendag Bentuk Tim Khusus Hadapi Isu Negatif Sawit
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan perlunya sinergi antara stakeholder sawit Indonesia di tengah berbagai serangan isu negatif sawit di dunia internasional. Menurutnya, kampanye negatif itu mulai menyasar aspek yang lebih pribadi yaitu, aspek kesehatan. “Kampanye negatif yang dimunculkan produk sawit menyebabkan berbagai macam penyakit. Meskipun saat ini belum ada larangan medis terhadap produk sawit, kampanye kencang terhadap hal itu sudah lama dirasakan,” katanya saat menerima audiensi pengusaha sawit secara virtual, Kamis (6/8/2020). Sementara Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai perlu ada sebuah tim khusus yang melibatkan pemerintah dan pengusaha untuk menghadapi isu-isu sawit. “Kita sudah lama tahu masalahnya ada di mana. Yang kita perlukan sekarang adalah solusi konkret. Kita ingin yang implementatif dan terarah.
Mari bentuk satu tim khusus agar kita bisa bicara dan merencanakan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukannya,” katanya. Tim itu rencananya akan diinisiasi oleh Kemendag yang merupakan leading institution dalam diplomasi perdagangan dalam konflik-konflik kelapa sawit. Wamendag sendiri menekankan pentingnya kinerja yang saling mendukung antara diplomasi dan kampanye positif sawit. “Diplomasi tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan tanpa ada argumen yang kuat. Argumen itu harus kita bangun melalui kampanye wacana baik secara akademis, medis, sosiologis dan lain-lain. Intinya kita harus punya argumen dan kontra wacana yang baik agar bisa berdiplomasi secara efektif,” tuturnya. Usulan pembentukan tim khusus juga disambut baik para pengusaha sawit. Komisaris Wilmar Tumanggor mengatakan pengusaha siap mendukung rencana itu. Menurutnya, industry kelapa sawit merasakan dampak dari diskriminasi oleh Uni Eropa dan perlu diambil Tindakan Bersama untuk melawannya.
BERITA BIOFUEL
CNBCIndonesia.com | Kamis, 6 Agustus 2020
Siapa yang Untung Bila Program Biodiesel Sukses?
Pemerintah terus mendorong agar program biodiesel 40% (B40) bisa lanjut tahun depan, bahkan sampai B100. Pasalnya melalui program mandatori biodiesel ini, produksi sawit dari dalam negeri bisa terserap dan harganya bisa dijaga, sehingga pelaku usaha sawit termasuk petani yang dapat manfaat. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrahman mengatakan soal sawit, BPDPKS memiliki tugas salah satunya untuk memberikan dukungan dana dalam rangka peremajaan sawit rakyat. Ia menyebut sejak BPDPKS berdiri sampai saat ini sudah menyalurkan dana sebesar Rp 3,5 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat, yang digunakan untuk membiayai 142.500 hektar kebun replanting. “Kalau tujuan akhirnya 2,5 – 3 tahun kemudian sudah bisa growing up bagus hasilkan yang produktivitas tinggi, penghasilan petani jauh lebih banyak,” jelasnya dalam acara Exclusive Interview oleh CNBC Indonesia, Jumat (31/07/2020).
Ia mengatakan program biodiesel ini harus tetap jalan, sehingga komoditas sawit tidak terus bergantung pada ekspor untuk makanan, dan oleochemical yang relatif stagnan. Sehingga program biodiesel harus tetap dipertahankan. “Jadi rakyatnya sejahtera karena mendapatkan hasil lebih baik dengan dukungan program biodisel tadi,” ucapnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat ME Manurung mengatakan sejak tahun 2015 petani belum pernah mendapatkan harga yang cocok. Namun, melalui program biodiesel naiknya harga CPO bisa dinikmati oleh petani. “Kami petani yang merasakan manfaatnya bukan mereka yang teriak di luar negeri,” ucapnya. Ia menyebut program biodiesel ini sangat strategis dalam rangka mendukung keberlanjutan sawit nasional. Menurutnya seandainya kelebihan pasokan dalam negeri tidak terserap lewat program biodiesel akan terjadi kelebihan stok, yang berdampak pada turunnya harga. “Secara berlanjut akan berdampak pada pendapatan petani prinsipnya itu,” paparnya.
Katadata.co.id | Kamis, 6 Agustus 2020
Manfaat Minyak Jelantah untuk Biodiesel
(Indonesia memiliki potensi minyak jelantah sebesar 1,64 miliar liter per tahunnya)
Penggunaan used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah sebagai alternatif bahan baku dapat mendukung program biodiesel di Indonesia. Studi dari lembaga International Council on Clean Transportation (ICCT) berjudul “Potential Economic, Health, and Greenhouse Gas Benefits of Incorporating Used Cooking Oil Into Indonesia’s Biodiesel” menyebutkan, Indonesia memiliki potensi minyak jelantah sebesar 1,64 miliar liter per tahunnya. Jumlah itu didapatkan dari pengumpulan intensif di restoran, hotel, sekolah, rumah sakit, maupun rumah tangga di perkotaan. Potensi terbesar pengumpulan minyak jelantah berasal dari daerah perkotaan. Pengumpulan dari restoran, hotel, dan sekolah di perkotaan dapat menyumbang 157 juta liter minyak jelantah atau setara 121 juta liter biodiesel. Apabila pengumpulan diperluas ke sektor rumah tangga maka total pengumpulan mencapai 1.638 juta liter atau setara dengan 1.261 juta liter biodiesel. Penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel memiliki banyak manfaat. Jika dikomparasi, setiap tahunnya hasil pengumpulan minyak goreng bekas itu dapat mengurangi pelepasan enam juta ton emisi gas rumah kaca. Penggunaan minyak jelantah untuk biodiesel juga dapat menghemat biaya subsidi biodiesel mencapai Rp 3,6 triliun. Berdasarkan kalkulasi ICCT, penghematan subsidi biodiesel didapat dari selisih antara biaya produksi biodiesel menggunakan minyak sawit biasa dengan biaya produksi biodiesel menggunakan minyak jelantah. Penghitungan tersebut menggunakan asumsi rata-rata harga indeks pasar (HIP) minyak jelantah dan bahan bakar nabati (BBN) per Januari hingga Juli 2020. Selain menghemat subsidi, penggunaan minyak jelantah juga dapat mengurangi penggunaan minyak sawit sebesar 1,16 juta ton per tahun. Hal itu kemudian berkontribusi pada penyelamatan 321 ribu hektare hutan dari ekspansi perkebunan sawit.
Investor.id | Kamis, 6 Agustus 2020
AKR Tetap Optimistis Pertumbuhan Laba Tumbuh 20%
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) masih optimistis, bisa mencapai pertumbuhan laba 15-20% tahun ini. Hal ini didukung oleh penjualan ritel dan pengembangan bisnis melalui perusahaan patungan (joint venture/jv). Direktur AKR Corporindo Suresh Vembu mengatakan, pada semester I-2020, perseroan membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebesar Rp 432 miliar atau meningkat 25% dari Rp 391 miliar pada semester I-2019. Perolehan laba bersih ini ditopang oleh pendapatan perseroan yang mencapai Rp 10 triliun atau meningkat dibandingkan semester I-2019 yang mencapai Rp 9,71 triliun. “Pendapatan meningkat karena perseroan mendistribusikan produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelas dia dalam acara Samuel Sekuritas, AKRA 2020 Company Update and Outlook, Kamis (6/8). Sejauh ini, AKR menjalankan bisnis perdagangan dan distribusi untuk petroleum dan produk berbahan kimia. Bisnis perdagangan dan distribusi tersebut mencatat pendapatan sebesar Rp 9,17 triliun. Kemudian, perseroan juga memiliki layanan logistik yang membukukan pendapatan sebesar Rp 410 miliar, manufaktur sebesar Rp 180 miliar dan kawasan industri Rp 240 miliar. Pada semester II-2020 ini, perseroan akan terus mengembangkan bisnis yang sudah dijalankan. Misalnya, untuk distribusi petroleum, perseroan mulai memasarkan biodiesel (B30). Hal ini seiring dengan bertambahnya alokasi fatty acid methyl ester (FAME) untuk biodiesel sebesar 45% menjadi 725 ribu kl. Selanjutnya, perseroan juga mulai memasarkan petroleum untuk segmen ritel melalui kerjasama dengan BP. Suresh mengungkapkan, melalui kerjasama dengan BP, perseroan sudah membangun 15 SPBU di Jakarta dan sekitarnya, Surabaya serta di beberapa rest area. Sementara AKR sudah memiliki 137 SPBU. “Kami akan bangun lagi sekitar 20 SPBU di bawah bendera BP tahun ini. Kami juga akan bekerjasama dengan Alfamart dan beberapa kedai kopi untuk menunjang pendapatan di luar petroleum,” kata dia. Lebih lanjut, perseroan juga menjalankan kerjasama di bidang pelumas dan penerbangan dengan BP di bawah nama PT Dirgantara Petroindo Raya dan PT Anugerah Lubrindo Raya. Perusahaan penerbangan tersebut sudah beroperasi sejak 2019 dengan memfokuskan usaha pada wilayah Indonesia Timur. Sedangkan, Anugerah Lubrindo Jaya mendistribusikan petroleum ke perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri dan kelautan. Kemudian, perseroan juga mulai mengembangkan bisnis kawasan industri di bawah nama JIIPE. Kawasan industri ini berlokasi di Gresik dengan luas 3.000 ha. Sejauh ini, sudah ada beberapa perusahaan yang menjadi penghuni kawasan industri tersebut seperti PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Nippon Sari Corpindo Tbk (ROTI), PT Freeport Indonesia dan perusahaan lainnya. Menurut Suresh, Freeport Indonesia akan menyewa sekitar 103 ha dan membayar sekitar US$ 7,7 juta.
Viva.co.id | Kamis, 6 Agustus 2020
Program B30 di 2020 Terganjal Harga FAME
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan saat ini masih ada kendala dalam penerapan program Biodiesel 30 persen atau B30, yang tengah digenjot pemerintah di tahun 2020. Realisasinya saat ini menjadi agak rumit, karena harga FAME (Fatty Acid Methyl Ester) belum juga turun sementara harga minyak buminya sempat turun beberapa waktu lalu. “Sehingga selisih antara harga FAME dengan harga solarnya itu jadi lebih besar,” kata Febrio dalam telekonferensi, Kamis 6 Agustus 2020. Kondisi inilah, lanjut dia, yang membuat bisnis FAME atau bahan bakar nabati agak terganggu tahun ini. “Juga mungkin tahun depan,” ujarnya. Pemerintah pun kini putar otak mengatur mekanisme untuk tahun 2020-2021 ini. Sebab, program B30 yang digagas Presiden Jokowi untuk tahun 2020 ini sebenarnya adalah bentuk hilirisasi CPO, guna mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan jika CPO itu hanya diekspor dalam bentuk raw material alias bahan baku. Apalagi, saat ini sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam aturan itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendorong hilirisasi dengan mengenakan pungutan yang lebih besar kepada ekspor raw material CPO, dibandingkan dengan produk turunan CPO lainnya. “Jadi kalau industri itu ingin mengekspor CPO alias raw material, di mana produknya belum terlalu hilir jika dibandingkan dengan produk turunan CPO seperti misalnya RBD (refined, bleached, deodorized), maka harga pungutan ekspornya memang lebih mahal.
Karena sebenarnya hal itu konteksnya adalah untuk mendorong hilirisasi tersebut,” ujarnya. Diketahui, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, pemerintah via Kemenkeu menetapkan pungutan atas ekspor sawit, CPO, dan produk turunannya, dengan tarif baru. Dengan pemberlakuan per 1 Juni 2020, secara rinci aturan yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 2019 itu menegaskan bahwa Menkeu menaikkan pungutan ekspor atas ekspor kelapa sawit dan turunannya, khususnya untuk ekspor CPO menjadi US$ 55 per ton. Hal ini berarti terdapat kenaikan US$5 per ton, karena berdasarkan PMK nomor 23 tahun 2019 atas pungutan ekspor CPO dan turunannya yang berlaku 1 Januari 2020, pungutan CPO ekspor hanya US$50 per ton.
Neraca.co.id | Kamis, 6 Agustus 2020
Pertamina Targetkan Uji Coba Produksi Green Avtur Akhir Tahun 2020
Setelah sukses melakukan ujicoba produksi Green Diesel D100 di Kilang Dumai sebesar 1000 barel per hari, Pertamina kini menyiapkan Kilang Cilacap untuk bisa uji coba memproduksi green avtur pada akhir tahun 2020. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan pada akhir 2020, Pertamina akan melakukan ujicoba produksi Green Avtur yang pertama dengan Co-Processing injeksi 3% minyak kelapa sawit atau CPO yang telah diproses lebih lanjut sehingga hilang getah, impurities dan baunya (Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil / RBDPO) di fasilitas existing Kilang Cilacap. “Uji coba green avtur ini merupakan bagian dari roadmap pengembangan biorefinery Pertamina dalam rangka mewujudkan green energi di Indonesia. Selain Kilang Dumai yang sudah berhasil mengolah 100% minyak sawit menjadi Green Diesel D100, Pertamina juga akan membangun 2 (dua) Standalone Biorefinery lainnya yaitu di Cilacap dan Plaju,” ujar Nicke. Menurut Nicke, Standalone Biorefinery di Cilacap nantinya dapat memproduksi green energy berkapasitas 6.000 barel per hari, sedangkan Standalone Biorefinery di Plaju dengan kapasitas 20.000 barel per hari. Kedua standalone Biorefinery ini kelak akan mampu memproduksi Green Diesel maupun Green Avtur dengan berbahan baku 100% minyak nabati. “Pertamina terus melangkah sejalan dengan trend penyediaan energi dunia dengan mengupayakan hadirnya green energy. Selain Green Diesel dan Green Avtur yang akan diujicoba, Pertamina juga telah melakukan ujicoba Green Gasoline. Beberapa perusahaan dunia sudah dapat mengolah minyak sawit menjadi green diesel dan green avtur, namun namun untuk green gasoline Pertamina merupakan yang pertama di dunia,” imbuh Nicke.
Green gasoline tersebut telah berhasil diujicobakan di fasilitas Kilang Plaju dan Cilacap sejak 2019 dan 2020 dimana Pertamina mampu mengolah bahan baku minyak sawit hingga sebesar 20% injeksi. Menurut Nicke, ikhtiar Pertamina tersebut diwujudkan sesuai dengan arahan presiden untuk mengoptimalkan sumber daya dalam negeri untuk membangun ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. green energy akan memanfaatkan minyak sawit yang melimpah di dalam negeri sebagai bahan baku utama sehingga produk Green Energi memiliki TKDN yang sangat tinggi. Langkah ini juga positif karena akan untuk mengurangi defisit transaksi negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya pada pekan lalu, Pertamina menyampaikan keberhasilan ujicoba produksi Green Diesel D-100 mencapai 1.000 barel per hari di fasilitas existing Kilang Dumai. D100 diproses dari 100% RBDPO dengan bantuan katalis yang dibuat oleh Research & Technology Center Pertamina dan ITB. Dalam uji coba performa melalui road test 200 km, D100 ini dijadikan bahan bakar yang dicampur dengan Solar serta FAME dan terbukti menghasilkan bahan bakar diesel yang lebih berkualitas dengan angka cetane number yang lebih tinggi, lebih ramah lingkungan dengan angka emisi gas buang yang lebih rendah, serta lebih hemat penggunaan bahan bakarnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui penggunaan bahan bakar green diesel 100% atau D-100 bagi kendaraan dapat menghasilkan performa mesin yang baik dan ramah lingkungan. Hal ini dibuktikannya ketika menguji coba mobil jenis MPV yang telah mengonsumsi D-100 dari Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO) produksi PT Pertamina (Persero). “Ketika saya melakukan kunjungan kerja ke DHDT Refinery Unit (RU) II milik Pertamina di Dumai, saya bersama Bu Dirut menaiki mobil yang sudah diuji dengan bahan bakar D-100, dan hasilnya suara mesin halus. Ini sekaligus sosialisasi hasil uji coba pengolahan RBDPO 100 persen,” kata Agus.
Menurut Agus, RBDPO adalah minyak kelapa sawit atau CPO yang telah diproses lebih lanjut sehingga hilang getah, impurities dan baunya. PT Pertamina mampu menghasilkan produk RBDPO 100 persen mencapai 1.000 barel per hari di fasilitas existing Kilang Dumai. Pemerintah memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap keberhasilan pengembangan produk bahan bakar green diesel tersebut. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawal implementasi program bahan bakar nabati (BBN) dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, khususnya kelapa sawit, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan para petani. “Saya ucapkan selamat kepada Pertamina, khususnya Kilang Dumai yang telah membuktikan bahwa kita mampu dan punya keberanian luar biasa. Dengan proses yang dimulai sejak tahun 2019, kita sama-sama bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan anak negeri dan Pemerintah akan selalu mengawal Pertamina,” papar Agus. Sementara itu, Deputi CEO PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Budi Santoso Syarif menjelaskan, dalam uji performa tersebut, bahan bakar yang digunakan adalah campuran D-100 sebanyak 20%, Dexlite sebanyak 50% dan FAME sebanyak 30%. “Menurut hasil uji lab kami, terukur bahwa angka Cetane Number bahan bakar campuran D-100 pada Dexlite dan FAME yang digunakan tersebut mencapai angka minimal 60 atau lebih tinggi dari bahan bakar diesel yang ada saat ini. Demikian juga hasil uji emisi kendaraan menunjukkan Opacity (kepekatan asap gas buang) turun menjadi 1,7% dari sebelumnya 2,6% saat tidak dicampur dengan D-100,” ujar Budi. Uji Performa ini dilakukan pada 14 Juli 2020 sepanjang 200 km menggunakan kendaraan jenis MPV berbahan bakar diesel keluaran 2017. Selain hasil uji kuantitatif yang bagus, pengguna kendaraan pun tetap merasa nyaman selama menggunakan kendaraannya.
Media Indonesia | Jum’at, 7 Agustus 2020
Menuju Bahan Bakar Nabati Ekonomis saat Pandemi
DUNIA energi merespons pandemi ini dengan berbagai cara yang berbeda. Chevron, raksasa minyak dan gas bumi (migas) asal San Ramon, California, AS, pada 20 Juli 2020 merespons pandemi covid-19 dengan mengakuisisi Noble Energy dengan transaksi sebesar US$5 miliar, perusahaan migas yang memproduksi 925 juta cubic feet per hari gas alam pada 2019. Gas alam memegang peran penting sebagai energi transisi (energi dan listrik dari hidrokarbon berantai pendek). BP, sebuah perusahaan multinasional migas yang berkantor pusat di London, pada 4 Agustus 2020 mengumumkan perubahan mendasar dari international oil company menjadi integrated energy company (IEC). BP berencana mengurangi 40% porsi migas, melipatgandakan investasi pada energi berkarbon rendah hingga sebesar US$5 miliar per tahun. Lalu, memperbesar porsi listrik dari energi terbarukan hingga mencapai 50 GW, meningkatkan produksi hidrogen dan memproduksi bahan bakar nabati hingga mencapai 100 ribu barel per hari. Bagaimana Indonesia merespons pandemi ini? Jika kita perhatikan semua respons itu, kita dapat me-rangkumnya menjadi beberapa kriteria pemilihan strategi dalam merancang ulang energi nasional di saat pandemi. Antara lain penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, ketersediaan SDA, ketersediaan infrastruktur, dan keekonomian. SDA yang masih melimpah di Tanah Air adalah minyak nabati dan sampah biomassa. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menekankan dana dukungan untuk program FAME biodiesel B-30 dari minyak Kelapa Sawit (crude palm oil/CPO) (BKF, 13 Mei 2020). Di saat pandemi covid-19 ini, dengan menurunnya kebutuhan dunia akibat mobilitas manusia yang terbatas, harga minyak bumi turun drastis. Akibatnya selisih harga solar dengan CPO menjadi semakin lebar. Ini berarti produksi biodiesel membutuhkan subsidi, yang pada awalnya disuntik Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Selama ini, program biodiesel B-30 didukung dana BPDPKS dan akan didukung APBN, khususnya untuk menyubsidi selisih antara harga indeks pasar (HIP) solar dengan HIP bahan bakar nabati (BBN). Dengan selisih HIP BBN dengan HIP solar yang semakin lebar, semakin besar pula subsidi yang dibutuhkan program B-30. Lantas bagaimanakah caranya agar produksi biodiesel B-30 ini dapat ekonomis? Pertanyaan ini menjadi semakin penting mengingat selain biodiesel, minyak kelapa sawit juga dapat diolah menjadi diesel hijau (green diesel) dan bensin hijau (biogasoline). Pertamina pada Juli 2020 lalu juga sukses memproduksi diesel hijau (dinamakan D-100) dari refined, bleached, and deodorized Palm Oil (RBPO), dengan proses hydrodeoxy-genation. Suplai bahan baku minyak sawit yang murah sangat diperlukan.
Kilang nabati terintegrasi
Secara nasional, Indonesia memproduksi crude Palm Oil sebesar 47 juta ton pada 2019. Sebagian besar untuk alokasi ekspor, dengan 16,7 juta ton dikonsumsi di dalam negeri. Yang menarik, 49% dari konsumsi dalam negeri diperuntukkan produksi biodiesel (Gapki). Beberapa langkah strategis diperlukan untuk memperbaiki keekonomian program biodiesel B-30 dan produksi diesel hijau (D-100) oleh Pertamina, antara lain dengan membuat kilang nabati yang terintegrasi agar dapat memaksimalkan profit margin dari produksi BBN dengan bahan baku minyak nabati yang lebih murah, tanpa mengurangi harga beli tandan buah segar (TBS) sawit dari petani. Diharapkan, agar tidak memberatkan keuangan negara, bentuk dukungan pemerintah bukan lagi subsidi, melainkan sebuah dukungan untuk integrasi hulu-hilir, dengan melihat industri sawit sebagai kilang nabati terintegrasi. Tidak lagi terpisah, antara petani kebun, pabrik kelapa sawit, swasta produsen biodiesel, dan Pertamina sebagai BUMN energi yang memiliki jaringan luas distribusi BBN. Integrasi hulu-hilir di produksi BBN ialah strategi jangka pendek. Untuk jangka panjang, diperlukan pembuatan kebun energi yang akan menghasilkan minyak nabati pangan dan nonpangan (energy crops) yang akan menjamin pasokan sumber bio hidro karbon untuk Indonesia Di dalam pembuatan industri BBN yang terintegrasi, dibutuhkan pula pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang lebih sesuai dengan kebutuhan BBN, misalnya dengan modifikasi unit sterilisasi dengan steam yang digunakan untuk memproduksi minyak sawit untuk pangan. Pada sebuah sistem yang terintegrasi, hilirisasi Kelapa Sawit tidak hanya menghasilkan BBN, tapi juga oleokimia dan pengolahan sampah untuk energi. Pengolahan sampah padatan (cangkang sawit dan tanda kosong) dan limbah cair dari PKS, juga bermanfaat untuk kemandirian energi dan memperbaiki keekonomian BBN.
Saat ini, cangkang sawit (palm kernel shell) banyak dicari negara maju seperti Jepang dan Korea. Tentunya, dengan impor liquefied petroleum gas yang saat ini antara 70% dan 80%, cangkang sawit ini perlu digunakan juga di RI untuk kebutuhan memasak dan kebutuhan energi lain di dalam negeri. Untuk menunjang pemanfaatan bahan bakar padat ini, diperlukan program kompor biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Dengan keadaan geopolitik dunia yang semakin tidak menentu (uncertain) dan mudah berubah (volatile), diperlukan usaha serius untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi: minyak mentah, bensin, dan liquefied petroleum gas, guna membantu pemulihan energi nasional. Selain cangkang sawit, limbah cair dari pabrik sawit (palm oil mill effluent/ POME) yang diolah menjadi biogas juga berpotensi mengurangi impor liquefied petroleum gas dan BBM. Negeri tetangga Thailand, misalnya, sudah mulai mengolah biogas menjadi compressed natural gas atau biasa disebut sebagai bio-CNG untuk bahan bakar gas (BBG).
Resesi dan penciptaan lapangan kerja
Selama pandemi ini, diperkirakan keuntungan sekitar US$1 triliun hilang dari sektor migas dunia. Akibatnya, beberapa investor sudah menarik diri dari Indonesia. Shell mundur dari pengembangan Blok Migas Masela di Laut Arafuru, Maluku. Shell sebelumnya memiliki 35% saham pada investasi yang diperkirakan mencapai US$20 miliar. Kemudian, Chevron juga mundur dari investasi laut dalam (IDD) Gendalo-Gehem. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat volume hidrokarbon yang diproduksi di dalam negeri mencukupi, termasuk di dalamnya bahan bakar nabati yang harus bertambah untuk menutup penurunan produksi minyak bumi. Selain untuk menjamin pasokan hidrokarbon di dalam negeri, bioenergi juga memiliki peran strategis untuk menciptakan lapangan kerja. International Renewable Energy Agency (Irena) mencatat peran stategis produksi biofuel dalam menciptakan lapangan pekerjaan dimulai dari petani di kebun sawit, pekerja di pabrik Kelapa Sawit dan produksi BBN, serta pekerja di semua rantai distribusi BBN. Sektor ini menyerap paling banyak pekerja jika dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lain seperti tenaga air (hydropower) dan tenaga panas bumi (geothermal energy). Pandemi ini membuat banyak anak bangsa kehilangan pekerjaan. Ditambah lagi, angkatan kerja baru pada 2020 ini yang terancam mendapatkan pekerjaan pertama mereka setelah lulus sekolah/ universitas. Sektor bioenergi ini berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Selain ini, perhatian yang lebih pada sektor bioenergi juga akan memperkuat SDM di sektor pertanian. Bappenas mencatat, jumlah petani di Tanah Air terus menurun, dari tahun ke tahun (Bappenas, 2016). Program-program nasional di bidang bioekonomi akan mampu berkontribusi pada ketahanan energi dan pangan dalam membantu pemulihan ekonomi nasional.