{"id":4496,"date":"2020-12-17T02:45:30","date_gmt":"2020-12-17T02:45:30","guid":{"rendered":"https:\/\/aprobi.or.id\/?p=4496"},"modified":"2021-05-27T03:58:05","modified_gmt":"2021-05-26T20:58:05","slug":"masih-gak-jelas-aprobi-pertanyakan-kapan-b40-bakal-jalan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/masih-gak-jelas-aprobi-pertanyakan-kapan-b40-bakal-jalan\/","title":{"rendered":"Masih Gak Jelas, Aprobi Pertanyakan Kapan B40 Bakal Jalan?"},"content":{"rendered":"\n

CNBCIndonesia.com | Rabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Masih Gak Jelas, Aprobi Pertanyakan Kapan B40 Bakal Jalan?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mempertanyakan kapan\nprogram biodiesel B40 akan diterapkan pemerintah karena sampai saat ini belum\njuga ada kepastian dari pemerintah kapan program ini dapat dijalankan. Ketua\nAprobi Paulus Tjakrawan menilai perlu adanya ketegasan terkait aturan mandatori\nbiodiesel B40. Pasalnya, lanjutnya, ini berkaitan dengan minat investor yang\ningin masuk ke usaha biodiesel. “Perlu sinyal yang tegas dari pemerintah,\naturanya seperti apa supaya investasi tidak terhambat, karena sampai saat ini\nbanyak investor yang mau investasi ke biodiesel masih bertanya-tanya soal\nkelanjutan ini,” ungkapnya dalam Webinar Majalah Sawit Indonesia, Rabu\n(16\/12\/2020). Paulus menjelaskan, memang dari awal program mandatori biodiesel\nini diterapkan, ditujukan untuk mengurangi impor BBM, termasuk solar dari luar\nnegeri. Tapi, pada tahun ini impor solar nyaris tidak ada. Direktur Jenderal\nEnergi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana\nmengatakan bahwa hampir semua solar dan biodiesel sudah diproduksi di dalam\nnegeri. “Masih ada impor sedikit. Sekarang lagi proses untuk alokasi\nbiodiesel di kewenangan saya, lalu di Dirjen Migas sedang disusun alokasi untuk\nBBM-nya, itu termasuk berapa nanti yang diizinkan untuk impor,” katanya.\nDia melihat saat ini ketahanan energi untuk solar sudah hampir 100%. Tapi opsi\nimpor solar ke depannya menurutnya masih akan dikaji apakah masih diperlukan\natau tidak. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto\nmengatakan peran biodiesel terhadap upaya mengurangi impor pada 2020 bisa\nmenggantikan solar sebanyak 159 ribu barrels oil equivalent per day (boepd).\n“Dan ini akan meningkat menjadi 210 ribu boepd di 2025, sementara di 2030\nmencapai 238 ribu boepd,” jelasnya.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/www.cnbcindonesia.com\/news\/20201216202558-4-209632\/masih-gak-jelas-aprobi-pertanyakan-kapan-b40-bakal-jalan\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Bisnis.com | Rabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Permintaan Biodiesel Turun hingga 14 Persen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia memproyeksikan permintaan\nbiodiesel sepanjang tahun ini bakal lebih rendah 14 persen daripada target.\nKetua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan bahwa permintaan biodiesel pada\ntahun ini mengalami penurunan karena permintaan yang berkurang selama pandemi\nCovid-19. Adapun, pada tahun ini produksi biodiesel awalnya diproyeksikan\nmencapai 9,6 juta kiloliter (kl) atau setara dengan 60 juta barel. Per Oktober\n2020 total produksi biodiesel telah mencapai 7,19 juta kl, sedangkan konsumsi\ndomestik mencapai 7,01 juta kl. “Sampai akhir tahun ini kira-kira\nberkurang sekitar maksimum nantinya tidak lebih dari 13 persen\u201414 persen\nberkurangnya dari target,” katanya dalam webinar yang digelar pada Rabu\n(16\/12\/2020). Produksi biodiesel terendah tercatat pada Juni 2020 dengan\nrealisasi sebesar 648.705 kl diikuti dengan konsumsi terendah sepanjang tahun\nini yakni 633.575 kl. Kendati demikian, produksi biodisel mulai berangsur\nmeningkat mulai dari Juli 2020 sebesar 718.469 kl, Agustus 733.126 kl,\nSeptember 740.295 kl, dan Oktober 722.627 kl. Paulus menjelaskan bahwa saat ini\nterdapat 19 produsen biodiesel yang berkontribusi terhadap total produksi\nbiodiesel dalam negeri dengan kapasitas terpasang 11,61 juta kl yang\nberproduksi pada tingkat utilisasi pabrik maksimum 85 persen. Pada tahun ini,\nkata Paulus, kapasitas pabrik biodiesel hanya mencapai 11,61 juta kl per tahun.\nPandemi Covid-19 turut menahan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi\nsebesar 3,4 juta kl per tahun. “Ini diundur jadi tahun depan, jadi tahun\ndepan akan ada tambahan produksi sebesar 3,9 juta kl per tahun sampai dengan\nakhir tahun depan,” ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/ekonomi.bisnis.com\/read\/20201216\/44\/1331946\/permintaan-biodiesel-turun-hingga-14-persen\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

BERITA BIOFUEL<\/strong><\/p>\n\n\n\n

CNBCIndonesia.com | Rabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Harga Gak Stabil, Gimana Nasib Kelanjutan Program Biodiesel?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pemerintah mengatakan butuh kestabilan harga biodiesel agar\nprogram pengembangan biodiesel mulai dari B30 dan seterusnya dapat terus\nberlanjut ke depannya. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru\nTerbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Dia\nmengatakan, ketidakstabilan harga terjadi pada kondisi pandemi Covid-19 saat\nini, sehingga kondisi ini cukup menyulitkan. “Bicara prinsip yang lebih\nmakro, kita harus pastikan harga biodiesel ini stabil dan terkendali karena di\nsektor energi ini yang dibutuhkan adalah kestabilan,” katanya dalam\ndiskusi ‘Masa Depan Biodiesel Indonesia: Bincang Pakar Multi Perpspektif’ yang\nditayangkan dalam kanal YouTube Majalah Sawit Indonesia, Rabu (16\/12\/2020).\nDadan menjelaskan, dalam penentuan alokasi biodiesel ke depan pihaknya harus\nyakin soal harga biodiesel, sehingga bisa menjamin ketersediaan suplai dan\nmenjaga kualitas biodiesel dengan baik. “Proses produksi harus makin\nefisien, biaya konversi juga harus semakin efisien sebagai gambaran agar\nindustri kita semakin maju dan berkelanjutan,” katanya. Sekretaris\nJenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto mengatakan, pada tahun ini harga\nkeekonomian biodiesel menjadi terganggu akibat adanya pandemi Covid-19. Harga\nCPO tinggi, sedangkan harga solar rendah, khususnya harga Fatty Acid Methyl\nEsters (FAME) lebih tinggi dibandingkan harga solar, sehingga subsidi yang\ndibutuhkan untuk menutup selisih kedua harga komoditas tersebut meningkat.\n“Sehingga dana iuran ekspor yang terkumpul kurang lebih Rp 26 triliun\nsudah habis sejak Agustus. Ini kita sedang pusing gimana supaya semuanya jalan,\nB30 jalan semuanya jalan, ini kita pusing gimana caranya selisih harga\ndibiayai. Kita sudah minta APBN juga, kita juga memikirkan menaikkan iuran\nekspor, tapi tantangan tidak mudah,” katanya. Bila ini terus terjadi, maka\nmenurutnya produsen bisa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel. Untuk\nketersediaannya, dia meminta agar dana iuran ekspor sawit dinaikkan. Selain\nitu, dia juga meminta insentif dari program BPDPKS yang bersumber dari dana\npungutan ekspor produsen CPO. “Kita minta ada kenaikan dana iuran ekspor,\ntentu beberapa pihak akan keberatan,” katanya. Seperti diketahui,\npemerintah telah kembali mengubah besaran tarif pungutan ekspor minyak kelapa\nsawit (Crude Palm Oil\/ CPO) menjadi disesuaikan berdasarkan batasan lapisan\nnilai harga CPO yang mengacu pada harga referensi yang ditetapkan Menteri\nPerdagangan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan\nNo.191\/PMK.05\/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan\nNo.57\/PMK.05\/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana\nPerkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan. Peraturan ini mulai berlaku\nsetelah tujuh hari sejak diundangkannya peraturan ini pada 3 Desember 2020. Ini\nartinya, tarif ekspor baru ini berlaku pada Kamis, 10 Desember 2020. <\/p>\n\n\n\n

Dalam peraturan baru ini, tarif pungutan ekspor untuk minyak\nkelapa sawit (CPO) minimal sebesar US$ 55 per ton dan paling tinggi US$ 255 per\nton. Tarif pungutan US$ 55 per ton dengan asumsi harga CPO berada di bawah atau\nsama dengan US$ 670 per ton. Untuk harga CPO di atas US$ 670 per ton sampai\ndengan US$ 695 per ton, maka tarif pungutan ekspor naik sebesar US$ 5 per ton\nmenjadi US$ 60 per ton. Namun, bila harga CPO di atas US$ 695 per ton sampai\ndengan US$ 720 per ton, maka tarif pungutan naik lagi sebesar US$ 15 per ton\nmenjadi US$ 75 per ton. Begitu pun bila harga CPO di atas US$ 720 per ton\nsampai US$ 745 per ton, pungutan akan naik menjadi US$ 90 per ton. Dan\nseterusnya, setiap harga CPO naik US$ 25 per ton, maka pungutan ekspor akan naik\nsebesar US$ 15 per ton. Bila harga CPO di atas US$ 995 per ton, maka tarif\npungutan ekspor mencapai US$ 255 per ton. Jumlah pungutan yang sama terjadi\npada Crude Palm Kernel Oil (CPKO), Crude Palm Olein. Sementara pada peraturan\nsebelumnya, tarif pungutan ekspor dipatok tetap US$ 55 per ton tanpa membedakan\nharga referensi minyak sawit. Sedangkan untuk pungutan ekspor biodiesel dipatok\nminimal US$ 25 per ton dan paling tinggi US$ 192,5 per ton. Tarif pungutan\nekspor biodiesel sebesar US$ 25 per ton dengan asumsi harga CPO di bawah atau\nsama dengan US$ 670 per ton. Lalu naik menjadi US$ 30 per ton bila harga CPO di\natas US$ 670 per ton sampai US$ 695 per ton.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/www.cnbcindonesia.com\/news\/20201216193756-4-209623\/harga-gak-stabil-gimana-nasib-kelanjutan-program-biodiesel\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Bisnis.com | Kamis, 17 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pelaku Industri Alat Berat Minta Kepastian Regulasi Program B40<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pelaku industri alat berat dan otomotif meminta kepastian\npemerintah terkait dengan program biodiesel 40 persen atau B40. Peta jalan yang\njelas dinantikan industri tersebut agar mereka bisa menyesuaikan pengembangan\nspesifikasi yang sesuai. Sekretaris Gabungan Kepala Kompartemen Teknik\nLingkungan dan Gabungan Industri Industri Kendaraan Bermotor Indonesia\n(Gaikindo) Abdul Rochim mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan agar pemerintah\nsegera menetapkan peta jalan pengembangan B40. Hal tersebut dinilai dapat\nmemberi kepastian kepada industri terkait dengan arah pengembangannya.\n“Usulan kami penetapan peraturan atau roadmap B40, B50 itu terlebih dahulu\nharus ditetapkan agar kami semua ada kepastian bagi industri untuk\nmempersiapkannya termasuk speknya kapan mulainya,” katanya dalam webinar\nyang digelar pada Rabu (16\/12\/2020). Abdul menambahkan bahwa tahapan studi dan\nevaluasi B40 sebaiknya mengikuti program pengembangan biodiesel sebelumya dan\ndikonfirmasi melalui tes jalan. Di samping itu, implementasi peraturan sebaiknya\ndiberikan waktu yang cukup untuk industri. “Industri melakukan penyesuaian\nkarena ada komponen yang berdampak langsung dengan bahan bakar at least\nberdasarkan roadmap sebelumnya minimal 3 tahun setelah ditetapkan regulasi itu\nbaru kita bisa implementasi,” kata Abdul. Sementara itu, Komisi Teknis\nHimpunan Industri Alat Berat Indonesia Fahmi meminta agar pemerintah untuk\nmemberi peta jalan yang jelas agar memiliki waktu untuk penyesuaian produk.\nSelain itu, pihaknya meminta supaya pemerintah memberi kejelasan campuran yang\ndigunakan dalam B40 nantinya. Dia mengusulkan campuran yang digunakan memiliki\ntingkat kestabilan yang tinggi atau setara dengan B30. “Ketika ditetapkan\nsampai waktu implmentasi mungkin butuh waktu 2 tahun untuk penyesuaian produk,”\nungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/otomotif.bisnis.com\/read\/20201217\/275\/1332050\/pelaku-industri-alat-berat-minta-kepastian-regulasi-program-b40\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

CNBCIndonesia.com | Rabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

10 Tahun Mendatang, RI Targetkan Biofuel Gak Cuma dari CPO!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pemerintah menargetkan bahan baku bahan bakar nabati (BBN\/\nbiofuel) dalam 10 tahun mendatang tidak hanya mengandalkan dari minyak sawit\n(Crude Palm Oil\/ CPO), tapi juga bisa dari limbah maupun turunannya seperti\ngliserin. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan\nKonservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam diskusi ‘Masa Depan\nBiodiesel Indonesia: Bincang Pakar Multi Perpspektif’ yang ditayangkan dalam\nkanal YouTube Majalah Sawit Indonesia, Rabu (16\/12\/2020). “Bicara 10 tahun\nke depan, kita tidak membatasi sawit adalah biodiesel, menurut saya perluas\ntidak hanya CPO. Bahwa kita harus mulai memastikan dari hal yang meningkatkan\nnilai tambah secara konsolidasi, baik dari limbah maupun produknya seperti\ngliserin,” tuturnya dalam acara diskusi tentang biodiesel tersebut. Selain\nitu, lanjutnya, dia juga mengatakan kini sudah banyak wacana dan proposal ke\npemerintah untuk membangun industri penunjang seperti methanol yang berbasis\nbatu bara maupun gas melalui proses gasifikasi, serta katalis dan lainnya untuk\nmendukung produksi biodiesel atau bahan bakar minyak berbasis sawit.\n“Pemanfaatan produk dan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi akan\nberkontribusi pada pencapaian target bauran energi terbarukan serta\nmeningkatkan ketahanan energi yang berbasiskan sumber daya dalam negeri,”\ntuturnya. Dia menyebutkan target biofuel ke depan tidak terbatas untuk\nbiodiesel, tapi juga untuk green gasoline dan bio-avtur, lalu tidak terbatas\npada pengusahaan skala besar, melainkan didorong pada pengusahaan berbasis\nkerakyatan. Begitu pun dengan spesifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan\nkonsumen. “Ke depan, diharapkan pemanfaatan hasil sawit non-CPO,”\nujarnya. Namun demikian, dia mengakui, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan\npengembangan biodiesel tidak hanya pada program B30, namun juga di atas itu\nseperti B40 dan seterusnya. Ada 10 hal yang perlu disiapkan untuk mengembangkan\nprogram B30 ke atas tersebut, antara lain:<\/p>\n\n\n\n

1. Menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk spesifikasi\nbiodiesel, green fuels hingga katalisnya<\/p>\n\n\n\n

2. Kajian teknis dan tekno ekonomi<\/p>\n\n\n\n

3. Mempersiapkan kebijakan pendukung<\/p>\n\n\n\n

4. Mempersiapkan insentif<\/p>\n\n\n\n

5. Mempersiapkan Road Test (tes jalan) kendaraan<\/p>\n\n\n\n

6. Memastikan kesiapan badan usaha BBN<\/p>\n\n\n\n

7. Memastikan tata cara penanganan dan penyimpanan biodiesel\n(B100)<\/p>\n\n\n\n

8. Memastikan kesiapan infrastruktur<\/p>\n\n\n\n

9. Program Strategis Nasional<\/p>\n\n\n\n

10. Sosialisasi secara massif<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/www.cnbcindonesia.com\/news\/20201216173609-4-209605\/10-tahun-mendatang-ri-targetkan-biofuel-gak-cuma-dari-cpo\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Liputan6.com | Rabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pengembangan Biodiesel Bisa Jadi Energi Baru<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Energi baru menjadi hal saat ini sedang dilakukan. Pengembangan\nbiodiesel menjadi salah satu program percepatan pengembangan energi baru\nterbarukan yang tengah diupayakan oleh Pemerintah. Capaian tahun 2019,\nbiodiesel memberikan kontribusi yang besar sekitar 30% dari total capaian\nbauran EBT. Meski banyak tantangan dalam pelaksanaan mandatori B30 pada masa\npandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus\nmelaksanakan pengembangan B30, yang menjadi bagian dari upaya substitusi energi\nprimer\/final dengan tetap menggunakan teknologi yang sudah ada. \u201cDari capaian\nyang ada, bisa kita lihat peran biodiesel sangat besar, untuk mengejar target\n23% di 2025 memang kita berupaya untuk bisa mendorong ataupun melakukan\nakselerasi agar target yang sudah kita tetapkan bisa kita capai. Dimasa pandemi\nini, dari upaya-upaya yang sudah kita lakukan maka subsitusi energi itulah yang\npaling mudah, murah dan cepat untuk dilaksanakan,\u201d tutur Direktur Bioenergi,\nAndriah Feby Misna dalam Webinar \u201cKeberlanjutan Program B30 Tahun 2021 yang\nberlangsung hari ini (Kamis, 10\/12). Selain pengembangan biodiesel, Pemerintah\njuga tengah berupaya melaksanakan susbstitusi energi primer melalui cofiring\nbiomassa pada PLTU dengan target produksi listrik sebesar 0,76 juta SBM. Untuk\npelaksanaan program B30 tahun ini, Feby mengungkapkan adanya beberapa tantangan\nseperti terhambatnya beberapa kegiatan komisioning di industri yang sedang\nmelakukan ekspansi. Oleh karenanya, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan\nantisipatif yang bersifat dinamis terkait perencanaan alokasi pengadaan dan\nkebutuhan insentif untuk menyesuaikan perubahan yang mungkin terjadi. Sementara\nitu, terkait rencana pengembangan B30, Feby menuturkan bahwa saat ini\nDirektorat Jenderal EBTKE sedang melakukan persiapan pelaksanaan mandatori B40\nsebagaimana arahan Presiden, meski terdapat beberapa tantangan dalam upaya\npengembangan tersebut. \u201cKita saat ini sedang melakukan persiapan. Berdasar\narahan dari Presiden diharapkan di tahun 2021 sudah B40, jadi kita sudah\nmelakukan persiapan dari tahun 2020 kemarin. Kita akui, ada beberapa tantangan\nyang dihadapi yang datangnya dari aspek teknologi, teknis, finansial,\nfeedstock, dan inftrastruktur pendukung,\u201d ujar Feby. <\/p>\n\n\n\n

Adapun berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk penerapan B40 dan\nB50 antaralain meningkatkan kapasitas produksi Badan Usaha (BU) BBN, memperbaiki\nspesifikasi biodiesel, memperhatikan ketersediaan dana insenstif, meningkatkan\nsarana dan prasarana BU BBM dan melaksanakan uji jalan untuk seluruh sektor\npengguna. Lebih lanjut, Feby menjelaskan beberapa upaya persiapan yang telah\ndilaksanakan menuju implementasi program B40. Upaya itu antaralain melakukan\nkajian teknis dan keekonomian dimana dari hasil kajian tersebut akan dilakukan\nrevisi SNI biodiesel untuk spesifikasi yang akan digunakan untuk B40 ataupun\nB50, serta penyusunan SNI greenfuel karena petani saat ini sudah dapat\nmenghasilkan greenfuel D100 dan dapat menjadi opsi untuk campuran B40 ataupun\nB50. Selain itu, Ditjen EBTKE juga telah menyiapkan kebijakan pendukung untuk\nmemastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik seperti kebijakan insentif.\nBerikutnya, akan dilakukan kajian terkait perlu tidaknya roadtest dan\nmemastikan kesiapan BU BBN khususnya sisi kapasitas produksi maupun dari sisi\nspesifikasi produk yang dihasilakan ketika digunakan untuk pencampuran. \u201cB30 ke\nB40 artinya semakin besar volume dari biodiesel yang akan dikirimkan kemudian\njuga distribusinya dan bagaimana untuk lingkungannya, ini juga harus disiapkan\ndari sekarang. Untuk  program bio-refinery ini juga kita masukkan kedalam\nprogram strategis nasional. Kita juga mendorong kedepan nantinya bioenergi\nberjalan dengan baik. Upaya yang lain, akan ada sosialisasi secara masif\nsehingga program ini benar-benar menjadi program kita bersama dan diterima oleh\nseluruh masyarakat,\u201d tandas Feby. Peran Bahan Bakar Nabati atau dalam hal ini\nBiodiesel cukup besar dalam pencapaian EBT, 2% dari Biodiesel. Dengan\npencampuran B30 mungkin nanti jauh lebih besar lagi, apalagi jika bisa B40 dan\nseterusnya. Manfaat yang didapat dari program BBN cukup besar juga berdampak\npada penghematan devisa dengan mengurangi impor.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/www.liputan6.com\/news\/read\/4434755\/pengembangan-biodiesel-bisa-jadi-energi-baru\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Liputan6.com | Rabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Progres Program Pemerintah Wujudkan BBM Ramah Lingkungan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Situasi pandemi tak menyurutkan pemerintah untuk menyukseskan\nprogram-program strategis dan penting bagi keberlanjutan lingkungan. Melalui\nKementerian ESDM, pemerintah berkomitmen mewujudkan penggunaan bahan bakar\nminyak (BBM) yang ramah lingkungan. Sejumlah langkah telah dilakukan untuk\nmeningkatkan pemanfaatan BBM ramah lingkungan yang berdampak besar mengurangi\nemisi gas rumah kaca serta mendukung kesehatan masyarakat tersebut. Pelaksana\nTugas Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Mustafid Gunawan dalam webinar yang\ndiselenggarakan YLKI, Jumat (11\/12), memaparkan, progres komitmen Pemerintah\nmewujudkan BBM ramah lingkungan, antara lain melalui kilang Pertamina di Plaju\ndan Cilacap yang sedang dalam tahap penelitian untuk memproduksi green gasoline\nyaitu bensin yang dihasilkan dari campuran crude oil dan minyak kelapa sawit\n(85:15) sebagai bahan bakunya.<\/p>\n\n\n\n

Green Diesel<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Selain itu, Pertamina juga sedang melakukan uji coba membuat Green\nDiesel dari 100% tanpa fossil fuel. BBM ini menggunakan bahan baku kelapa sawit\ndengan spesifikasi setara solar yang bersumber dari fosil, bahkan dengan\nkualitas yang lebih baik yakni cetane number yang lebih tinggi dan sulfur yang\njauh lebih rendah. Inovasi ini menggunakan katalis merah putih, yaitu katalis\ninovasi para ahli katalis Indonesia yang diproduksi sendiri di Indonesia.\nKilang Plaju ditargetkan beroperasi pada tahun 2025 dan Dumai pada tahun 2026.\n“Selanjutnya, program mandatori pencampuran 30% biodiesel (FAME) ke BBM\nsolar yang telah dimulai sejak Januari 2020. Program ini merupakan kelanjutan\ndari Program B20 yang telah diterapkan sebelumnya dalam rangka menghemat devisa\nnegara, memberdayakan para petani kelapa sawit dalam negeri dan mengurangi\npenggunaan BBM jenis solar yang berasal dari fosil,” papar Mustafid.<\/p>\n\n\n\n

Potensi B40<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Progres lainnya adalah potensi penggunaan B40 pada tahun 2021\nsesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. “Saat ini masih dalam tahap\npenelitian dan kajian baik dari aspek teknis, lingkungan dan keekonomian,”\ntambahnya.<\/p>\n\n\n\n

Bioethanol<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Terakhir, program pencampuran bioethanol sebesar 2% ke BBM jenis\nbensin dalam rangka peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Namun\nsaat ini masih ada beberapa kendala tertutama dari aspek keekonomian. Dalam\nrangka mendukung implementasi BBM ramah lingkungan, untuk solar CN 51,\nKementerian ESDM telah menerbitkan SK Dirjen Migas No. 0234.K Tahun 2019 di\nmana untuk kandungan sulfur CN 51 telah sesuai dengan ketentuan Permen LHK No.\n20 Tahun 2017 yakni kandungan sulfur maksimal 50 ppm pada April 2021. Sedangkan\nuntuk CN 48, rencananya akan diterbitkan SK Dirjen untuk menurunkan batasan\nkandungan maksimal sulfur dari 2500 menjadi 2000 ppm pada tahun 2021 dan dari\n2000 menjadi 500 ppm pada 2024 dan 500 ppm menjadi 50 ppm pada 2026. Dalam\nkesempatan tersebut Mustafid mengingatkan, kebijakan mengenai BBM bukan hanya\nurusan Kementerian ESDM semata, melainkan keputusan bersama. Hingga saat ini,\nRON dengan nilai oktan rendah memang masih beredar di masyarakat, ini tentunya dengan\nberbagai pertimbangan. “Kami sangat mengapresiasi dan mengajak masyarakat\nyang berkemampuan untuk beralih menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan di\nkendaraannya,” ujar Mustafid.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/www.liputan6.com\/bisnis\/read\/4434763\/progres-program-pemerintah-wujudkan-bbm-ramah-lingkungan\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Kontan.co.id<\/a> | Rabu, 16\nDesember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Harga CPO jadi tantangan pengembangan biodiesel<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Upaya pengembangan biodiesel di Indonesia kini menemui tantangan\nharga komoditas Crude Palm Oil (CPO) yang masih meroket. Direktur Bioenergi\nKementerian ESDM Andriah Feby Misna mengungkapkan jika merujuk regulasi yang\nada yakni Permen ESDM Nomor 12\/2005 maka pengembangan biodiesel hingga 2025\nmendatang masih akan berkutat di B30. “Ini yang memang ke depan kita akan\ncoba lihat kapan akan masuk ke B40, walaupun dari Presiden harapannya dari\nsmester 2 2020 bisa naik ke B40 dan 2021 naik ke B50,” ujar Feby dalam\ndiskusi virtual, Rabu (16\/12). Feby mengakui dampak pandemi covid-19 membuat\nrencana pengembangan B40 menemui sejumlah kendala antara lain turunnya demand,\npenurunan harga minyak serta harga CPO yang terjaga dengan baik. Hal ini diakui\nmembuat terjadinya disparitas harga antara solar dan biodiesel. “Memang\nkita saat ini agak kewalahan di insentif sehingga 2021 ini tetap dengan\nB30,” kata Feby. Kendati demikian, ia memastikan saat ini pihaknya tetap\nmelakukan kajian untuk pengembangan B40. Kementerian ESDM menargetkan pada\nakhir tahun 2020 atau awal tahun depan sudah ada kajian teknis dan ekonomi yang\ndapat diperoleh. Feby menjelaskan dengan target bauran EBT sebesar 23% pada\n2025 mendatang, realisasi 2019 baru mencapai 10,9%. Dari capaian tersebut,\n7,16% berasal dari Pembangkit listrik EBT sementara dari Bahan Bakar Nabati\nsebesar 3,74%.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/industri.kontan.co.id\/news\/harga-cpo-jadi-tantangan-pengembangan-biodiesel\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Bisnis.com | Rabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Program B40 Diupayakan Dilanjutkan Kembali pada 2022<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Program biodiesel 40 persen atau B40 tengah diupayakan untuk bisa\nberlanjut pada 2022 setelah mundur dari rencana awal yakni pada 2021. Direktur\nBioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan bahwa pengembangan B40\nharus terhambat karena adanya pandemi Covid-19. Sejumlah persiapan dan kajian\nuntuk B40 turut terdampak oleh pandemi. Di samping itu, pandemi Covid-19 telah\nmenyebabkan harga minyak dunia melemah, tapi di sisi lain harga crude palm oil\n(CPO) tetap bertengger di harga yang tinggi. Kondisi itu membuat selisih harga\nbiodiesel yang perlu ditanggung oleh insentif semakin besar sehingga membuat implementasi\nB40 semakin tidak memungkinkan. “Kita tetap dengan B30 untuk saat ini,\nkami dari kementerian dengan pihak lain memastikan program ini berjalan baik,\nkita sedang melakukan kajian [B40] untuk bisa masuk di tahun berikutnya,”\nkatanya dalam webinar yang digelar pada Rabu (16\/12\/2020). Dia menuturkan bahwa\nuntuk 2020 serapan B30 semula ditargetkan bisa mencapai 9,3 juta kiloliter\n(kl). Namun, dengan adanya pandemi terjadi penyesuaian target serapan pada\ntahun ini sekitar 8,4 juta kl\u20148,5 juta kl. Kondisi terberat yang dihadapi pada\ntahun ini, kata dia, program biodiesel sangat didukung oleh insentif yang\nbersumber dari pungutan ekspor dari produk CPO dan turunannya. Namun, karena\nselisih harga CPO dan solar yang terpaut jauh membuat kondisi jadi berat.\n“Selain itu permasalah utama pada 2020 kalau kita melihat implementasi B30\nkita punya masalah selain spesifikasi dan juga penyalurannya,” ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/ekonomi.bisnis.com\/read\/20201216\/44\/1331724\/program-b40-diupayakan-dilanjutkan-kembali-pada-2022\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Bisnis.com | Rabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Kajian Teknis B40 Rampung Januari 2021<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa\nkajian teknis dan tekno ekonomi program biodiesel 40 persen atau B40 akan\nrampung dalam waktu dekat. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby\nMisna menjelaskan bahwa kendati penerapan program B40 tidak bisa\ndiimplementasikan pada tahun depan, tapi pihaknya telah memulai kajian-kajian\nsejak tahun ini. Kementerian ESDM bersama dengan Pusat Penelitian dan\nPengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas dan Badan Pengkajian dan\nPenerapan Teknologi (BPPT) tengah mengkaji campuran yang dibutuhkan untuk B40.\nPada saat ini tengah diuji campuran FAME (fatty acid methyl ester) D100 untuk\nnantinya digunakan pada B40. “Kajiannya masih sedikit delay, mudah-mudahan\nakhir tahun ini atau awal Januari [2021] kita bisa dapat kajian teknis dan juga\ntekno ekonomi untuk penerapan B40,” katanya dalam sebuah webinar yang\ndigelar pada Rabu (16\/12\/2020). Andriah menjelaskan bahwa kajian teknis\ntersebut nantinya digunakan sebagai salah satu masukan untuk perubahan regulasi\npenerapan program B40. Selain itu, kajian teknis bakal digunakan untuk\npenyempurnaan spesifikasi bahan bakar biodiesel itu. Menurutnya, setiap\npeningkatan campuran biodiesel, Kementerian ESDM bakal melakukan\npenyempurnaan-penyempurnaan agar nantinya bisa sukses diuji coba dan digunakan\nmasyarakat. “Memang target kita bagaimana membuat bahan bakar itu\nbenar-benar comply dengan engine dan benar-benar bisa dekat dengan\nkarakteristik solar,” jelasnya. <\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/ekonomi.bisnis.com\/read\/20201216\/44\/1331803\/kajian-teknis-b40-rampung-januari-2021\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Medcom.id | Rabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pemkab Musi Banyuasin Ajak Investor Olah Sawit Jadi Bensin Ramah\nLingkungan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin, Sumatra Selatan,\nmengundang investor untuk menggarap peluang bisnis pengolahan minyak sawit\nmenjadi bensin atau bahan bakar ramah lingkungan. Bupati Musi Banyuasin Dodi\nReza Alex di Sekayu mengatakan sejauh ini Pemkab Muba sudah melakukan uji coba\npembuatan campuran bahan bakar minyak dengan minyak sawit tersebut untuk skala\nindustri, yakni membuat vegetable (IVO) dari crude palm oil (CPO). “Ini\nsuatu peluang investasi dan kami mengundang investor untuk memanfaatkan kesempatan\nini karena Muba memiliki bahan bakunya,” kata dia, dilansir dari Antara,\nRabu, 16 Desember 2020. Pada awal 2021, IVO asal Muba ini akan disuplai ke\nPertamina. Sedangkan standalone mini refinery yakni pabrik yang memproduksi IVO\nini hingga menghasilkan biohidrokarbon akan dilakukan groundbreaking-nya pada\ntahun ini juga. Pada 2024, Muba berharap bisa menghasilkan biohidrokarbon atau\nlangsung menjadi bahan bakar bensin sawit, Delta 100 (D100) hingga avtur dengan\nkualitas masing-masing lebih tinggi dari bahan bakar biofosil. Melalui\nteknologi ini, petani tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS) saja namun\ndapat nilai tambah dari penjualan pengolahan pabrik IVO maupun CPO.\n“Goal-nya, pekebun sawit dapat memproduksi sendiri bahan bakar berbasis\nkelapa sawit,” kata dia. Namun, peningkatan kuantitas dan kualitas\nproduksi harus diimbangi dengan penyerapan hasil produksi. Saat ini tim yang\nterdiri dari Disbun Muba, ahli ITB dan BSS sedang fokus agar unit pengolah IVO\nini berjalan dengan lancar. IVO\/Industrial Lauretic Oil (IVO\/ILO) yang\ndikerjakan di Muba ini spesifikasinya memenuhi technical requirement katalis\nmerah putih dengan biaya produksi lebih ekonomis. Menurut salah satu tim ITB\nyang saat ini bekerja di lapangan katalis di Sungai Lilin produk akhir nantinya\nakan disesuaikan dengan SNI untuk produk IVO\/ILO sebagai bahan baku industri\ngreen fuel dengan kode SNI 8875:2020 minyak nabati untuk produksi\nbiohidrokarbon. Dodi meyakini pendirian standalone mini refinery yang berada\ndalam satu entitas perkebunan sawit akan memastikan adanya kecukupan suplai\nbaik dari kualitas maupun kuantitas. <\/p>\n\n\n\n

Plt Kepala Dinas Perkebunan Muba, Akhmad Toyibir, menyebutkan saat\nini lahan pekebun kelapa sawit yang siap menyuplai produksi IVO terdapat 12.388\nhektare dengan jumlah pekebun 5.311 orang. “Dan sampai 2024 lahan pekebun\nakan bertambah mencapai 52 ribu hektare dengan jumlah pekebun mencapai 24 ribu\npekebun swadaya,” kata Toyibir. Muba nantinya menjadi yang pertama di\nIndonesia yang melaksanakan kemitraan hilirisasi pabrik sawit antara pekebun,\nBUMD, dan koperasi. Lembaga ini akan menggandeng seluruh petani swadaya hasil\nprogram Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kelembagaan pekebun koperasi sekunder\nyang terdiri dari gabungan petani primer telah melakukan kesepakatan dengan investor.\n“Kemitraan ini mendudukkan pekebun sawit rakyat sebagai pemilik saham.\nIntinya petani tidak mengeluarkan modal dan dalam jangka waktu tertentu justru\npunya aset,\u201d kata dia. Kepastian masa depan usaha ini menurut Toyibir juga\ndiminati investor karena terjaminnya suplai karena terdapat 4.446 Ha hasil PSR\n2017. “Saat ini sudah mencapai lima ribu lebih,” pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/www.medcom.id\/ekonomi\/sustainability\/zNPZZwgk-pemkab-musi-banyuasin-ajak-investor-olah-sawit-jadi-bensin-ramah-lingkungan\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Wartaekonomi.co.id<\/a> |\nRabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

CPO Jadi Penyelamat Ekspor November 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meskipun masih dihadang pandemi Covid-19, ekspor Indonesia tetap\nmenunjukkan kinerja yang positif. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan,\nterjadi kenaikan volume permintaan dan harga komoditas andalan Indonesia, seperti\nminyak kelapa sawit dan batu bara pada November 2020. Meningkatnya volume\nekspor berdampak pada total nilai ekspor periode November yang mencapai US$15,8\nmiliar (atau sekitar Rp222,8 triliun). Secara m-o-m, nilai tersebut menguat\nsekitar 6,36 persen dan secara y-o-y mengalami kenaikan yang lebih tinggi yakni\nmencapai 9,54 persen. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, “total ekspor\npada November 2020 adalah sebesar US$15,28 miliar dan kenaikan terjadi karena\nada kenaikan permintaan volume dan didorong kenaikan harga.” Peningkatan\nekspor secara y-o-y tersebut didorong oleh kenaikan sektor non-migas sebesar\n12,41 persen, sedangkan sektor migas terkontraksi 26,27 persen pada y-o-y. Pada\nperiode tersebut, BPS mencatat komoditas non-migas yang mengalami peningkatan\nharga yang cukup tajam yakni minyak kelapa sawit (crude palm oil\/CPO) dan batu\nbara. Minyak kelapa sawit mencatatkan kenaikan harga sebesar 12,03 persen pada\nm-o-m dan naik 33,93 persen secara y-o-y. Sementara itu, komoditas batu bara\njuga mengalami peningkatan harga sebesar 7,57 persen m-o-m, tetapi masih turun\n6,22 persen secara y-o-y. Lebih lanjut Suhariyanto mengatakan, nilai ekspor\npada November yang mencapai US$15,28 miliar ini merupakan nilai ekspor yang\ntertinggi selama 2020, bahkan sejak Oktober 2018 yang tercatat sebesar US$15,91\nmiliar. “Dari angka ini kita bisa lihat pertumbuhan ekspor November 2020\nsangat menggembirakan karena naik secara m-o-m maupun y-o-y,” jelasnya. Di\nsisi lain, BPS mencatat total nilai impor pada November 2020 yakni sebesar\nUS$12,66 miliar (atau sekitar Rp178,5 triliun) yang didorong oleh peningkatan\nimpor non-migas sebesar 19,27 persen pada m-o-m. Namun, secara y-o-y, nilai\nimpor mengalami penurunan sebesar 17,46 persen. Dengan demikian, BPS mencatat\nneraca perdagangan pada periode tersebut mengalami surplus sebesar US$2,6\nmiliar (atau sekitar Rp36,67 triliun).<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/www.wartaekonomi.co.id\/read318739\/cpo-jadi-penyelamat-ekspor-november-2020\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

CNBCIndonesia.com | Rabu, 16 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Masuk Kontrak Baru, Harga CPO Melesat 1% Lebih<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Harga kontrak futures minyak sawit mentah (CPO) Malaysia untuk\npengiriman Maret 2021 di Bursa Malaysia Derivatif Exchange melesat 1% lebih\npada perdagangan hari ini, Rabu (16\/12\/2020). Kemarin merupakan hari terakhir\nkontrak pengiriman 3 bulan CPO Februari 2021 ditransaksikan. Harganya ditutup\ndrop ke RM 3.446\/ton. Kini saatnya kontrak baru pengiriman Maret 2021 yang\nditransaksikan. Kontrak pengiriman 3 bulan akan berakhir dan berganti kontrak\nbaru setiap tanggal 15 atau pertengahan bulan. Kini saatnya kontrak Maret yang\nditransaksikan. Di hari pertama perdagangan harga CPO naik 1,2% atau bertambah\n40 ringgit ke RM 3.395\/ton. “Pasar eksternal mendukung harga,” kata\nseorang pedagang yang berbasis di Kuala Lumpur kepada Reuters.\n“Fundamental yang mendasari seperti angka ekspor yang baik ditambah dengan\npertumbuhan produksi yang negatif juga membantu.” Ekspor produk minyak\nsawit Malaysia untuk 1-15 Desember naik 9,5% menjadi 725.380 ton dari 662.376\nton yang dikirim selama 1-15 November, kata surveyor kargo Societe Generale de\nSurveillance pada Selasa malam. Stok akhir minyak sawit Malaysia pada November\nturun ke level terendah lebih dari tiga tahun karena produksi merosot dan\nekspor turun lebih dari yang diharapkan. Menambah sentimen positif adalah\nkenaikan harga minyak nabati lain. Kontrak minyak kedelai paling aktif Dalian\nnaik 1,9%, sementara kontrak minyak sawitnya naik 1,1%. Harga kedelai di Chicago\nBoard of Trade diperdagangkan 0,2% lebih tinggi.<\/p>\n\n\n\n

\nhttps:\/\/www.cnbcindonesia.com\/market\/20201216110847-17-209500\/masuk-kontrak-baru-harga-cpo-melesat-1-lebih\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

Kompas | Kamis, 17 Desember 2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Kualitas biodiesel Dianggap Membuat Boros<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Kualitas biodiesel untuk bahan bakar solar B-30 dianggap boros dan\nmembengkakkan biaya operasional kendaraan, khususnya kendaraan alat berat.\nSekretaris Gabungan Kepala Kompartemen Teknik Lingkungan dan Industri Gabungan\nIndustri Kendaraan Bermotor Indonesia Abdul Rochim, Rabu (16\/12\/2020),\nmengatakan, ada beberapa merek kendaraan yang tidak cocok memakai B-30. Umumnya\nkendaraan buatan Eropa atau Amerika Serikat Namun, ada juga kendaraan yang\ncocok (tak masalah) menggunakan B-30. Beberapa perusahaan kendaraan alat berat\njuga mengeluhkan pemakaian B-30 ini. “Konsumsi bahan bakar minyak lebih\nboros rata-rata 5 persen saat memakai B-30 dan filter atau penyaring BBM harus\nlebih sering diganti. Biaya operasional jadi membengkak,” ujarnya dalam\nseminar web “Program B-30 dan B-4O: Peluang dan Tantangan” di Jakarta<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

CNBCIndonesia.com | Rabu, 16 Desember 2020 Masih Gak Jelas, Aprobi Pertanyakan Kapan B40 Bakal Jalan? Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mempertanyakan kapan program biodiesel B40 akan diterapkan pemerintah karena sampai saat ini belum juga ada kepastian dari pemerintah kapan program ini dapat dijalankan. Ketua Aprobi Paulus Tjakrawan menilai perlu adanya ketegasan terkait aturan mandatori biodiesel […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-4496","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articles"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4496"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4496\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4855,"href":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4496\/revisions\/4855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev.aprobi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}