Apresiasi APROBI terhadap Program Biofuel Pemerintah
Wartaekonomi.co.id | Senin, 1 Februari 2021
Apresiasi APROBI terhadap Program Biofuel Pemerintah
Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menghormati keputusan pemerintah yang menunda penerapan mandatori B40 pada tahun ini. Pertimbangan pemerintah menunda mandatori B40 dapat diterima karena situasi dan kondisi perekonomian nasional serta tingginya harga CPO serta belum selesainya pengkajian. “Kami mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Tentu saja, penundaan (B40) ini telah melalui kajian secara mendalam,” ujar Ketua Harian Aprobi, Paulus Tjakrawan, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1/2021). Saat ini, pemerintah tengah menyusun rencana strategi pengembangan biodiesel melalui mandatori B30 dan B40. Program tersebut akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dengan memfasilitasi debottlenecking, meningkatkan infrastruktur pendukung, serta memastikan insentif tetap berjalan. “Implementasi program B40 dan B50 saat ini sedang dalam tahap pengkajian komprehensif mengenai komposisi campurannya, evaluasi ekonomi yang juga mencakup kesiapan, bahan baku, dan infrastruktur pendukungnya. Uji jalan B40 akan dilanjutkan dengan uji coba pada pembangkit listrik tenaga diesel yang sudah ada,” kata Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif, seperti dilansir dari laman Kementerian ESDM. Hingga tahun 2020, realisasi pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan domestik mencapai 8,46 juta kiloliter. Berdasarkan perhitungan menggunakan rata-rata MOPS solar 2020 sebesar US$50/BBL dengan kurs Rp14.400 per dolar Amerika Serikat, pemanfaatan biodiesel ini berdampak pada penghematan devisa sebesar Rp38,31 triliun. Pada Juli 2020, PPPTMGB LEMIGAS, Badan Litbang ESDM memulai uji ketahanan biodiesel B40/B50 pada mesin Engine Test Bench di laboratorium PPPTMGB LEMIGAS selama 1.000 jam. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kajian penerapan bahan bakar biodiesel B40/B50, melalui uji karakteristik, penyimpanan, unjuk kerja, dan ketahanan mesin diesel pada engine test bench serta aspek tekno ekonomi. Hasil pengujian ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi teknis, baik terhadap mutu biodiesel maupun pertimbangan tentang aspek keekonomiannya. Kajian keekonomian mencakup sejumlah aspek, di antaranya proyeksi permintaan biodiesel, analisa pasokan biodiesel, harga komponen, proyeksi insentif, dan subsidi pemerintah terhadap bahan bakar yang baru. Paulus Tjakrawan mengapresiasi kesiapan pemerintah untuk menjalankan uji ketahanan B40 di mesin kendaraan di laboratorium PPPTMGB LEMIGAS selama 1.000 jam. Uji ini sangatlah penting untuk memperoleh rekomendasi teknis baik terhadap mutu biodiesel dan pertimbangan aspek keekonomiannya. “Aprobi sangat yakin dan optimis B40 tetap dilanjutkan walaupun ditunda tahun ini. Kegiatan uji teknis B40 membuktikan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan program mandatori biodiesel,” ujar Paulus. Paulus menjelaskan bahwa perusahaan biodiesel yang menjadi anggota Aprobi sangat siap untuk mendukung program biofuel pemerintah. Program ini sudah terbukti mampu menghemat devisa pemerintah dan menekan emisi karbon. “Aprobi secara khusus mengapresiasi Presiden Jokowi yang berkomitmen penuh mengimplementasikan program B30 secara bertahap sehingga membangun ketahanan energi nasional. Dampak positifnya anggaran pemerintah dapat dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur,” ungkap Paulus.
Jurnas.com | Senin, 1 Februari 2021
Penerapan B40 Ditunda, APROBI Tetap Hormati Keputusan Pemerintah
Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menghormati keputusan pemerintah yang menunda penerapan mandatori B40 pada tahun ini. Pertimbangan pemerintah menunda mandatori B40 dapat diterima karena situasi dan kondisi perekonomian nasional serta tingginya harga CPO serta belum selesainya pengkajian. “Kami mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Tentu saja, penundaan (B40) ini telah melalui kajian secara mendalam,” kata Ketua Harian APROBI, Paulus Tjakrawan dalam keterangan tertulisnya diterima Jurnas.com pada Senin (1/2). Saat ini, pemerintah tengah menyusun rencana strategi pengembangan biodiesel melalui mandatori B30 dan B40. Program tersebut akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dengan memfasilitasi debottlenecking, meningkatkan infrastruktur pendukung serta memastikan insentif tetap berjalan. “Implementasi program B40 dan B50 saat ini sedang dalam tahap pengkajian komprehensif mengenai komposisi campurannya, evaluasi ekonomi yang juga mencakup kesiapan, bahan baku dan infrastruktur pendukungnya. Uji jalan B40 akan dilanjutkan dengan uji coba pada pembangkit listrik tenaga diesel yang sudah ada,” kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif seperti dilansir dari laman Kementerian ESDM. Hingga tahun 2020, realisasi pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan domestik sebesar 8,46 juta kiloliter. Pemanfaatan biodiesel ini berdampak pada penghematan devisa sebesar Rp38,31 triliun berdasarkan perhitungan menggunakan rata-rata MOPS solar 2020 sebesar USD50/BBL dengan kurs Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Pada Juli 2020, PPPTMGB LEMIGAS, Badan Litbang ESDM memulai uji ketahanan biodiesel B40/B50 pada mesin pada Engine Test Bench di laboratorium PPPTMGB LEMIGAS selama 1.000 jam. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kajian penerapan bahan bakar biodiesel B40/B50, melalui uji karakteristik, penyimpanan, unjuk kerja dan ketahanan mesin diesel pada engine test bench serta aspek tekno ekonomi. Hasil pengujian ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi teknis, baik terhadap mutu biodiesel maupun pertimbangan tentang aspek keekonomiannya. Kajian keekonomian mencakup sejumlah aspek, di antaranya proyeksi permintaan biodiesel, analisas pasokan biodiesel, harga komponen, proyeksi insentif dan subsidi pemerintah terhadap bahan bakar yang baru. Paulus Tjakrawan mengapresiasi kesiapan pemerintah untuk menjalankan uji ketahanan B40 di mesin kendaraan di laboratorium PPPTMGB LEMIGAS selama 1.000 jam. Uji ini sangatlah penting untuk memperoleh rekomendasi teknis baik terhadap mutu biodiesel dan pertimbangan aspek keekonomiannya. “APROBI sangat yakin dan optimis B40 tetap dilanjutkan walaupun ditunda tahun ini. Kegiatan uji teknis B40 membuktikan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan program mandatori biodiesel,” ujar Paulus. Paulus menjelaskan bahwa perusahaan biodiesel yang menjadi anggota APROBI sangat siap untuk mendukung program biofuel pemerintah. Program ini sudah terbukti mampu menghemat devisa pemerintah dan menekan emisi karbon. “Aprobi secara khusus mengapresiasi Presiden Jokowi yang berkomitmen penuh mengimplementasikan program B30 secara bertahap sehingga membangun ketahanan energi nasional. Dampak positifnya anggaran pemerintah dapat dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur,” kata Paulus.
Sawitindonesia.com | Senin, 1 Februari 2021
APROBI Hormati Keputusan Pemerintah Untuk Penundaan B40
Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menghormati keputusan pemerintah yang menunda penerapan mandatori B40 pada tahun ini. Pertimbangan pemerintah menunda mandatori B40 dapat diterima karena situasi dan kondisi perekonomian nasional serta tingginya harga CPO serta belum selesainya pengkajian. “Kami mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Tentu saja, penundaan (B40) ini telah melalui kajian secara mendalam,” ujar Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI, dalam keterangan tertulis. Saat ini, pemerintah tengah menyusun rencana strategi pengembangan biodiesel melalui mandatori B30 dan B40. Program tersebut akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dengan memfasilitasi debottlenecking, meningkatkan infrastruktur pendukung serta memastikan insentif tetap berjalan. “Implementasi program B40 dan B50 saat ini sedang dalam tahap pengkajian komprehensif mengenai komposisi campurannya, evaluasi ekonomi yang juga mencakup kesiapan, bahan baku dan infrastruktur pendukungnya. Uji jalan B40 akan dilanjutkan dengan uji coba pada pembangkit listrik tenaga diesel yang sudah ada,” kata Arifin Tasrif, Menteri ESDM RI, seperti dilansir dari laman Kementerian ESDM. Hingga tahun 2020, realisasi pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan domestik sebesar 8,46 juta kiloliter. Pemanfaatan biodiesel ini berdampak pada penghematan devisa sebesar Rp38,31 triliun berdasarkan perhitungan menggunakan rata-rata MOPS solar 2020 sebesar USD50/BBL dengan kurs Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Pada Juli 2020, PPPTMGB “LEMIGAS”, Badan Litbang ESDM memulai uji ketahanan biodiesel B40/B50 pada mesin pada Engine Test Bench di laboratorium PPPTMGB “LEMIGAS” selama 1.000 jam. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kajian penerapan bahan bakar biodiesel B40/B50, melalui uji karakteristik, penyimpanan, unjuk kerja dan ketahanan mesin diesel pada engine test bench serta aspek tekno ekonomi.
Hasil pengujian ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi teknis, baik terhadap mutu biodiesel maupun pertimbangan tentang aspek keekonomiannya. Kajian keekonomian mencakup sejumlah aspek, di antaranya proyeksi permintaan (demand) biodiesel, analisas pasokan biodiesel, harga komponen, proyeksi insentif dan subsidi pemerintah terhadap bahan bakar yang baru. Paulus Tjakrawan mengapresiasi kesiapan pemerintah untuk menjalankan uji ketahanan B40 di mesin kendaraan di laboratorium PPPTMGB LEMIGAS selama 1.000 jam. Uji ini sangatlah penting untuk memperoleh rekomendasi teknis baik terhadap mutu biodiesel dan pertimbangan aspek keekonomiannya. “APROBI sangat yakin dan optimis B40 tetap dilanjutkan walaupun ditunda tahun ini. Kegiatan uji teknis B40 membuktikan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan program mandatori biodiesel,” ujar Paulus. Paulus menjelaskan bahwa perusahaan biodiesel yang menjadi anggota APROBI sangat siap untuk mendukung program biofuel pemerintah. Program ini sudah terbukti mampu menghemat devisa pemerintah dan menekan emisi karbon. “Aprobi secara khusus mengapresiasi Presiden Jokowi yang berkomitmen penuh mengimplementasikan program B30 secara bertahap sehingga membangun ketahanan energi nasional. Dampak positifnya anggaran pemerintah dapat dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur,” pungkas Paulus.
Harian Ekonomi Neraca | Senin, 1 Februari 2021
Produsen Biofuels TanggapiPenundaan Mandatori B40
Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menghormati keputusan pemerintah yang menunda penerapan mandori bahari bakar nabati biodisel 40 persen (B40) patada tahun ini. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan di Jakarta, Jumat menyatakan pertimbangan pemerintah menunda mandatori B40 dapat diterima karena situasi dan kondisi perekonomian nasional serta tingginya harga CPO serta belum selesainya pengkajian. “Kami mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Tentu saja, penundaan (B40) ini telah melalui kajian secara mendalam,\’\’ ujarnya melalui keterangan tertulis. Saat ini, pemerintah tengah menyusun rencana strategi pengembangan biodiesel melalui mandatori B30 dan B40. Program tersebut akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dengan memfasilitasi debottlenecking, meningkatkan infrastruktur pendukung serta memastikan insentif tetap berjalan. “Implementasi program B40 dan B50 saat ini sedang dalam tahap pengkajian komprehensif mengenai komposisi campurannya, evaluasi ekonomi yang juga mencakup kesiapan, bahari baku dan infrastruktur pendukungnya. Uji jalan B40 akan dilanjutkan dengan uji coba pada pembangkit listrik tenaga diesel yang sudah ada,” kata, Menteri ESDM Arifin Tasrif seperti dilansir dari laman Kementerian ESDM. Hingga tahun 2020, realisasi pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan domestik sebesar 8,46 juta kiloliter yang berdampak pada penghematan devisa sebesar Rp38,31 triliun. Pada Juli 2020, PPPTMGB “LEMIGAS” Badan Litbang ESDM memulai uji ketahanan biodiesel B40/B50 pada mesin untuk Engine Test Bench di laboratorium PPPTMGB “LEMIGAS” selama 1.000 jam. Paulus Tjakrawan mengapresiasi kesiapan pemerintah untuk menjalankan uji ketahanan B40 di mesin kendaraan di laboratorium PPPTMGB LEMIGAS selama 1.000 jam. Uji ini sangatlah penting untuk memperoleh rekomendasi teknis baik terhadap mutu biodiesel dan pertimbangan aspek keekonomiannya. “Aprobi sangat yakin dan optimis B40 tetap dilanjutkan walaupun ditunda tahun ini Kegiatan uji teknis B40 membuktikan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan program mandatori biodiesel,” ujarnya Menurut dia perusahaan biodiesel yang menjadi anggo ta Aprobi sangat siap untuk mendukung program biofuel pemerintah. Program ini sudah terbukti mampu menghemat devisa pemerintah dan menekan emisi karbon. “Aprobi secara khusus mengapresiasi Presiden Jokowi yang berkomitmen penuh mengimplementasikan program B30 secara bertahap sehingga membangun ketahanan energi nasional. Dampak posi tirnya anggaran pemerintah dapat dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur, ujarnya.
Investor Daily Indonesia | Senin, 1 Februari 2021
Aprobi Hormati Penundaan B40
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menghormati keputusan pemerintah yang menunda penerapan mandatori B40 pada tahun ini. Pertimbangan pemerintah menunda penetapan tersebut dapat diterima karena situasi dan kondisi perekonomian nasional serta tingginya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta belum selesainya pengkajian kebijakan tersebut. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, pihaknya mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah, penundaan tersebut tentu telah melalui kajian mendalam. Aprobi sangat optimistis B40 dapat dilanjutkan meskipun ditunda tahun ini, kegiatan uji teknis B40 membuktikan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan program mandatori biodiesel. “Perusahaan produsen biodiesel yang menjadi anggota Aprobi sangat siap mendukung program biodiesel pemerintah yang mana program ini sudah terbukti mampu menghemat devisa,” kata Paulus dalam keterangannya, kemarin. Saat ini, pemerintah tengah menyusun rencana strategi pengembangan biodiesel mela- lui mandatori B30 dan B40. Program tersebut akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dengan memfasilitasi debottlenecking, meningkatkan infrastruktur pendukung, serta memastikan insentif tetap berjalan. Implementasi program B40 dan B50 saat ini sedang dalam tahap pengkajian komprehensif mengenai komposisi campurannya, evaluasi ekonomi yang juga mencakup kesiapan bahan baku dan infrastruktur pen-dukungnya.Uji jalan B40 akan dilanjutkan dengan uji coba pada pembangkit listrik tenaga diesel yang suda ada.
BERITA BIOFUEL
Harian Kontan | Senin, 1 Februari 2021
Subsidi Harga Biodiesel Butuhkan Rp 49,11 Triliun
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memperkirakan butuh dana Rp 49,11 triliun untuk pembayaran selisih harga alias subsidi biodiesel dan Solar pada program kewajiban mencampur solar dengan bahan bakar nabati sebesar 30% atau B30 pada 2021. Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman kepada KONTAN, pekan lalu menjelaskan proyeksi angka Rp 49,111 triliun ini berdasarkan pembayaran selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar. Subsidi tersebut dibutuhkan dengan target penyaluran B30 sebesar 9,2 juta kiloliter (KL) sepanjang tahun 2021. Eddy mengakui, proyeksi pembayaran selisih harga tersebut meningkat bila dibandingkan dengan 2020. Pasalnya, realisasi pembayaran biodiesel di 2020 sebesar Rp 28,09 triliun untuk penyaluran biodiesel sebanyak 8,4 juta KL. “Proyeksi pembayaran program B30 di tahun 2021 meningkat tajam disebabkan karena tingginya harga CPO/bio-diesel sedang harga solar kenaikannya relatif kecil sehingga sehingga selisih harga biodiesel dan harga solar semakin besar,” terang Eddy. Eddy juga mengatakan, BPDPKS siap untuk membayar selisih harga biodiesel tahun ini. Adapun, pada Desember lalu BPDPKS memproyeksi bahwa pihaknya bisa menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit hingga Rp 45 triliun di tahun 2021. Namun, dana ini bisa didapatkan apabila harga CPO terus bertahan tinggi di tahun mendatang. Pasalnya, harga CPO cenderung fluktuatif, sehingga BPDPKS membuat target alternatif sebesar Rp 36 triliun.
Investor Daily Indonesia | Senin, 1 Februari 2021
Dubes RI Ingin Kolombia Jadi Anggota CPOPC
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Saint Cristopher, dan Nevis, Priyo Iswanto, menginginkan Kolombia menjadi anggota Dewan Negara Produsen Sawit (CPOPC). “Kami yakin bergabungnya Kolombia mampu memperkuat CPOPC dan dukungan untuk melawan kampanye hitam terhadap komoditas minyak sawit dunia,” kata Priyo seperti dilansir Antara di sela orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Doktor Honoris Causa (HC) Ilmu Sosial Bidang Etika Diplomasi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Sabtu (30/1). Priyo menjelaskan, meski telah tercapai kesepakatan antara Asean dan Uni Eropa (UE) tentang isu kelapa sawit yang dikaitkan Tujuan Pembangu- nan Berkelanjutan (SDGs), kampanye positif penghasil kepala sawit masih harus terus dilakukan. “Harapannya, publik bisa semakin percaya bahwa komoditas ini memiliki banyak nilai positif dan manfaat,” ujar Priyo. Priyo juga menjelaskan strategi meningkatkan reputasi kelapa sawit, khususnya dari perspektif SDGs plus. Kelapa sawit bisa dilihat dan dipahami melalui empat dimensi, yakni dimensi ekonomi, sosial, lingkungan serta moral. Dari aspek ekonomi misalnya, kelapa sawit dinilai menjadi faktor penting dalam menekan angka kemiskinan dan mengurangi kelaparan. Selain itu, kelapa sawit juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan yang layak. Kelapa sawit juga mampu membantu mengurangi kesenjangan sosial antara penduduk kota dan desa serta menjamin kualitas dan standar kehidupan yang lebih baik. Hanya saja, kelapa sawit juga tidak lepas dari tuduhan negatif. Padahal, faktanya kelapa sawit memerlukan lahan yang lebih hemat ketimbang kedelai maupun kanola. Kelapa sawit juga menyumbang emisi gas karbondioksida hanya 5%. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), kelapa sawit justru menyerap 161 ton karbondioksida dan menghasilkan oksigen sebanyak 18,70 ton per hektare per tahun. Priyo Iswanto meraih gelar Doktor HC dari UMM, gelar Doktor Ilmu Sosial Bidang Etika Diplomasi ini diterima oleh Priyo atas komitmen dan kontribusinya serta perannya dalam aspek diplomasi selama peng-abdiannya di Kementerian Luar Negeri RI. “Pak Priyo layak menyandang gelar Doktor berkat kapasitas intelektual dan keberhasilannya dalam menjalankan diplomasi. Salah satunya adalah peran strategis dalam upayanya meminimalisasi tuduhan dunia terkait sustainability industri sawit,” kata Rektor UMM Fauzan di sela pengukuhan Dubes RI untuk Republik Kolombia itu sebagai Doktor HC UMM di kampus setempat. Menko PMK Muhadjir Effendy, mewakili Badan Pembina Harian UMM, mengatakan, Priyo layak mendapat gelar tersebut. “Peranan Pak Priyo tidak hanya meyakinkan pasar akan kedudukan sawit, tapi juga mencoba menggandeng kekuatan-kekuatan yang belum terbangun di dunia dalam aspek kelapa sawit. Taktik ini sangat jitu untuk menghadapi tantangan di pasar global,” tutur Muhadjir
Republika | Senin, 1 Februari 2021
Priyo Berperan Yakinkan Pasar Terkait Aspek Sawit
Apresiasi terhadap Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kolombia, merangkap Antigua dan Barbuda, Saint Cristopher dan Nevis, Priyo Iswanto, diungkapkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) RI, Prof Muhadjir Effendy. Melihat dari paparan orasi ilmiah, Priyo dinilai layak menerima gelar Doktor Honoris Causa dari UMM. Berdasarkan pengalaman dan sepengetahuan Muhadjir, UMM tidak mudah memberikan gelar Doktor Honoris Causa. UMM sangat ketat untuk menetapkan seseorang menjadi penyandang gelar tersebut. “Jumlahnya baru tiga (penerima gelar Doktor Honoris Causa dari UMM). Bayangkan usia UMM dengan reputasi akademiknya ini, kita baru beri gelar tiga orang saja,” kata Ketua Badan Pembina Harian IBPHIUMMini. Pada kesempatan itu. Muhadjir juga menyinggung mengenai kepakaran dari sosok Priyo. Jika melihat skema kepakarannya, Muhadjir menilai, sosok tersebut unik. Pada orasi ilmiahnya, Priyo membahas kelapa sawit meski dia bukan ahli di bidang pertanian maupun ekonomi sawit. Muhadjir tak menampik Priyo mempunyai keter- tarikan kuat untuk melihat sisi sosiologis dari sawit. “Karena itu, menurut saya, inilah justru aspek dari sisi keunikan tema yang beliau pilih. Ini sangat menantang sekaligus unik, karena keunikan beliau menjadi salah satu nilai layak untuk mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa,” katanya. Menurut Muhadjir, Priyo mempunyai peranan kuat untuk meyakinkan pasar tentang kedudukan sawit. Bahkan, dia telah mencoba menggandeng kekuatan-kekuatan yang belum terbangun di dunia dalam aspek kelapa sawit. Taktik ini sangat jitu untuk menghadapi tantangan yang ada di pasar global.