Di Masa Pandemi, Prospek Sawit Tetap Kuat
Investor.id | Senin, 28 September 2020
Di Masa Pandemi, Prospek Sawit Tetap Kuat
Pasar ekspor sawit terbilang berat hingga akhir tahun ini. Kebutuhan domestik menjadi harapan untuk seimbangkan suplai dan permintaan. Pergerakan harga CPO di pasar global menolong cashflow perusahaan sawit. “Industri masih berjalan normal. Kendati ada perbedaan saat pandemi karena memang ada pembatasan. Namun, sekalilagi kita bersyukur operasional berjalan baik dan kinerja positif ditengah situasi perekonomian nasional dan global mengalami kontraksi,” ujar Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Dari catatan GAPKI, ekspor produk sawit Indonesia turun 11,68% di pertengahan pertama 2020, menjadi sebesar 15,50 juta ton lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu berjumlah 17,55 juta ton. Joko Supriyono menyebutkan semua negara tujuan ekspor mengalami kontraksi permintaan. Negara tujuan ekspor mengalami lockdown sejak Februari kemarin. Pasar utama ekspor seperti Uni Eropa, India, dan Tiongkok mengalami pelemahan permintaan yang sangat signifikan. Memasuki semester kedua, dikatakan Joko, aktivitas ekonomi China, India dan banyak negara lain mulai pulih sehingga permintaan akan minyak nabati untuk kebutuhan domestiknya mulai naik. “Tetapi belum dapat diprediksi berapa kenaikan ekspor hingga pengujung tahun ini,” papar Joko. Untuk konsumsi domestik, penggunaan sawit di sektor oleokimia dan biodiesel dapat menjadi penopang ekspor. Joko mengakui konsumsi domestic untuk oleokimia naik 39% yang Sebagian besar dipakai untuk produk sabun dan kebersihan tangan (hand sanitizer). Termasuk juga penggunaan sawit untuk B30 juga mendukung ditengah segala kendalanya. “Kegiatan ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih sehingga kedepan permintaan minyak sawit untuk pangandi perkirakan juga akan naik mengikuti permintaan oleokimia dan biodiesel. Kenaikan permintaan dan membaiknya harga minyak bumi diperkirakan akan menyebabkan harga minyak nabati naik,” jelas Joko.
GAPKI memiliki data untuk konsumsi dalam negeri bulan Juni yang masih lebih rendah dibandingkan dengan bulan Mei, diduga masih disebabkan oleh PSBB. Konsumsi untuk panganturun 3,9% menjadi 638 ribu ton. Persentase penurunan konsumsi pangan lebih rendah dari rata-rata penurunan 3 bulan sebelumnya sebesar 5,4%. Konsumsi biodiesel pada Juni turun sebesar 5,4% dari bulan Mei menjadi 551 ribu ton. Namun, data Januari-Juni menunjukkan konsumsi dalam negeri sebesar 8.665 ribu ton atau 2,9 % lebih tinggi dari periode sama tahun lalu. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengakui produk oleokimia meningkat permintaannya di kala pandemi. Pasalnya, industri sabun dan personal care memerlukan fatty acid dan fatty alcohol. “Kondisi sekarang, masyarakat Indonesia dan dunia pasti mengantongi produk sanitasi dalam aktivitas mereka. Wajar saja, produk oleokimia mengalami peningkatan dari kontribusi industri oleokimia,” ujarnya. “Pasar domestik merupakan harapan ditengah merosotnya ekspor. Kalau tahun lalu, kontribusi domestik sebesar 31%. Sampai tengah tahun ini, konsumsi dalam negeri sudah 37%. Makanya, pasar domestik dapat menjadi penyeimbang,” ujar Joko Supriyono, Di sektor hilir, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyebutkan, pemerintah dan semua pemangku kepentingan berkomitmen melanjutkan program mandatori pencampuran biodiesel 30% (B30), meskipun harga minyak bumi terus merosot dan pandemi Covid-19 berpotensi makin mengurangi penggunaan biodiesel di pasar domestik. Pada Maret 2020, konsumsi biodiesel di pasar domestik masih sebesar 784.266 kilo liter (kl) namun pada Juni turun menjadi 643.602 kl.
BERITA BIOFUEL
Indopos.co.id | Senin, 28 September 2020
Sofyan A. Djalil: Pain Sharing adalah Kunci Keberlanjutan Program Biodiesel
“Pain sharing adalah kunci keberlanjutan program biodiesel untuk melewati tekanan pada saat ini. Seluruh pemangku kepentingan harus turut berkomitmen dalam mendorong program biodiesel,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil pada acara “Analisis Sensitivitas Skenario Program Biodiesel” yang diselenggarakan oleh Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) secara virtual pada Jumat (25/09/2020). Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bagaimana konsep pain sharing yang dimaksud pada biodiesel. “Konsep pain sharing menjadi sangat penting tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan yang justifiable kepada dua pihak. Karena pain sharing kepada pemerintah dan industri dan jika terlalu banyak pemerintah yang menanggung pain itu nanti akan menimbulkan politik backfire,” jelas Sofyan A. Djalil. “Justifikasi pemerintah untuk green energy, lingkungan yang lebih bersih tetapi kemudian terdapat narasi yang berkembang di luar seolah-olah pemerintah ini mendukung korporasi sawit yang terbatas, yang oligopolistik padahal tidak seperti itu,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. Kelapa sawit merupakan primadona dalam hal ekspor di Indonesia karena memiliki kontribusi signifikan. Tetapi jika kebijakannya salah ditambah dengan faktor internasional membuat harga kelapa sawit memberikan dampak kurang baik. “Rekomendasi saya bagaimana kita mencari sebuah formula untuk membuat harga sawit cukup bagus guna memberikan margin sekitar 20-30 persen dan itu bagus sekali karena tidak ada investasi sekarang ini yang bisa kita dapatkan margin seperti itu,” ujar Sofyan A. Djalil.
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan terdapat masih ada ruang dan creative regulation serta policy yang perlu dilakukan sehingga dapat mencari bagaimana sebuah keseimbangan antara berbagai opsi tersebut agar nantinya nasib kelapa sawit ini akan tetap cerah dari kesiapannya, ruangannya dan bagaimana kita memanfaatkan. Sofyan A. Djalil menuturkan di era Covid-19 harus tetap adaptif sehingga industri kelapa sawit tetap berjalan dengan baik. “Era Covid-19 ini kita harus berpikir alternatif lain sehingga skema yang ada ini tetap bisa berkelanjutan untuk jangka pendek, tapi setelah Covid-19 mungkin perlu didorong policy yang bagus,” ujar mantan Menko Perekonomian tahun 2014-2015 ini. Pada acara tersebut dimoderatori oleh Founder & CEO IRAI, Lin Che Wei dan diikuti 87 peserta yang terdiri dari jajaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) termasuk Anggota Dewan Pengawas BPDPKS periode 2015 – 2020, Loso Judijanto yang juga Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan jajaran IRAI.
Wartaekonomi.co.id | Senin, 28 September 2020
Aspekpir: Apresiasi Petani Sawit terhadap B30
Meskipun sudah berjalan selama hampir lebih dari tiga kuartal, implementasi B30 di Indonesia masih saja dianggap tidak pro petani dan hanya menguntungkan sejumlah pihak raksasa saja. Kendati demikian, Ketua Umum DPP Aspekpir (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat), Setiyono mengatakan bahwa program B30 yang dicanangkan pemerintah tersebut merupakan salah satu solusi terbaik dalam penyerapan minyak sawit domestik. Tidak hanya itu, Aspekpir juga menilai bahwa mandatori B30 juga berdampak positif untuk menjaga stabilitas harga TBS petani. Lebih lanjut, Setiyono menyayangkan masih maraknya kampanye negatif untuk B30 terutama isu yang mengaitkan dampak kebijakan ini terhadap petani. “Saya sangat tidak setuju (kampanye negatif B30). Kalau pemerintah punya program yang baik kita harus dukung sekecil apapun kebijakan itu pasti ada untuk rakyat. Jadi, kalau ada LSM yang selalu kampanye negatif itu harus dipertanyakan sebetulnya dia membela bangsa Indonesia atau membela kepentingan Eropa alias asing,” tegasnya.
Menurutnya, petani sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui program B30 untuk mendongkrak konsumsi minyak sawit dalam negeri. Hingga saat ini, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sudah mencapai 40 juta ton. “Saya berpendapat dengan adanya jaminan harga CPO maka petani akan merasakan dampak positifnya. Lain halnya jika ada penumpukan CPO di tangki-tangki, secara otomatis petani akan terkena imbasnya, pabrik tidak membeli TBS dari petani. Di sinilah pentingnya B30,” ungkap Setiyono. Berdasarkan data Kementerian ESDM RI, hingga Semester I-2020, penyerapan biodiesel tercatat telah mencapai 4,36 juta kiloliter atau mencapai sekitar 68 persen dibandingkan angka penyerapan sepanjang tahun 2019. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, menuturkan, “Pandemi ditengarai sedikit memperlambat penyerapan biodiesel akibat penurunan serapan sektor transportasi. Namun, pemerintah optimis di akhir tahun penyerapan FAME lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebagai dampak implementasi B30.”
Liputan6.com | Senin, 28 September 2020
Resmi Beroperasi, PLTMG Ambon Peaker Gunakan Bahan Bakar B30
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengoperasikan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Ambon Peaker berkapasitas 30 MW yang terletak di Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. PLTMG Ambon Peaker menopang hampir 50 persen beban kelistrikan yang ada di sistem kelistrikan Ambon. Adapun, saat ini sistem kelistrikan Ambon sendiri memiliki Daya Mampu sebesar 99,34 MW dengan Beban Puncak mencapai 53,1 MW sehingga terdapat cadangan daya sebesar 46,24 MW. “Pembangunan PLTMG Ambon Peaker juga sebagai langkah strategis PLN dalam memenuhi pertumbuhan demand kelistrikan di Pulau Ambon yang terus meningkat dengan rata-rata 9 persen setiap tahunnya”, ujar Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya, Senin (28/9/2020). Adapun, investasi pembangunan PLTMG Ambon Peaker ini sebesar Rp 234 miliar. Dalam pengoperasiannya, PLTMG Ambon Peaker telah menggunakan bahan bakar B30 sesuai dengan arahan dari pemerintah. Dengn begitu, maka bahan bakar yang digunakan pada PLTMG Ambon Peaker sudah menggunakan energi yang ramah lingkungan. “Tentunya pemanfaatan B30 juga menurunkan emisi dan memberikan peningkatan performa daya mesin dengan daya serap FAME yang tinggi,” tambah Darmawan. PLN juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang sudah membantu kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Diharapkan, beroperasinya PLTMG ini bisa meningkatkan ekonomi daerah. “Semoga dengan beroperasinya PLTMG Ambon Peaker ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan geliat investasi di Ambon,” tutup Darmawan.
Proyek PLTMG Bangkanai Tahap 2 Ditargetkan Rampung September 2020
PT PP (Persero) Tbk tengah menyelesaikan pembangunan proyek PLTMG Bangkanai Tahap 2 sebesar 140 MW. Proyek yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) ini berlokasi di Desa Karendan, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Karendan merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Barito Utara. Perjalanan menuju Karendan tidak mudah dimana harus menempuh waktu sekitar 10-12 jam dari Banjarmasin–Muara Teweh dan 3-4 jam perjalanan dari Muara Teweh–Karendan. Dalam melaksanakan proses pembangunan, material bangunan dan konstruksi juga harus didatangkan melalui perjalanan laut dari Jakarta, Surabaya dan Banjarmasin kemudian menempuh perjalanan darat ke Desa Karendan. “Dalam pembangunan proyek PLTMG ini, Perseroan (PTPP) berperan sebagai kontraktor yang akan bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek dimana bekerjasama dengan partner konsorsium Wartsila Finland Oy dan Wartsila Indonesia. Perseroan optimistis dapat menyelesaikan proyek tersebut pada bulan September tahun ini,” kata Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/6/2020). “Dengan keberhasilan Perseroan sebagai kontraktor EPC yang telah memiliki berbagai pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek minyak dan gas, Perseroan optimis dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu”, ujar dia.
Kompas.com | Senin, 28 September 2020
Menteri ESDM Berupaya Tingkatkan Permintaan Energi Masyarakat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, target Kementerian ESDM tahun ini sedikit terkoreksi. Hal tersebut karena turunnya permintaan energi telah menyebabkan lesunya beberapa komoditas di pasar global. Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna meningkatkan kembali permintaan dan daya beli masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui stimulus tarif listrik yang diberikan kepada lebih dari 33 juta pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN), sesuai ketentuan yang ditetapkan. “Stimulus ekonomi ini bersifat sementara, menjadi pengejawantahan dari wujud kehadiran negara bagi masyarakat terdampak,” tegasnya melalui video sambutan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-75, Senin (28/9/2020). Arifin menjelaskan, selama setahun terakhir Kementerian ESDM telah menjalankan beberapa program, antara lain menetapkan Undang-Undang Minerba baru, dan menurunkan harga gas industri menjadi 6 dollar AS per million british thermal units. Ada pula regulasi kontrak migas yang lebih fleksibel, hingga regulasi harga Energi Baru Terbarukan (EBT) yang siap diterbitkan. Tak hanya itu, setelah berhasil menerapkan B30, Kementerian ESDM juga tengah mengkaji penerapan B40 yang diharapkan selesai akhir tahun ini. Adapun dalam penyediaan listrik, rasio elektrifikasi telah meningkat menjadi 98,8 persen, sementara kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional hingga saat ini telah mencapai lebih dari 71 Gigawatt (GW). Angka tersebut naik 1,3 GW dibandingkan akhir tahun 2019 lalu sebesar 69,7 GW. Dalam rangka melindungi ekonomi rakyat, Kementerian ESDM menggalakkan kebijakan di sektor energi . Beberapa kebijakan tersebut, seperti Bahan Bakar Minyak Satu Harga, pembagian konverter kit Liquefied petroleum gas untuk petani dan nelayan kecil, pembangunan jaringan gas kota, sumur bor air bersih hingga penyediaan akses listrik masyarakat yang belum menikmati listrik sama sekali. Selain itu, sekitar 50 persen anggaran Kementerian ESDM dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dinikmati langsung rakyat kecil. Ini dimaksudkan agar uang rakyat kembali ke rakyat.
Momentum untuk lebih progresif
Pada Hari Jadi Pertambangan dan Energi bertema “Bangkit untuk Indonesia Maju” ini, Arifin mengajak semua pihak merefleksikan semangat insan pertambangan dan energi untuk bangkit bersama menghadapi tantangan pandemi. Dia berharap, semua pihak tidak akan mengendurkan semangat untuk tetap memberikan yang terbaik, menorehkan prestasi, dan mewujudkan Indonesia Maju. Menurutnya, momentum 75 tahun Hari Jadi Pertambangan dan Energi menjadi pijakan bagi semua pihak untuk terus bekerja membangun sektor ESDM lebih baik, progresif dan lebih cepat. Arifin mengatakan, hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita energi berkelanjutan untuk Indonesia maju melalui kerja dan prestasi bagi bangsa Indonesia. “Implementasi kebijakan sektor ESDM, kami gerakkan secara dinamis mengimbangi perkembangan dunia yang begitu pesat,” terangnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. Arifin juga mengatakan, akselerasi pengembangan energi bersih menjadi tantangan pihaknya, terutama dalam mendukung komitmen global mengurangi emisi dengan target 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi Indonesia tahun 2025. “Kemudian, pengurangan emisi hingga 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri, sesuai skenario mitigasi,” ungkapnya. Terkait peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi, Arifin menyebut kali ini pihaknya harus melakukannya dengan bersahaja. Hal ini tak lepas dari situasi Indonesia dan seluruh dunia saat ini yang tengah menghadapi tantangan luar biasa, yaitu pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi menjadi tantangan bagi Kementerian ESDM untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam mengawal dan melakukan mitigasi sektor energi. “Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat agar bisa melalui masa yang sulit ini,” pesan Arifin. Adapun, Hari Jadi Pertambangan dan Energi dilakukan untuk memperingati 75 tahun pengambilalihan kantor Chisitsu Chosasho di Bandung dari pihak Jepang yang kemudian berubah nama menjadi Poesat Djawatan Tambang dan Geologi. Lembaga tersebut merupakan cikal bakal Kementerian ESDM dan peringatan ini menjadi momen spesial bagi seluruh insan pertambangan dan energi di seluruh Indonesia.
Neraca.co.id | Senin, 28 September 2020
Proyek TPPI Menekan Impor Produk Kimia
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung penuh proyek revamping PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur. Pasalnya, proyek pembenahan ini guna meningkatkan kapasitas produksi sekaligus dapat menjadikan substitusi impor. “Kami menyambut baik kemajuan proyek revamping ini, mengingat produk-produk petrokimia khususnya produk aromatik ini sangat dibutuhkan di dalam negeri oleh berbagai perusahaan di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta. Lebih lanjut, Agus menyampaikan, peran TPPI bakal mampu mengurangi secara signfikan terhadap impor bahan baku kimia dan difisit transaksi berjalan Indonesia. “Tentunya ini akan bisa membangkitkan perekonomian nasional,” tuturnya. Bahkan Kemenperin bertekad untuk semakin memperkuat struktur industri kimia di Indonesia agar lebih berdaya saing di kancah global. Hal ini sesuai dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0 yang memasukkan industri kimia sebagai satu dari lima sektor yang diprioritaskan pengembangannya. “Industri petrokimia merupakan sektor hulu yang sangat strategis karena menunjang berbagai kebutuhan produksi di sejumlah manufaktur di sektor hilir,” ungkap Agus. Produk yang dihasilkan oleh industri petrokimia, antara lain digunakan sebagai bahan baku di industri plastik, tekstil, cat, kosmetik dan farmasi. Beberapa waktu lalu, Agus didampingi Sekretaris Jenderal Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono serta Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam menerima kunjungan Direksi dan Komisaris TPPI. Pertemuan ini menindaklanjuti peninjauan langsung Presiden Joko Widodo ke TPPI pada akhir Desember 2019. Pada kesempatan itu, Presiden Komisaris TPPI Ardhy N. Mokobombang menyampaikan, saat ini di TPPI terdapat proyek revamping platforming dan aromatik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas platforming unit dari 50.000 barrel per hari menjadi 55.000 barrel per hari dan kapasitas produksi paraxylene 600.000 ton per tahun menjadi 780.000 ton per tahun dengan biaya pembangunan sebesar USD180 juta.
Presiden Direktur TPPI Yulian Dekri menambahkan, pekerjaan Basic Engineering Design Package (BEDP) yang sedang dikerjakan oleh UOP sejak Maret 2020, akan ditaregtkan selesai pada akhir September 2020. “Pembangunan lima tangki saat ini sedang dalam tahap pembangunan yang diperkirakan secara keseluruhan tangki-tangki tersebut akan selesai pada pertengahan Desember 2021,” ungkapnya. Sementara itu, proyek revamping TPPI akan dilaksanakan pada awal 2022 bersamaan dengan pelaksanaan turn around, sehingga pada kuartal I-2022 diharapkan kilang sudah dapat beroperasi secara penuh. “Terkait dengan dukungan TPPI untuk mengurangi produk impor paraxylene, kami sudah mulai mengoperasikan unit produksi paraxylene sejak Agustus 2020 secara dual mode (menghasilan produk petrokimia dan produk BBM) dan akan ditingkatkan secara bertahap,” papar Yulian. Sementara itu, Direktur Pemasaran TPPI Darius Darwis menyatakan, kebutuhan domestik paraxylene saat ini sebesar 1 juta ton per tahun, sedangkan pemasok dari dalam negeri selain TPPI adalah Kilang RU IV Pertamina yang mempunyai kapasitas produksi sekitar 200.000 ton per tahun. Dengan demikian, selama TPPI tidak berproduksi, terdapat impor Paraxylene sekitar 800.000 ton per tahun. Sehingga untuk mengurangi impor paraxylene pada tahun 2021, TPPI akan memproduksi sejumlah 280.000 ton per tahun paraxylene selain juga memproduksi pertamax. Bersama dengan produksi paraxylene Pertamina sebesar 220.000 ton per tahun, total produksi paraxylene dalam negeri menjadi 500.000 ton per tahun, atau dapat mengurangi impor sejumlah 50% dari kebutuhan dalam negeri dan menurunkan defisit transaksi berjalan sesuai arahan Presiden Joko Widodo saat mengadakan kunjungan ke TPPI tahun lalu.
Pada tahun 2022, dengan selesainya proyek Revamping tersebut, TPPI akan dapat meningkatkan produksi Paraxylene menjadi 780,000 ton per tahun, sehingga tambahan produksi tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan Paraxylene dalam negeri bersama-sama dengan Pertamina. Bahkan, sebelumnya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan pengembangan industri kimia berbasis methanol sudah sangat mendesak dan urgen. “Pengembangan industri methanol sangat penting untuk mendukung kemandirian industri, mendukung daya saing industri nasional serta menopang pembangunan industri berkelanjutan dan yang utama memangkas defisit neraca perdagangan yang terjadi lantaran ketergantungan tinggi pada impor,” ungkap Johnny. Menurut Johnny investasi di sektor petrokimia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir masih tergolong minim. Kondisi ini berdampak pada ketergantungan impor yang tinggi lantaran minimnya suplai bahan baku industri hulu petrokimia. “Kapasitas produksi dalam negeri untuk bahan baku petrokimia baru mencapai 2,45 juta ton. Sementara itu, kebutuhan dalam negeri mencapai 5,6 juta ton per tahun. Dengan kata lain, produksi dalam negeri baru memenuhi 47 persen kebutuhan domestik. Sisanya, yaitu sebesar 53% harus dipenuhi melalui impor,” ujar Johnny Lebih lanjut Johnny mengatakan kebutuhan akan metanol semakin meningkat, Indonesia baru memiliki satu produsen yang kapasitas produksinya 660 ribu ton per tahun. Alhasil, ketergantungan impor methanol tergolong tinggi. “Nilai impor methanol mencapai USD 12 miliar atau setara Rp 174 triliun per tahun. Pasalnya, metanol merupakan senyawa intermediate yang menjadi bahan baku berbagai industri, antara lain industri asam asetat, formaldehid, Methyl Tertier Buthyl Eter (MTBE), polyvinyl, polyester, rubber, resin sintetis, farmasi, Dimethyl Ether (DME), dan lain sebagainya,” jelas Johnny. Alasan lain, kata Johnny, yang mendasari strategisnya pengembangan industri methanol adalah karena beberapa produk turunannya, seperti biodiesel dan dimetil eter (DME) merupakan bahan bakar alternatif. Dengan demikian, impor minyak yang selama ini membebani neraca dagang RI bisa dikurangi melalui pengembangan industri methanol. “Lebih lagi, industri methanol akan mendukung program pemerintah, yakni pengalihan dari bahan bakar berbasis BBM ke biodiesel,” papar Johnny. Sebaliknya, johny mengatakan bila pengembangan industri methanol ditunda, sementara pemakaian biodiesel sebagai bahan bakar semakin berkembang, maka ketergantung impor akan semakin tinggi.
Bisnis.com | Senin, 28 September 2020
Hadir di G20, Menteri ESDM Serukan Kolaborasi Sektor Energi
Pemerintah Indonesia menyerukan negara G20 untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan ketahanan energi di tengah tantangan perekonomian global dan situasi pandemi virus Covid-19. Pesan ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat mengikuti pertemuan virtual Menteri-Menteri Energi Anggota G20 atau G20 Energy Ministers’ Meeting, Minggu (27/9/2020). “Covid-19 telah menciptakan krisis ekonomi dan menurunkan permintaan energi. Sebaiknya, semua [anggota] G20 bahu membahu memastikan stabilitas pasar energi dan menjaga keterjangkuan (pasokan). Indonesia mengutamakan betul hal ini,” ujar Arifin, dikutip dari siaran pers, Senin (28/9/2020). Guna mengatasi permasalahan di sektor energi, sambung Arifin, Indonesia mengedepankan energi baru terbarukan (EBT) sebagai proyek pemulihan investasi. “Indonesia tengah menyiapkan terobosan kebijakan yang lebih ramah lingkungan kepada para investor,” katanya. Langkah konkrit yang ditempuh pemerintah Indonesia dengan memperkuat kolaborasi data bersama di sektor energi yang lebih luas dan transparan melalui platform yang telah ada, yaitu Joint Organisations Data Initiative (JODI). “Kolaborasi [data] ini akan meningkatkan kualitas dan keterbukaan data dan informasi. Ini dipastikan menggairahkan investasi energi,” kata Arifin. JODI merupakan inisiatif penyediaan data energi global secara terbuka yang merupakan hasil kolaborasi enam organisasi internasional dan negara anggotanya. Keenam organisasi tersebut antara lain yaitu Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Statistical Office of the European Communities (Eurostat), Gas Exporting Countries Forum (GECF), International Energy Agency (IEA), Latin American Energy Organization (OLADE), Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), dan United Nations Statistics Division (UNSD). Awal terbentuknya JODI hanya diperuntukkan bagi data minyak global dan mulai diperluas lingkupnya di sektor gas pada 2008.
Pada pertemuan Energy Sustainability Working Group (ESWG) G20 tahun ini, para negara-negara anggota berharap lingkup JODI diperluas kembali bagi semua sektor energi. Arifin juga menyoroti pola mitigasi emisi karbon oleh negara G20 terhadap perubahan iklim yang diakibatkan oleh gas rumah kaca. Oleh karena itu, pemilihan teknologi dan opsi sumber energi harus disesuaikan dengan masing-masing negara. “Kami tegaskan lagi, penting menggunakan berbagai macam sumber energi dan kemungkinan teknologi dalam penerapan Circular Carbon Economy [CCE] Paltform, termasuk sampah, gas, dan panas bumi,” ungkap Arifin. Salah satu implementasi teknologi yang menjadi jawaban dalam mengurangi mengurangi pemanasan global adalah Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS). “Kami mengundang negara-negara anggota G20 jika berminat melakukan kajian baik teknis maupun non-teknis CCS atau CCUS pada proyek pembangunan [energi] di Indonesia,” ujar Arifin. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengapresiasi langkah Kerajaan Arab Saudi selaku pemegang posisi presidensi G20 pada 2020 mengangkat isu 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Remove) dalam konsep CCE Platform. Menurutnya, isu 4R adalah bagian penting dalam mengembalikan peran biofuel dan hydrogen sebagai cross cutting yang penting dalam CCE Platform. Apalagi, Indonesia telah berhasil mengimplementasikan program mandatori B30 di sektor transportasi, pembangkit listrik, industri, dan komersial. “Kami percaya langkah ini akan cepat lebih cepat tercapai jika kita bisa berkolaborasi. Kami harap kerja sama ini dapat ditingkatkan untuk menggali potensi [energi] kami di CCE,” kata Arifin.