PE-BK Sawit untuk Keseimbangan
Investor Daily Indonesia | Sabtu, 23 Januari 2021
PE-BK Sawit untuk Keseimbangan
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan, pengenaan tarif pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) sawit secara sekaligus adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor dan pasokan domestik. Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu telah melalui pertimbangan matang sehingga dunia usaha dalam hal ini Aprobi mendukung kebijakan tersebut. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, pihaknya tidak keberatan dengan pengenaan PE dan BK secara sekaligus pada komoditas sawit dan produk turunannya. Dua kebijakan tersebut diberlakukan tentu karena hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya PE sawit untuk peremajaan {replanting) sawit rakyat. “Sejauh ini, kami mendukung kebijakan pemerintah,” kata dia. Kepada Investor Daily, Jumat (22/1), Paulus mengatakan, kebijakan PE dan BK tidak masalah dijalankan sekaligus karena harga CPO saat ini sedang tinggi, bahkan diproyeksikan bisa menembus US$ 1.000 per ton. “Sudah beberapa lama harga CPO tidak pernah tinggi, baru periode 2020-2021 ini, masalahnya bagaimana cara mempertahankan harga CPO yang tinggi ini, PE bisa menjaga keseimbangan ekspor dan pasokan,” ujar dia. Menurut Paulus, setiap kebi- jakan memiliki peluang untuk dievaluasi, pun dengan PE dan BK tentu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian terkini. “Pemerintah tentu akan mengevaluasi time to time, akan dilihat apakah menguntungkan atau tidak, mungkin nanti bisa diubah lagi kalau tidak sesuai. Saat ini, masih bisa diterima dan Aprobi tidak keberatan karena kami ingin industri biodiesel maju,” kata dia. Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, harga sawit dalam hal ini CPO harus dijaga agar tidak terlalu tinggi. Harga yang terlalu tinggi tidak bagus karena sawit Indonesia memiliki lebih dari 150 produk turunan yang dikembangkan oleh industri hilir. Stabilitas harga inilah yang dijaga pemerintah melalui kebijakan PE sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui program biodiesel,
BERITA BIOFUEL
Tribunnews.com | Minggu, 24 Januari 2021
Boeing Berencana Produksi Jet yang Gunakan 100 Persen Biofuel
Raksasa kedirgantaraan utama Amerika Serikat (AS) Boeing mengatakan pada hari Jumat lalu bahwa perusahaan akan membuat pesawat komersial yang mampu menggunakan 100 persen biofuel pada 2030 mendatang. Rencana tersebut merupakan bagian dari target industri Boeing untuk mengurangi setengah emisi karbon dioksida pada 2050. Dikutip dari laman Sputnik News, Minggu (24/1/2021), perusahaan ini menyebut ini merupakan tantangan seumur hidup karena mereka harus berupaya mengurangi kerusakan lingkungan karena penghapusan bahan bakar fosil. Direktur Strategi Keberlanjutan Boeing, Sean Newsum mengatakan bahwa untuk mencapai target, pabrikan jet ini hanya akan memiliki waktu paling lama satu dekade. Hal itu karena umur rata-rata sebuah pesawat jet komersial adalah sekitar 30 tahun. “Ini adalah tantangan yang luar biasa dan tantangan seumur hidup kita. Kami berkomitmen untuk melakukan bagiannya untuk mengurangi jejak karbonnya,” kata Newsum. Target yang ditetapkan oleh perusahaan tentunya tidak hanya membutuhkan pengembangan lebih lanjut terhadap mesin jet. Namun juga menetapkan persyaratan yang lebih tinggi untuk pencampuran bahan bakar, dan mencapai lulus sertifikasi keselamatan global. Jet yang terbaru ini mungkin akan menjadi tantangan bagi produsen pesawat satu ini, karena salah satu model pesawat jet mereka, yakni Boeing 737 Max telah digrounded pada 2019 setelah terjadi dua kecelakaan mematikan yang menewaskan 346 orang. Boeing juga sebelumnya telah memproduksi pesawat militer, roket, dan pesawat ruang angkasa. Namun mereka harus menghadapi tantangan untuk bisa beroperasi di industri penerbangan komersial yang babak belur dihantam pandemi virus corona (Covid-19). Spesifikasi bahan bakar saat ini memungkinkan campuran 50 banding 50 bahan bakar penerbangan konvensional dengan biofuel. Namun, perusahaan tersebut telah melakukan penerbangan pesawat komersial pertama di dunia dengan menggunakan 100 persen biofuel di pesawat kargo FedEx Corp 777 pada 2018 lalu.
Jawapos.com | Sabtu, 23 Januari 2021
Penggunaan Energi Ramah Lingkungan Bisa Tekan Pencemaran Udara
Indeks standar pencemar udara (ISPU) selama lima tahun terakhir menunjukkan tren membaik. Pemerintah akan mempertahankan capaian positif tersebut. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Dasrul Chaniago menegaskan, mempertahankan ISPU yang baik itu tidaklah mudah. Namun, semua bisa diupayakan. “Tren yang sudah makin bagus itu harus dipertahankan. Jangan sampai memburuk,” katanya Jumat (22/1). Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menekan pencemaran udara. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017. Di sana pemerintah mengatur baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dari Euro 2 ditingkatkan menjadi Euro 4. Ada juga aturan tentang oktan kendaraan berbahan bakar bensin. Yakni, RON minimal 91. Kendaraan yang berbahan bakar diesel harus menggunakan yang kandungan cetane number (CN) minimal 51. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menerbitkan sejumlah regulasi lain untuk menekan pencemaran udara. “Pada pembangkit, pemakaian bahan bakar non-batu bara tidak semudah itu,” ujar Chaniago. Menurut dia, diperlukan hitungan cermat volume bahan bakar non-batu bara yang dibutuhkan. Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan DRPM ITS Tri Widjaja mengungkapkan, potensi pemakaian selulosa sebagai pengganti bahan bakar fosil sangat besar. Ada beragam selulosa yang berasal dari limbah dan bisa dimanfaatkan untuk bioetanol maupun biodiesel. “Seperti minyak jelantah dan tanaman jarak. Bahkan, kulit kopi bisa dimanfaatkan,” paparnya. Pemanfaatan biodiesel di dalam negeri, menurut Tri, dapat menekan impor dan menghemat devisa. Pemanfaatan biodiesel sebesar 6,26 juta kiloliter pada 2019 setara penghematan devisa sekitar Rp 49,19 triliun. “Kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan bisa menekan global warming. Makanya, ada upaya B10, B20, dan ke depan B50. Kalau total B100, harus ada penyesuaian dari sisi mesin kendaraan,” tandasnya.
Detik.com | Sabtu, 23 Januari 2021
Hindari Pembukaan Lahan, Menteri ESDM Kembangkan Bahan Biodiesel Baru
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menjelaskan pentingnya peran biodiesel dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Ini disampaikan dalam pertemuan IRENA 11th Session Assembly pada sesi Renewables and Pathway to Carbon Neutrality – Innovation, Green Hydrogen and Socioeconomic Policies yang diselenggarakan virtual. Saat ini pemerintah tengah menyusun rencana strategi pengembangan biodiesel melalui mandatori B30 dan B40. Program tersebut akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dengan memfasilitasi terjadinya debottlenecking, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memastikan insentif tetap berjalan. “Implementasi program B40 dan B50 saat ini sedang dalam tahap pengkajian komprehensif mengenai komposisi campurannya, evaluasi ekonomi yang juga mencakup kesiapan, bahan baku dan infrastruktur pendukungnya. Uji jalan B40 akan dilanjutkan dengan uji coba pada pembangkit listrik tenaga diesel yang sudah ada,” kata Arifin dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021). Mengenai upaya peningkatan penyediaan bahan baku biodiesel, Arifin mengatakan pemerintah tengah mengembangkan berbagai bahan baku yang berasal dari sumber daya alam domestik sebagai pengganti kelapa sawit. Pengembangan ini dilakukan dengan meminimalkan pembukaan lahan atau hutan. “Kementerian ESDM bekerja sama dengan stakeholders terkait untuk menggunakan lahan reklamasi/pascatambang dan mengupayakan tanaman yang cocok berdasarkan kondisi lahan dan iklim,” terangnya. Realisasi pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan domestik hingga tahun 2020 adalah sebesar 8,46 juta kiloliter. Pemanfaatan biodiesel ini berdampak pada penghematan devisa sebesar Rp 38,31 triliun berdasarkan perhitungan menggunakan rata-rata MOPS solar 2020 sebesar US$ 50/BBL dengan kurs Rp 14.400 per dollar AS. Selain menekankan pemanfaatan biodiesel, Arifin juga menyampaikan beberapa inovasi Indonesia menuju neutralitas karbon lewat co-firing PLTU, pemanfaatan refuse derived fuel (RDF), penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi terbarukan termasuk berbasis hayati, pemanfaatan nonlistrik/nonbiufuel seperti biket, serta pengeringan hasil pertanian dan biogas. Pemerintah dan BUMN (Pertamina) juga tengah mengembangkan green refineries untuk memproduksi green diesel, green gasoline, dan green avtur. Menurutnya, pada Juli 2020 lalu, Pertamina telah memproduksi D100 pada kilang berkapasitas awal 1.000 barel per hari di Sumatera.
Di sisi lain, pemerintah juga akan menyiapkan dukungan regulasi, insentif, dan infrastruktur pendukung, termasuk mendorong pengembangan industri pendukung. Selain pengembangan CPO hidrogenasi, demo pabrik mandiri diesel hijau juga tengah dikembangkan dan diharapkan bisa diuji pada Desember 2021 nanti. Untuk diketahui, IRENA adalah badan internasional yang berupaya melaksanakan mitigasi perubahan iklim melalui pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. IRENA bertujuan untuk membantu pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara luas melalui kegiatan-kegiatan yang konkret. Indonesia menjadi anggota IRENA pada 7 September 2014 setelah meratifikasi Statuta IRENA pada Perpres RI Nomor 62 tahun 2014 tentang Pengesahan Statute of the International Renewable Energy Agency (Statuta Badan Energi Terbarukan Internasional). Keanggotaan Indonesia pada IRENA bisa mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sesuai target pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah ditetapkan. Selain menekankan pemanfaatan biodiesel, Arifin juga menyampaikan beberapa inovasi Indonesia menuju neutralitas karbon lewat co-firing PLTU, pemanfaatan refuse derived fuel (RDF), penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi terbarukan termasuk berbasis hayati, pemanfaatan nonlistrik/nonbiufuel seperti biket, serta pengeringan hasil pertanian dan biogas. Pemerintah dan BUMN (Pertamina) juga tengah mengembangkan green refineries untuk memproduksi green diesel, green gasoline, dan green avtur. Menurutnya, pada Juli 2020 lalu, Pertamina telah memproduksi D100 pada kilang berkapasitas awal 1.000 barel per hari di Sumatera. Di sisi lain, pemerintah juga akan menyiapkan dukungan regulasi, insentif, dan infrastruktur pendukung, termasuk mendorong pengembangan industri pendukung. Selain pengembangan CPO hidrogenasi, demo pabrik mandiri diesel hijau juga tengah dikembangkan dan diharapkan bisa diuji pada Desember 2021 nanti. Untuk diketahui, IRENA adalah badan internasional yang berupaya melaksanakan mitigasi perubahan iklim melalui pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. IRENA bertujuan untuk membantu pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara luas melalui kegiatan-kegiatan yang konkret. Indonesia menjadi anggota IRENA pada 7 September 2014 setelah meratifikasi Statuta IRENA pada Perpres RI Nomor 62 tahun 2014 tentang Pengesahan Statute of the International Renewable Energy Agency (Statuta Badan Energi Terbarukan Internasional). Keanggotaan Indonesia pada IRENA bisa mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sesuai target pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah ditetapkan.