Genjot penggunaan B30, pemerintah gencar sosialisasi
Kontan.co.id | Kamis, 11 Juni 2020
Genjot penggunaan B30, pemerintah gencar sosialisasi
Memasuki semester kedua pelaksanaan implementasi B30, Pemerintah kembali mensosialisasikan keamanan penggunaan B30. Hal itu agar tak ada kekhawatiran akan kerugian dan kerusakan pada mesin kendaraan yang menggunakan pencampuran 30% biodiesel dalam bahan bakar jenis solar. “Mandatori B30 sudah ditetapkan. Potensi biofuel di Indonesia sangat luar biasa dan pengembangan biodiesel akan memberikan banyak aspek positif bagi masyarakat,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM, Wiratmaja Puja dalam keterangan tertulis yang dikutip Kontan.co.id, Kamis (11/6). Seperti diketahui, Program Mandatori Pemanfaatan B30 telah diluncurkan secara langsung oleh Presiden RI pada 23 Desember 2019 lalu setelah melalui berbagai tahap perencanaan matang dan sistematis. Serangkaian uji komprehensif dan konstruktif juga telah dilakukan untuk memastikan implementasinya tepat sasaran. Berdasarkan hasil uji jalan B30 pada kendaraan bermesin diesel, Wiratmaja mengatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja kendaraan yang menggunakan bahan bakar B30 dibandingkan dengan B20 yang sudah diimplementasikan selama ini. “Tak hanya menepis kekhawatiran akan kerugian dan kerusakan pada mesin kendaraan, bahan bakar ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan,” sebut Wiratmaja.
Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja menyampaikan bahwa nilai kalor B30 itu sama dengan 95% solar murni, tetapi efisiensi pembakarannya lebih baik dan emisi gas buangnya lebih bersih dan biodiesel praktis tak mengandung belerang/sulfur. “Konsumsi spesifik bahan bakar mobil berbahan bakar B30 mungkin sedikit lebih besar dari yang berbahan bakar solar murni, tetapi tenaga mobil tetap,” tuturnya. Selain itu, tangki-tangki yang akan digunakan untuk menyimpan B30, termasuk tangki bahan bakar kendaraan harus terlebih dulu bebas dari kontaminasi dan kemungkinan penyusupan air dan dijaga demikian seterusnya. Masalah biasanya muncul jika tata cara penyimpanan dan penanganan solar diterapkan pada B30. Tatang menyarankan bahan bakar B30 yang tersimpan lama di dalam tangki lebih dari 3 bulan tanpa penjagaan agar bebas air karena bisa dirusak atau didegradasi oleh mikroba. Pada aspek daya menyapu atau membersihkan kerak, Tatang menekankan bahwa biodiesel memiliki daya melarutkan yang baik. “B30 cenderung menyapu kerak-kerak dari dinding tangki penyimpan dan saluran bahan bakar, sehingga bisa menyumbat saringan bahan bakar (fuel filter). Oleh karenanya, pada waktu pertama kali beralih dari berbahan bakar B0 (solar murni) ke B30, di minggu pertama penggunaan perlu membersihkan atau bahkan mengganti saringan bahan bakar,” ungkapnya. Tatang juga mengingatkan bahwa biodiesel tidak kompatibel dengan material-material logam seperti tembaga, timah, seng, kuning dan perunggu, serta non logam seperti karet alam maupun karet sintesis. B30 mestinya tak berkontak dengan peralatan/onderdil yang dibuat dari material-material di atas. Tatang menyarankan material yang digunakan adalah baja karbon, baja anti karat, aluminium, Teflon, viton, atau nylon 6/6.
Gatra.com | Rabu, 10 Juni 2020
Program B30 Dinilai Selamatkan Industri Sawit Ditengah Covid
Program biodiesel 30% (B30) dinilai bisa menyelamatkan industri sawit dari penurunan produksi dalam masa pandemi Covid-19 karena kebijakan tersebut terbukti efektif mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) milik petani dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). “Tapi untungnya ya kita juga mencatat disini bahwa program B30 yang selama ini menjadi instrumen stabilisasi harga maupun konsumsi sawit itu tetap berjalan walaupun tertatih -tatih,” kata ekonom Fadhil Hasan, dalam webinar Asian Agri, Rabu (10/6). Fadhil melihat komitmen Pemerintah yang betul-betul menyelamatkan industri minyak sawit. Karena dilihat secara keekonomian program ini harusnya tidak visibel lagi dengan jatuhnya harga minyak kemudian perbedaan antar diesel dan biofuel. “Tetapi Pemerintah terakhir itu melakukan langkah-langkah untuk bisa tetap mempertahankan program B30. Pertama itu meningkatkan pungutan menjadi 55 US Dollar,” jelasnya. Fadhil menambahkan alokasi anggaran negara sebesar Rp2,87 triliun ini bukan subsidi kepada program biofuel tapi ini untuk tambahan anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk program peremajaan, pengembangan, pelatihan, promosi dan lainnya. “Dengan alokasi anggaran negara sedikit banyak itu memperbaiki atau memperpanjang likuiditas BPDP sendiri sehingga anggaran B30 bisa berjalan. Tentunya ini akan berdampak terhadap margin industri dan juga harga daripada TBS,” pungkasnya.
Bisnis.com | Rabu, 10 Juni 2020
Program Biodiesel B30 Dinilai Mampu Dongkrak Harga Sawit
Program biodiesel 30% (B30) dinilai masih layak dilanjutkan karena kebijakan tersebut terbukti efektif mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) milik petani dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). “Kebijakan ini sangat membantu para petani sawit. Karena itu, kebijakan ini tepat,” kata Ekonom Raden Pardede, Rabu (10/6/2020). Dia menjelaskan, program B30 ini mengakibatkan pasar CPO di dalam negeri meningkat, sehingga memicu permintaan terhadap komoditas tersebut. “Lantaran permintaan yang naik, membuat harga CPO juga meningkat. Tak hanya harga CPO yang meningkat, tetapi TBS yang merupakan bahan baku CPO turut menikmati margin,” tuturnya. Menurut Raden Pardede, seandainya saja Indonesia tidak menerapkan program B30, bisa dipastikan harga TBS dan CPO akan lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang terjadi saat ini. Pasalnya, sebagian besar CPO diekspor ke luar negeri. Sebaliknya, permintaan dunia akan CPO saat ini dipastikan menurun. Hal ini bisa terjadi mengingat pada saat pandemi Covid-19 ini perekonomian dunia menjadi lesu. Industri-industri yang menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit juga mengurangi produksinya.
Dampaknya, permintaan dunia akan minyak sawit juga menurun. Penurunan permintaan minyak sawit ini bisa dipastikan menekan harga TBS di tingkat petani. “Untung saja Indonesia ada program B30 sehingga penurunan permintaan minyak sawit tak terlalu signifikan,” papar Raden Pardede. Jadi, lanjut Raden Pardede, pasar minyak sawit di dalam negeri ini harus tetap diamankan. Sebab kalau saja tidak ada pasar minyak sawit dalam negeri yang besar, maka harga TBS dipastikan akan terjun bebas. “Jadi sebenarnya program B30 merupakan kebijakan yang sangat baik, paling tidak untuk sementara waktu ini. Karena saya yakin tanpa ada program B30, harga TBS dan CPO kita akan turun,” tegasnya. Menurutnya, manfaat program B30 lainnya yakni menghemat devisa. Hasrat penambahan importasi solar dinilai tidak tepat kendati harga minyak mentah dunia saat ini sangat murah. Di kala pandemi Covid-19 ini, kata Raden Pardede, Indonesia harus memiliki lokomotif ekonomi yang mampu membangkitkan perekonomian nasional. Saat ini, hampir semua sektor ekonomi terpuruk.
Hanya sedikit sektor ekonomi yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini, salah satunya perkebunan kelapa sawit beserta industri turunannya. “Kita ingin ada lokomotif yang mampu membangkitkan perekonomian. Karena itu, industri ini harus dikembangkan agar Indonesia bisa menggeliat kembali,” katanya. Menurut dia, program B30 pada 2020 ini akan menggunakan biodisel sebanyak 9,59 juta kilo liter. Manfaat ekonomi dan sosial dari implementasi Program B30 akan menghemat devisa sebesar US$5,13 miliar atau setara dengan Rp63,39 triliun. Penghiliran CPO menjadi biodisel memberikan nilai tambah Rp13,82 triliun. Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin mengatakan pemerintah harus memproteksi petani untuk menyediakan pangan masyarakat. Tentu saja, para petani sawit saat ini juga perlu mendapatkan proteksi dan insentif. Program B30 secara tidak langsung juga merupakan proteksi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga harga TBS tetap pada level yang menguntungkan petani.
Kontan.co.id | Rabu, 10 Juni 2020
Ekonom: Program B30 selamatkan harga TBS petani
Program mandatory biodiesel 30% (B30) kini menjadi tulang punggung penyerapan sawit di pasar domestik. Program ini menjadi semacam tameng bagi petani di tengah pelemahan pasar ekspor sawit. Pasalnya, berkat program B30, harga tandan buah segar (TBS) milik petani terjaga dengan baik. Ekonom senior Raden Pardede menjelaskan, program B30 menyebabkan pasar CPO di dalam negeri meningkat. Peningkatan pasar inilah yang memicu naiknya harga CPO di pasar domestik. Tak hanya harga CPO yang meningkat, TBS yang merupakan bahan baku CPO juga turut menikmati margin. “Kebijakan B30 sangat membantu para petani sawit,” ujar ekonom senior Raden Pardede, Rabu (10/6). Menurut Raden, seandainya saja Indonesia tidak menerapkan program B30, bisa dipastikan harga TBS dan CPO akan lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang terjadi saat ini. Pasalnya, sebagian besar CPO diekspor ke luar negeri. Celakanya, permintaan dunia akan CPO saat ini dipastikan menurun. Hal ini bisa terjadi mengingat di saat pandemi Covid-19 ini perekonomian dunia lesu. Industri-industri yang menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit juga mengurangi produksinya. Dampaknya, permintaan dunia akan minyak sawit juga menurun. Penurunan permintaan minyak sawit ini bisa dipastikan menekan harga TBS di tingkat petani. “Untung saja Indonesia ada program B30 sehingga penurunan permintaan minyak sawit tak terlalu signifikan,” papar Raden.
Jadi, lanjut Raden, pasar minyak sawit di dalam negeri ini harus tetap diamankan. Sebab, kalau tidak ada pasar minyak sawit dalam negeri yang besar, maka harga TBS dipastikan akan terjun bebas. “Jadi sebenarnya program B30 merupakan kebijakan yang sangat baik, paling tidak untuk sementara waktu ini. Karena saya yakin tanpa ada Program B30, harga TBS dan CPO kita akan turun,” tegasnya. Menurutnya, manfaat program B30 lainnya yakni menghemat devisa. Hasrat penambahan importasi solar dinilai tidak tepat kendati harga minyak mentah dunia saat ini sangat murah. Karena dengan mengimpor, tetap saja banyak devisa negara yang keluar. Apalagi Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% pada 2030. Upaya yang dilakukan yakni dengan mengurangi penggunaan sumber energi fosil dan menggantinya dengan biodiesel yang merupakan renewable energy atau energi yang berkelanjutan. Di kala pandemi Covid-19 ini, kata Raden Pardede, Indonesia harus memiliki lokomotif ekonomi yang mampu membangkitkan perekonomian nasional. Saat ini, hampir semua sektor ekonomi terpuruk. Hanya sedikit sektor ekonomi yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini, salah satunya perkebunan kelapa sawit beserta industri turunannya. “Kita ingin ada lokomotif yang mampu membangkitkan perekonomian. Karena itu, industri ini harus dikembangkan agar Indonesia bisa menggeliat kembali,” katanya.
Program B30 di 2020 ini akan menggunakan biodisel sebanyak 9,59 juta kilo liter. Manfaat ekonomi dan sosial dari implementasi Program B30 akan menghemat devisa sebesar US$ 5,13 miliar atau setara dengan Rp 63,39 triliun. Hilirisasi CPO menjadi biodisel memberikan nilai tambah Rp 13,82 triliun. Dengan program B30 ini akan mempertahankan tenaga kerja (petani sawit) di on farm sebanyak 1,2 juta orang dan di off farm sebanyak 9.005 orang. Selain itu juga akan mengurangi emisi GRK sebanyak 14,25 juta ton CO2. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan program B30 turut terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Target realisasi penyaluran biodiesel meleset. Realisasi program B30 sampai 26 Mei 2020 baru 3,352 juta kiloliter. Angka tersebut baru 34,95% dari target tahun ini yang sebesar 9,6 juta kiloliter. Program ini terkendala ketersediaan dana insentif biodiesel menyusul anjloknya harga minyak dunia di tengah wabah corona. Turunnya harga minyak itu turut menekan Harga Indeks Pasar (HIP) solar, sehingga membuat gap atau selisih dengan harga bahan baku biodiesel, yakni fatty acid methyl ester (Fame) menjadi kian besar. Nah, selama ini, program B30 didukung pendanaan untuk menutup seluruh selisih harga solar dan biodiesel. Ini terjadi karena harga biodiesel cenderung lebih mahal dari solar. Dana tersebut diperoleh dari iuran para pengusaha kelapa sawit.
Sindonews.com | Rabu, 10 Juni 2020
Bantu Petani Sawit, Program B30 Dinilai Layak Dilanjutkan
Program biodiesel 30% (B30) dinilai masih tetap layak dilanjutkan. Pasalnya, kebijakan ini terbukti efektif mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) milik petani dan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Ekonom senior Raden Pardede menjelaskan, program B30 ini menyebabkan pasar CPO di dalam negeri meningkat. Peningkatan pasar inilah yang memicu permintaan CPO juga meningkat. Lantaran permintaan yang naik, harga CPO pun ikut terkerek. Tak hanya harga CPO yang meningkat, tapi TBS yang merupakan bahan baku CPO turut menikmati margin. “Kebijakan ini sangat membantu para petani sawit. Karena itu, kebijakan ini tepat,” kata Raden Pardede di Jakarta, Rabu (10/6/2020). Menurut Raden Pardede, seandainya saja Indonesia tidak menerapkan program B30, bisa dipastikan harga TBS dan CPO akan lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang terjadi saat ini. Pasalnya, sebagian besar CPO diekspor ke luar negeri. Celakanya, permintaan dunia akan CPO saat ini tengah menurun. Hal ini terjadi karena di saat pandemi ini perekonomian dunia lesu. Industri-industri yang menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit juga mengurangi produksinya. “Untung saja Indonesia ada program B30 sehingga penurunan permintaan minyak sawit tak terlalu signifikan,” ujarnya.
Karena itu, Raden Pardede mendorong agar pasar minyak sawit di dalam negeri ini tetap diamankan. Sebab, jika tidak ada pasar minyak sawit dalam negeri yang besar, maka harga TBS pun dipastikan akan terjun bebas. “Jadi sebenarnya program B30 merupakan kebijakan yang sangat baik, paling tidak untuk sementara waktu ini. Karena saya yakin tanpa ada Program B30, harga TBS dan CPO kita akan turun,” cetusnya. Dia menambahkan, program B30 juga memiliki manfaat lain yakni menghemat devisa. Dia pun menolak penambahan importasi solar kendati harga minyak mentah dunia saat ini tengah murah. Sebab, dengan mengimpor solar, devisa negara justru mengalir keluar. Terlebih, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% pada 2030. Upaya yang dilakukan yakni dengan mengurangi penggunaan sumber energi fosil dan menggantinya dengan biodiesel yang merupakan renewable energy atau energi yang berkelanjutan. Tak hanya itu, kata Raden Pardede, di kala pandemi Covid-19 ini, Indonesia harus memiliki lokomotif ekonomi yang mampu membangkitkan perekonomian nasional. Saat ini, hampir semua sektor ekonomi terpuruk. Sektor ekonomi yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit beserta industri turunannya.
Program B30 di 2020 ini akan menggunakan biodisel sebanyak 9,59 juta kiloliter (KL). Manfaat ekonomi dan sosial dari implementasi Program B30 akan menghemat devisa sebesar USD5,13 miliar atau setara dengan Rp63,39 triliun. Hilirisasi CPO menjadi biodisel juga memberikan nilai tambah Rp13,82 triliun. Program B30 ini juga dinilai akan mempertahankan tenaga kerja petani sawit di on farm sebanyak 1,2 juta orang dan di off farm sebanyak 9.005 orang. Selain itu juga akan mengurangi emisi GRK sebanyak 14,25 juta ton CO2. Di bagian lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin mengatakan, pemerintah harus memproteksi petani untuk menyediakan pangan masyarakat. Tentu saja juga para petani sawit saat ini juga perlu mendapatkan proteksi dan insentif. Program B30 secara tidak langsung juga merupakan proteksi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga harga TBS tetap pada harga yang menguntungkan petani. “Adanya proteksi terhadap petani ini merupakan salah satu rekomendasi Komisi IV DPR kepada pemerintah,” tegasnya.
Bisnis.com | Rabu, 10 Juni 2020
Asian Agri Klaim Belum Ada Koreksi Produksi
PT Asian Agri Group mengklaim belum penurunan produksi minyak sawit selama pandemi Covid-19. Direktur Sustainability and Stakeholder Relations Asian Agri Bernard Riedo mengatakan pandemi Covid-19 hanya berdampak pada penjadwalan pengiriman minyak sawit perseroan. Di samping itu, Bernard menyampaikan perseroan mendapatkan sedikit peningkatan permintaan dari industri oleokimia. “Salah satu hasil produksi pabrikan oleokimia bisa menjadi sabun dan produk kebersihan. Permintaan itu [saat ini] ke sana. Produksi oleokimia itu punya nilai tambah dan nilai pasar yang tinggi, sehingga opportunity itu akan dicari pasar,” katanya dalam konferensi pers jarak jauh, Rabu (10/6/2020). Bernard berujar pasokan minyak sawit ke pabrikan oleopangan dan biodiesel tercatat mengalami sedikit koreksi. Namun demikian, lanjutnya, hal tersebut lebih disebabkan oleh kendala logistik melainkan penurunan permintaan.
Bernard menyampaikan perseroan sampai saat ini mengirimkan seluruh hasil produksinya ke sister company perseroan yakni Apical Group. Adapun, Apical Group tercatat memiliki tiga kilang pengolahan minyak sawit di dalam negeri yang berlokasi di Dumai, Jakarta Utara, dan Balikpapan. Di sisi lain, Bernard menyampaikan bahwa pemerintah telah mengundur program B40 menjadi awal 2022. Menurutnya, hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya diundur ke pertengahan 2021 akibat pandemi Covid-19. Seperti diketahui, program B40 merupakan 40 persen sumber nabati dalam bahan bakar diesel. Adapun, program tersebut akan mencapurkan fatty acid methyl ether (FAME) dengan produk turunan minyak sawit lainnya seperti green diesel maupun hasil destilasi FAME. Oleh karena Bernard meminta agar pemerintah memberikan waktu bagi produsen biodiesel untuk melakukan investasi mesin selama 6-8 bulan sebelum program tersebut dijalankna. Pasalnya, mayoritas produsen biodiesel saat ini hanya memiliki mesin pengolah minyak sawit menjadi FAME.
Viva.co.id | Rabu, 10 Juni 2020
Asian Agri Pastikan Pasokan Biodisel B30 ke Pertamina Aman
Stakeholder Relations Director Asian Agri, Bernard A. Riedo, memastikan pasokan biodisel B30 tidak terjadi hambatan meskipun di tengah kondisi pandemi virus corona COVID-19. Karena, pemasokan tersebut didukung juga oleh pemerintah. “Sampai saat ini, terkait pemasokan masih berjalan karena didukung pemerintah juga dalam hal pemasokan ini,” kata Bernard saat diskusi melalui zoom pada Rabu, 10 Juni 2020. Bernard mengatakan pihaknya melalui Apical Group tetap memastikan bahwa produk biodisel yang dikirimkan kepada Pertamina sesuai dengan komitmen atau kontrak, dan alokasi yang disampaikan pemerintah berjalan sesuai dengan kuota. “Jadi belum ada kendala sampai hari ini,” ujarnya. Memang, kata dia, masa pandemi ini menjadi tantangan yang cukup berat, selain juga permintaan yang menurun, konsumen penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menurun. Meski menghadapi tantangan di tengah pandemi, Bernard mengatakan program berkelanjutan juga tetap dilakukan oleh Asian Agri. Sebab, program keberlanjutan ini menjadi fokus industri sawit untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan saat ini. “Keberlanjutan menjadi fokus industri sawit untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan saat ini dengan memperhatikan kebutuhan masa yang akan datang dari sudut pandang ekonomi, lingkungan dan sosial,” katanya.
Tak ada karyawan terinfeksi COVID-19
Selain itu, Bernard memastikan tidak ada karyawan dari Asian Agri yang terinfeksi atau terpapar virus corona COVID-19. Menurut dia, saat ini aktivitas di Asian Agri tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 secara baik dan ketat. “Kasus positif COVID-19, so far Alhmadulillah tidak ada yang terjadi baik kebun maupun kantor,” kata Bernard. Terkait penerapan new normal, Bernard mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan sebelumnya. Misalnya, kata dia, Asian Agri telah melakukan pembatasan terhadap jumlah orang dari luar yang masuk ke dalam dibatasi sejak bulan Maret. Tujuannya, agar tidak terjadi penularan kasus COVID-19. “Karena akan susah lagi nanti seperti penyembuhan dan lain-lain. Sehingga, bulan Maret sampai April sudah tutup kegiatan di kebun. Kita semua komunikasi via online,” ujarnya. Namun, kata dia, pihaknya juga berdiskusi dengan berbagai instansi terkait dengan harapan agar aktivitas tetap berjalan. Tapi, otomatis harus ada pembatasan-pembatasan dalam beraktivitas. Contohnya, menerapkan 50 persen kerja di kantor, dan 50 persen kerja dari rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, jaga jarak serta menjaga kebersihan. “Kegiatan perkebunan dapat berjalan selama memperhatikan protokol kesehatan. Level kantor kami tidak mau ambil risiko, semua sudah dibatasi. Jadi, memang persiapan sudah kita jalankan secara grup besar,” jelas dia.
Industry.co.id | Rabu, 10 Juni 2020
Jamin Kebutuhan Masa New Normal Terpenuhi, Mentan Syahrul Yasin Limpo Beberkan Tiga Strategi Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian (Kementan) sedang menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi kebijakan Normal Baru (New Normal) pada sektor pertanian dengan tujuan tercukupinya kebutuhan pangan dan ketahanan pangan selama pandemi Covid-19. “Kami bagi jadi tiga program utama. Untuk menjaga kebutuhan dan ketahanan pangan, strategi pertama yang akan kami lakukan adalah menyiapkan langkah darurat untuk menstabilkan harga pangan,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melalui keterangan dalam video confrence dengan IDX Selasa kemarin (9/6). Ditambahkan Yasin, pihaknya telah menyiapkan langkah darurat agar harga pangan stabil hingga membangun buffer stock pangan dan juga melakukan padat karya pertanian dan memberikan kemudahan pembiayaan melalui KUR dan asiransi pertanian. Selain itu untuk jangka menegah, pihaknya akan melakukan diversifikasi pangan lokal hingga membantu sejumlah daerah yang mengalami defisit pangan, termasuk petani. Sedangkan untuk jangka panjang, Kementan akan menerapkan peningkatan produksi hingga 7% pertahun, juga mengembangkan B30 dan kelapa sawit untuk meningkatkan harga jual petani.
Kementan juga telah memastikan 11 bahan pokok dalam kondisi yang aman sehingga masyarakat tak perlu panik akan pasokan pangan dimasa pandemi Covid-19. “Ada tiga agenda pertama yang kami siapkan, pertama SOS atau Emergency dimana stabilitas harga pangan saat idul fitri sudah kita lalui dengan baik dan membangun buffer stock pangan padat karya pertanian, safety net, hingga pembiayaan petani melalui KUR,” imbuh Mentan. Sambungnya, agenda kedua yakni agenda temporary atau jangka kedua pasca Covid-19 yang memberikan stimulus untuk buruh tani, dan petani penggarap sebanyak 2,7 orang. Sedangkan untuk padat karya lanjutan pasca Covid-19, Kementan siap melalukan diversifikasi pangan lokal, supporting daerah defisit , antisipasi kekeringan, hingga mendorong kelancarangan distribusi pangan dan penguatan ekspor pertanian. “Agenda ketiga, yaitu permanen atau jangka panjang yang akan melakukan pengembangan B30, peningkatan ekspor dan penumbuhan pengusaha petani milenial”, jelasnya. Tak hanya itu, Mentan juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah menambahkan meningkatkan kapasitas tanam padi di masa tanam kedua seluas 5,6 juta hektar serta pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah seluas 164 ribu hektar termasuk pemanfaatan pangan lokal seperti ubi kayu, jagung, sagu, dan pisang kentang.