Sebanyak 20 Badan Usaha BBN Akan Salurkan Biodiesel 9,2 Juta KL di 2021
Industry.co.id | Selasa, 29 Desember 2020
Sebanyak 20 Badan Usaha BBN Akan Salurkan Biodiesel 9,2 Juta KL di 2021
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Tarbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM telah menetapkan volume alokasi Bahan Bakar Nabati Jenis (BBN) jenis biodiesel di tahun 2021 sebesar 9,2 juta kilo liter (KL). Besaran tersebut akan digunakan untuk pencampuran biodiesel sebesar 30 persen ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar (B30). Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana menjelaskan adanya penurunan dalam penetapan alokasi di tahun depan dibandingkan tahun 2020. “Penurunan tersebut disebabkan karena dampak pandemi Covid 19 yang diperkirakan pada tahun 2021 masih berlanjut,” kata Dadan di Jakarta beberapa waktu lalu. Pertimbangan tersebut berkaca dari realisasi penyaluran biodiesel di tahun 2020. Hingga akhir Desember 2020, sambung Dadan, proyeksi realisasi sebesar 8,5 juta KL atau 88 persen dari target yang ditetapkan sebesar 9,6 juta KL. “Penyebab terjadi penurunan sebesar 12% salah satunya adalah adanya pandemi Covid-19 dan terjadinya gagal suplai beberapa Badan Usaha BBN dalam penyaluran biodiesel,” jelasnya.
Terkait penyaluran di tahun 2021, Pemerintah telah menunjuk 20 Badan Usaha (BU) BBM dan BU BBN sebagai pemasok biodiesel. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 252.K/10/MEM/2020 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2020. Adapun untuk BU pemasok biodiesel, PT Wilmar Nabati Indonesia mendapatkan alokasi sebesar 1,37 juta KL diikuti oleh PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar 1,32 juta KL. Kemudian ada PT Musim Mas dan PT Cemerlang Energi Perkasa yang akan mendistribusikan biodiesel masing-masing sebesar 882 ribu KL dan 483 ribu KL. Sebagai informasi, saat ini telah terdaftar 41 BU BBN yang telah memiliki Izin Usaha Niaga BBN dengan total kapasitas 14,75 Juta KL, yang terdiri dari 27 BU BBN yang aktif dan 14 BU BBN yang tidak aktif. Disamping itu, terdapat 1 BU BBN yang melakukan perluasan pabrik biodiesel dengan kapasitas 478 ribu KL dan 3 BU BBN yang sedang melakukan pembangunan pabrik biodisel baru dengan kapasitas total 1,57 Juta KL dan akan mengajukan IUN BBN pada tahun 2021.
Neraca.co.id | Senin, 28 Desember 2020
Ini Dia Strategi Pertamina Penuhi Energi Berkelanjutan
PT Pertamina (Persero) terus meningkatkan perannya dalam menggerakkan perekonomian nasional dengan mengembangkan strategi untuk memenuhi energi nasional secara berkelanjutan dalam rangka mengurangi impor minyak dan gas. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan grand strategy energi nasional dikembangkan dari rencana pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang telah ditetapkan dari Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional. Saat ini, posisi Indonesia masih berada di score 6.57 atau status Tahan. “Ini menjadi tantangan bagaimana kita tingkatkan lagi posisinya menjadi Sangat Tahan. Inilah yang mendasari pemerintah untuk menyusun grand strategy energy nasional,” ungkap Nicke. Lebih lanjut Nicke menguraikan, dengan visi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, maka tantangannya adalah meningkatkan produksi migas, menurunkan impor baik minyak maupun LPG, serta membangun infrastruktur baik untuk migas maupun electricity. Dari ketiga hal tersebut, Pemerintah menyusun 11 program yang sebagian besar bertujuan menurunkan impor dan memaksimalkan dengan mengolah sumber daya alam yang banyak dimiliki oleh Indonesia. Sebagai BUMN di sektor Energi, Pertamina mendapat tanggung jawab menjalankan program tersebut dengan berupaya meningkatkan produksi crude 1 juta bopd dan akuisisi lapangan minyak luar negeri untuk kebutuhan kilang. Amanah ini harus dijalankan, saat ini kontribusi Pertamina sebesar 40%, tahun depan akan mencapai 60%, sehingga ini akan sangat dominan. “Dengan peran sebagai BUMN untuk mendorong driver pertumbuhan energi nasional, maka investasi Pertamina ke depan tentu akan disesuaikan dengan grand strategy energi pemerintah ke depan. Kalau kita bicara tentang hulu energi, 60% investasi akan dilakukan di hulu energi,” imbuh Nicke.
Nicke menambahkan, Pertamina juga meningkatkan kapasitas kilang, dalam rangka optimalisasi produk BBM dan memperbaiki kualitas BBM dan Naptha. Untuk mengantisipasi penurunan demand terhadap BBM, Pertamina mengintegrasikan kilang petrochemical, mengingat saat ini Petrochemical masih impor 70%. Lalu, dalam rangka menjawab era transisi energi, Pertamina akan mempercepat pemanfaatan pembangkit EBT (dominasi PLTS) dan meningkatkan produksi BBN (biodiesel atau biohidrokarbon). Menurutnya, transformasi energi ke depan ke arah new and renewable energi. Sesuai arahan Pemerintah, Biodiesel merupakan salah satu yang akan terus dikembangkan ke depan sehingga kita bisa mengoptimalkan sawit yang berlimpah di Indonesia. “Selain harus melakukan eksplorasi dari sisi migas, kita juga akan meningkatkan kontribusi dari bioenergy. Setelah Biodiesel (B30) dan tahun depan akan masuk ke B40, Pertamina juga akan masuk ke Biogasoline yang kebutuhannya cukup tinggi,” tegas Nicke. Dari sisi gas, lanjut Nicke, Pertamina juga akan mengembangkan gasifikasi dari energi batu bara yang melimpah menjadi DME sehingga dapat mengonversi LPG. Selain itu, Pertamina terus membangun dan menambah jaringan gas rumah tangga hingga mencapai 3 juta pelanggan. Sehingga masyarakat punya pilihan LPG, DME, Jargas, atau kompor listrik. Ini yang nantinya akan membuat perekonomian lebih berputar. Secara garis besar Pertamina akan masuk ke pengembangan bisnis dan produk-produk baru untuk mengisi gap tadi sehingga bisa menurunkan impor migas yang selama ini terjadi. Selain itu, Pertamina juga menjalankan program mandatory terkait BBM subsidi seperti BBM 1 untuk harga di 243 titik wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan untuk pemerataan akses produk non subsidi, Pertamina telah menyiapkan Pertashop di di 2.192 titik. Program mini outlet ini melibatkan UMKM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. “Kita harapkan menjadi driver perekonomian daerah. Satu komitmen kami, meskipun dalam kondisi pandemi, semua aktivitas usaha, semua asset Pertamina tetap dioperasikan. Karena yang masuk dalam ekosistem Pertamina ini ada 1,2 juta tenaga kerja Jadi sangat besar. Oleh karena itu motor penggerak ini tidak boleh terhenti. Jadi ada misi perusahaan untuk menjaga motor tetap bergerak agar tetap menyerap tenaga kerja dan tetap mendorong industri nasional untuk bergerak,” harap Nicke. Disisi lain, Iman Rachman, Direktur Strategi Portofolio dan New Ventures Pertamina mengungkapkan secara bertahap juga melakukan transisi energi sesuai dengan perkembangan zaman. Transisi energi atau biasa dikenal sebagai decarbonization sudah menjadi agenda dan target dari perusahaan-perusahaan di dunia, termasuk perusahaan minyak dan gas. “Decarbonization sejalan dengan apa yang diinginkan investor untuk melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG (Environmental, Social & Governance), baik investor sebagai pemegang saham maupun sebagai kreditor,” ujar Iman.
Infosawit.com | Selasa, 29 Desember 2020
Petani Sawit Pastikan Belum Dilibatkan Dalam Program Mandatori Biodiesel Sawit
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) membantah pernyataan Dadan Kusdiana selaku Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM dimana sebelumnya menyatakan bahwa jumlah petani yang terlibat dalam program mandatori biodiesel di on farm sekitar 1.198.766 petani dan pada off farm sekitar 9.046 orang pada tahun 2020. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Mansuetus Darto sangat meragukan data yang disampaikan tersebut, bahkan sangat menyangkan dan menyatakan dengan tegas bahwa program biodiesel B30 ini belum dinikmati oleh petani sawit. Lantaran faktanya, sampai saat ini petani sawit terutama petani sawit swadaya belum terlibat dalam program biodiesel B30, bahan baku program biodiesel saat ini berasal dari kebun-kebun perusahaan sendiri bukan dari kebun-kebun petani swadaya, tidak ada satupun kelembagan tani saat ini yang mensuplai bahan baku kepada perusahan-perusahaan yang memproduksi biodiesel B30 tersebut. Padahal banyak petani sawit swadaya disekitar perusahan-perusahaan ini, petani-petani sawit swadaya ini justru menjual buahnya kepada tengkulak, loadingram, yang menyebabkan harga sangat rendah diterima oleh petani, artinya ini program biodiesel ini belum mampu mensejahterakan petani sawit, tegas darto. dalam keterangan tertulis, rabu 23 Desember 2020. Darto mengungkapkan, yang diminta petani saat ini adalah program biodiesel ini harus dievaluasi dulu karena belum ada keterlibatan petani sawit dan peningkatan kesejahteraan petani sawit dari program ini, setelah itu pemerintah melalui kementerian ESDM harus segera membuat aturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang memproduksi biodiesel membeli bahan baku untuk kebutuhan biodiesel berasal dari kebun-kebun petani sawit terutama sawit swadaya melalui kemitraan dengan koperasi-koperasi milik petani.
“Memang saat ini petani sawit swadaya banyak yang tidak memiliki kelembagaan koperasi tetapi ini harus menjadi tangung jawab perusahaan-perusaan tersebut mulai melakukan pendampingan kepada petani sawit mebangun koperasi dan melatih petani sawit. ini harusnya wajib dilakukan karena perusahaan-perusaan biodiesel ini mendapatkan subsidi yang besar dari dana sawit yang sudah dikumpulkan oleh Badan Pengelola Perkebunan Sawit (BPDPKS),” katanya dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, belum lama ini. Lebih lanjut kata Darto, jumlah dana sawit yang dikumpulkan oleh BPDPKS tersebut sejak tahun 2015-2019 senilai Rp. 47, 28 triliun, dimana alokasi untuk subsidi program biodiesel paling mayoritas dari tahun 2015 hingga 2019 sangat besar berjumlah Rp. 30,2 T atau 89,86% dari total dana sawit. “Dan ini terus naik setiap tahun, sementara yang disalurkan untuk petani melalui program peremajaan sawit rakyat hanya petani Rp. 4,5 triliun sampai dengan saat ini,” tandas dia.