Program Biodiesel: Korporasi Untung, Petani “Tak Ada Perubahan”

| Articles
Share Share on Facebook Share on Twitter Share on Whatsapp

Tirto.id | Kamis, 19 November 2020

Program Biodiesel: Korporasi Untung, Petani “Tak Ada Perubahan”

Petani kelapa sawit swadaya hanya bisa gigit jari setelah hampir tiga tahun program biodiesel berjalan. Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan sejak program B20 dimulai hingga menjadi B30, mereka tak mengalami perbaikan kesejahteraan. Ini bertentangan dengan klaim pemerintah kalau biodiesel sanggup menyumbang perbaikan harga di tingkat petani. Menurut kajian manfaat ekonomi-sosial di laman Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, program ini diklaim bakal sanggup membantu 478.325 petani sawit (on farm) pada 2018, 828.488 (2019), hingga 1,2 juta (2020). Harga sawit di tingkat petani diberi nama ‘tandan buah segar (TBS)’ yang mengikuti harga rata-rata crude palm oil (CPO) domestik. Harga TBS bisa lebih rendah bila pemerintah mengenakan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit yang dikumpulkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Darto bilang jika pemerintah menerapkan mandatori B20-B30, jumlah sawit yang diserap oleh pasar bisa meningkat. Idealnya harga CPO dalam negeri bisa naik dan berakibat TBS ikut meningkat–bisa Rp2.000/kg atau sedikit di atasnya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mencatat rata-rata harga CPO tahun 2015 di pasar spot Medan Rp7.469/kg. Pada 2018 harga rata-rata CPO pasar spot Medan mencapai Rp7.690,46 saat mandatori mulai diberlakukan meski turun lagi menjadi Rp7.086,51/kg per 2019 karena fluktuasi harga internasional. Di sisi lain, harga TBS di tingkat petani tak kunjung bergerak signifikan. “Harga [dari] petani kecil sejak diberlakukan B20-B30 tidak ada perubahan. Tidak menolong,” ucap Darto kepada reporter Tirto, Rabu (12/11/2020). Pada 2015, harga berada di kisaran Rp1.600-1.700/kg. Menurut data Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), harga rata-rata TBS di Riau dan Jambi tahun 2018 hanya Rp1.696/kg dan Rp1.591/kg. Pada 2019 hanya Rp1.546/kg dan Rp1.455/kg. Tren ini berlanjut hingga saat harga sawit mengalami perbaikan. Harga rata-rata di pasar spot Medan Januari-November 2020 mencapai Rp9.408,77/kg, tetapi harga rata-rata TBS di Riau dan Jambi hanya Rp1.813/kg dan Rp1.735/kg. Menurut Darto, permasalahan ini disebabkan seluruh bahan baku biodiesel hanya disuplai oleh perusahaan sawit besar, katanya, bahkan sebagian dari mereka juga memiliki pabrik biodiesel. Tata kelola ini mesti diubah. Bila pemerintah mau mensejahterakan petani sawit, seekurang-kurangnya sawit dari mereka harus diberikan hak berkontribusi terhadap 10-20% suplai sawit untuk keperluan biodiesel.

Permintaan Darto bisa dimengerti karena faktanya menurut BPS porsi kebun sawit rakyat mencapai 5,81 juta pada 2018 alias 45,54% atau separuh kebun sawit yang tercatat. Sisanya, 6,36 juta atau 49,81%, dikuasai swasta. Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri, Senin (31/8/2020) lalu, menyatakan sebenarnya program biodiesel ini sudah bermasalah dari awal. Misalnya klaim soal dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Indikator itu tetap buruk sejak program ini dimulai tahun 2018–dalam komposisi B20. Berdasarkan perhitungan opportunity cost, ia mencatat sebenarnya terjadi defisit perdagangan Rp85,2 triliun (2018) dan Rp72,1 triliun (2019). Tidak hanya itu, selama program, katanya, biodiesel terus dilayani dengan subsidi BPDPKS tetapi aliran yang masuk ke petani sawit minim. Padahal di satu sisi dana BPDPKS diperoleh salah satunya dengan mengurangi harga TBS di tingkat petani. “Petani sawit dirugikan,” simpul Faisal dalam rapat Komisi VI DPR RI. Majalah Tempo edisi 13 Juni 2020 mencatat selama 2016-2029 dana untuk biodiesel mencapai Rp29,2 triliun, sedangkan peremajaan sawit rakyat hanya Rp2,65 triliun. Laporan BPK RI juga menunjukkan hanya Rp88 miliar atau 0,39% yang mengucur ke peremajaan selama 2017-2019, sedangkan sisanya ke subsidi biodiesel 96,83% atau Rp21,217 triliun. Meski alokasinya jomplang, baru-baru ini pemerintah menambah lagi dana BPDPKS. Totalnya Rp2,78 triliun dengan dalih Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Faisal Basri juga mengkritik kucuran dana Rp4 triliun dalam PEN untuk PTPN. Ia bilang, “pantes enggak PTPN dapat Rp4 triliun dan petani enggak dapat? PTPN, kan, pesaing rakyat. Masak negara ikut berkebun?” Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyatakan produsen biodiesel sebetulnya tak memiliki data mengenai sumber sawit yang digunakan pabrik pengolahan ketika menyuplai kepada mereka. Oleh karena itu ia tak tahu apakah sawit yang digunakan pabrik pengolahan memang tidak mencangkup sawit perkebunan petani swadaya. Oleh karena itu akan lebih efektif jika SPKS “berkomunikasi dengan pabrik refinery/RBDPO dan PKS/CPO,” ucap Paulus kepada reporter Tirto, Kamis (12/11/2020). Sementara Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyatakan pemerintah akan berusaha agar program biodiesel bisa dinikmati dan memberi manfaat semua pihak, termasuk petani. Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah mungkin pemerintah mewajibkan program biodiesel menggunakan sekian persen sawit dari petani seperti keinginan SPKS. “Ini perlu dikaji, untuk memastikan pasokannya on time apa tidak dan lainnya. Tapi peluang bisa saja. Hanya mungkin tidak perorangan, kontraknya akan sulit. Bisa melalui koperasi,” ucap Feby kepada reporter Tirto, Kamis.

https://tirto.id/program-biodiesel-korporasi-untung-petani-tak-ada-perubahan-f63t

Riau24.com | Kamis, 19 November 2020

PTPN V Perkuat Petani Sawit Akselerasi Program BBN Nasional

PT Perkebunan Nusantara V menyatakan turut mendukung program green fuel atau bahan bakar nabati (BBN) nasional dengan memperkuat petani sawit. Langkah itu ditempuh agar produktivitas sawit rakyat yang saat ini terpaut cukup jauh dibanding dengan perusahaan dapat terdongkrak sehingga ketersediaan tandan buah segar (TBS) sebagai salah satu unsur program BBN nasional terpenuhi. Chief Executive Officer PTPN V Jatmiko K Santosa menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam forum group discussion (FGD) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Bogor, Jawa Barat, Rabu. “Permasalahan yang dihadapi para petani sawit saat ini mulai dari usia sawit yang renta serta kesulitan mendapatkan bibit sawit unggul tersertifikasi, sehingga produktivitasnya terpaut jauh baik dengan perusahaan BUMN maupun swasta,” kata Jatmiko. Padahal, Jatmiko dalam paparannya yang turut disiarkan secara virtual tersebut mengatakan bahwa berdasarkan data 2019, dari 14,7 juta hektare areal perkebunan sawit nasional, 41 persen diantaranya merupakan milik petani. Untuk itu, ia menyebutkan keberadaan petani sawit memainkan peranan penting dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan green fuel di masa mendatang. Jatmiko menjelaskan bahwa sejak April 2019, PTPN V meluncurkan program BUMN Untuk Sawit Rakyat. Melalui program itu, PTPN V sebagai perusahaan milik negara berupaya mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan melibatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), perbankan serta petani. Sebelum PSR diluncurkan, perusahaan plat merah yang berlokasi di Provinsi Riau tersebut telah membentuk Direktorat yang khusus menangani para petani plasma. Selain itu, Jatmiko juga menjelaskan jika perusahaan yang 100 persen telah mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) tersebut turut menyiapkan bibit unggul bersertifikat bagi para petani. Saat ini, PTPN V telah membangun tujuh sentra yang menampung 1,5 juta bibit unggul dan siap untuk dilepas ke petani non mitra. Upaya lainnya, ia mengatakan PTPN V juga memboyong teknologi geospasial ke tengah perkebunan sawit plasma. Penggunaan teknologi dimaksudkan agar mendapatkan data yang presisi untuk menentukan setiap keputusan penting. “Kemudian kita menerapkan sistem single management dengan para petani. Kami melakukan hal tersebut agar praktek good agriculture diterapkan oleh petani. Produktivitas meningkat dan kami berani berikan jaminan jika di bawah nasional, akan kami ganti rugi,” ujarnya.

Tidak hanya berhenti di sana, ia mengatakan PTPN V turut memperkuat para petani yang tergabung dalam koperasi unit desa (KUD) melalui bimbingan teknis. Langkah tersebut dilaksanakan agar para petani dapat dapat lebih kuat dari sisi organisasi. Lebih jauh, ia menuturkan jika PTPN V turut mendorong para petani mengantongi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau sertifikasi berkelanjutan standar internasional. Areal perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik PTPN V sendiri saat ini telah mengantongi 75 persen sertifikasi RSPO yang berkontribusi pada insentif harga komoditas. “Kami sangat concern dengan produktivitas petani. Kami juga menyadari bahwa PTPN V sebagai BUMN merupakan agen pembangunan. Harapannya dengan penguatan petani sawit Perusahaan dapat mengambil bagian dalam akselerasi program BBN Nasional,” ujarnya. Dalam FGD tersebut, turut hadir sejumlah pembicara seperti Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Direktur Bioenergi, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Kepala Bappeda Banyuasin serta sejumlah pembicara lainnya. Pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan pemanfaatan BBN sebagai bahan bakar ramah lingkungan guna mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil. Selain menerapkan program mandatori B30 yakni campuran 30 persen biodiesel dalam bahan bakar solar yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, pemerintah juga mendorong pengembangan green fuel berbasis sawit. Pemerintah turut melakukan pengembangan green fuel yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan Green Diesel (D100), Green Gasoline (G100) dan Bioavtur (J100) yang berbasis Crude Palm Oil (CPO). Produk green fuel ini mempunyai karakterisitik yang mirip dengan bahan bakar yang berbasis fosil, bahkan untuk beberapa parameter kualitasnya jauh lebih baik dari bahan bakar berbasis fosil fuel. Perkembangan bahan bakar nabati cair di Indonesia memang sangat pesat, terlebih Indonesia mempunyai potensi bahan baku yang cukup. Oleh karena itu, regulator perlu dibekali pengetahuan teknis terkait definisi, jenis-jenis dan proses produksi dari bahan baku sampai menghasilkan produk BBN Cair.

https://www.riau24.com/berita/baca/1605750926-ptpn-v-perkuat-petani-sawit-akselerasi-program-bbn-nasional

Jakartasatu.com | Kamis, 19 November 2020

Salah Jalan Program Biodiesel Dari Produk FAME

Kami sejak lama sudah menyatakan bahwa program B20 berbahan baku FAME ( Fatic Acid Methyl Ester) adalah proyek yang tidak ekonomis, selain itu akibat adanya kandungan oksigen dalam FAME, telah mengakibatkan konsumen harus agak boros membersihkan dan mengganti filternya, bahkan untuk kenderaan berat banyak ditemukan masalah. Sebab, tak ada satupun negara didunia ini yang melaksana program biodiesel berbahan baku FAME melebih 10%, Malaysia saja hanya mencapai B10 paling mentok. Sehingga kalau kebijakan Pemerintah mengharuskan peningkatan program daei B20 menjadi B30 dan seterusnya menjadi B50 dengan mengharuskan berbahan baku FAME, itu terkesan kental Pemerintah hanya ingin menyelamatkan konglomerat sawit yang produk CPO nya di boikot Eropah, daripada menyelamatkan defisit transaksi berjalan dan menolong petani sawit serta Pertamina. Kami menduga, ada pembisik yang telah menjerumuskan Presiden Jokowi telah salah menerapkan program biodisel ini. Karena, naiknya kadar minyak nabati dalam program B30, otomatis akan menaikan pasokan atau kebutuhan FAME dari 6,6 juta kiloliter menjadi 9,5 juta kiloliter. Setiap tahun, produsen FAME yang tergabung dalam Aprobi ( Asosisasi Produsen Biofeul Indonesia), akan memperoleh subsidi dari dana sawit sekitar diatas Rp 10 Triliun pertahun, apabila program B30 berjalan. Disisi yang lain, akibat peningkat program B30, ekses solar dari kilang Pertamina semakin meningkat tinggi, karena kualitas solarnya tak terlalu baik, sejak program B20 dijalankan, Pertamina sudah mulai tahun 2017 telah mengekspor solar dengan harga merugi terus sampai saat ini. Dana yang dipungut oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS) setiap tahunnya dari PPN TBS.( Tandan Buah Segar) dan bea keluar dan CPO dan Produk turunannnya mencapai sekitar Rp 12 hingga Rp 15 Triliun. Padahal, menurut Darmin Nasution ketika masih sebagai Menteri Kordinator Perekonomian pada September 2019, penggunaan dana pungut sawit itu diprioritaskan untuk peremajaan tanaman sawit, bukan untuk memsubsidi FAME, karena solar murni Pertamina itu sudah mendapat subsisi dari APBN Rp 2000 perliter. Adapun Penggunaan dana sawit itu untuk kebutuhan peremajaan sawit untuk setiap petani plasma sebesar Rp 100 juta, katanya pada akhir tahun 2019 target Pemerintah untuk meremajakan tananam sawit petani plasma seluas 180.000 hektar, untuk memverifikasi apakah sudah tepat sasaran petani yang menerimanya, kami tidak paham apakah ini masuk ranah BPK atau BPKP yang mengauditnya ?.

Infonya program peremajaan tanaman sawit rakyat banyak tertunda, karena dana pungut sawit itu telah digunakan untuk subsidi FAME, tetapi karena dana pungut sawit itu pun tak cukup untuk mensubsidi Fame, ironisnya Pemerintah terpaksa merogoh koceknya sebesar Rp 2,78 Trliun pada tahun ini dari APBN. Cilakanya lagi, entah ide darimana datangnya, Pertamina selama ini lagi sibuk menjalan program D100 Green Diesel berbahan baku RBDPO (Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil) yang posisi hari ini harganya perkilogram Rp 12.500 atau setara 3 liter minyak mentah berdasarkan rilis Kementerian ESDM pada bulan November 2020 angka ICP USD 38,07 perbarel. Pertamina dengan konyolnya lagi, mengatakan bahwa program D100 Green Diesel yang diuji coba disaksikan Menteri Perindustiran Agus Gumawang Kartasasmita dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati pada 22 Juli 2020 di kilang Plaju Palembang cukup berhasil, itupun diframing sebagai kado HUT Kemerdekaan RI dari Pertamina dengan bangganya. Ternyata saat itu yang diuji coba penggunaan kenderaan itu adalah B50, yang merupakan percampuran Dexlite ( 50%) , FAME ( 30%) dan D100 ( 20%).Sejak itu, kami melalui media dan Corsec Pertamina telah berulang kali mempertanyakan berapa harga keekomian produk D100 berbahan baku RBDPO dan katalis merah putih ditambah biaya prosesing kilang dan transportasi ke SPBU, bahkan sudah lebih lima bulan pihak Pertamina bungkam. Terakhir pada 5 September 2020, Pertamina melalui VP Corcom Fajiriah Usman telah megeluarkan rilis seolah olah berhasil mengeskport Diesel kualitas Euro 4 ke Malaysia setiap bulan 200.000 barel senilai USD 9,5 juta dari kilang Balipapan, setelah kami kejar konfirmasi ke corcom Pertamina pusat dan Pertamina Balikpapan, terakhir terungkap dari keterangan Dirut PT Kilang Pertamina International Iganatius Telulembang didepan Rapat Komisi VI DPR RI mengaku bahwa solar itu dijual rugi, itupun karena bingung storage nya sudah penuh. Harusnya Pertamina dan Pemerintah lebih cerdas, menggunakan BPPT untuk mencari tehnologi biodisel yang harga produknya jauh lebih murah dan produknya berkualitas tetapi bukan berasal bahan bakunya FAME, apalagi RBDPO. Ternyata, sekarang sudah ada tehnologi dari Eropah yang bisa mengahasilkan biodiesel lebih efisien dan produknya berstandar BBM Euro 5, yaitu tehnologi HVO ( Hydrotrated Vegetable Oil) dan Syntetic diesel Oil Euro 5, dan BPPT telah mengkajinya, pertanyaan mengapa Pertamina tidak berkordinasi dengan BPPT soal program Biodiesel ini ? Tehnologi yang tepat yang dipilih bisa mengolah langsung TBS dan CPO adalah pilihan tepat untuk menghindari over suplai CPO diserap dalam negeri dan bisa menjaga harga CPO bisa relatif stabil dipasaran internasional, akibat boikot masyarakat Eropah. Pertanyaannya kritisnya sekarang adalah, apakah Kementerian BUMN dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina terpapar kartel sawit juga kah ?.

http://jakartasatu.com/2020/11/19/salah-jalan-program-biodiesel-dari-produk-fame/

BERITA BIOFUEL

Detik.com | Kamis, 19 November 2020

Faisal Basri Ungkap Program Biodiesel Jokowi Tak Berfaedah

Program biodiesel milik Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tidak memiliki roadmap yang jelas. Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan program tersebut tak banyak memiliki keuntungan atau faedah. Faisal menyebutkan, pemerintah tidak memperhatikan tren konsumsi minyak nabati untuk biofuel yang turun secara global. Dia mengatakan, jika konsumsi global turun, maka pasar dalam negeri lah yang harus menyerap produksi tersebut. Disebutkan Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi pemasok biodiesel terbesar. Hal ini diprediksi akan menyebabkan banyak pabrik yang tak beroperasi nantinya. Karena itu pemerintah perlu menyiapkan dana talangan agar produsen dalam negeri bisa bertahan. “Saya katakan kalau tidak ada roadmap, porsi dari sawit yang harus dipasarkan di dalam negeri makin besar dan oleh karena itu subsidi makin besar,” katanya seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (19/11/2020). Menurutnya biodiesel ini jika dikembangkan secara tepat bisa menekan defisit transaksi berjalan. Berdasarkan perhitungan opportunity cost, menurut dia telah terjadi defisit perdagangan yang kian melebar setiap tahunnya. Menurut dia, defisit untuk 2019 sebesar Rp85,2 triliun atau sekitar US$6,1 miliar, lebih besar dari 2018, yakni Rp72,1 triliun atau US$5 miliar. Opportunity cost yang dimaksudnya adalah pendapatan ekspor yang dikorbankan pemerintah dari konsumsi biofuel dan pemakaian biodiesel untuk kebutuhan domestik. “Tidak ada yang namanya penghematan devisa di sana, justru penggerogotan devisa karena penghematan yang kita dapatkan dari tidak mengimpor solar jauh lebih kecil, karena tidak mengimpor solar kan hanya 30% kalau B30. Lalu, kehilangan kesempatan ekspor CPO,” jelasnya.

Belum lagi, soal efektivitas kebijakan biodiesel yang sepenuhnya dipengaruhi oleh harga CPO dan minyak mentah dunia yang di luar kendali pemerintah. Karenanya dia heran pemerintah ngotot mendorong program B30 yang dia nilai tak menguntungkan pemerintah ataupun petani CPO. Dia curiga kebijakan dibuat untuk memastikan keberlangsungan industri terkait yang pemainnya terbatas. “Kebijakan ini jauh api dan panggang, bahkan semakin membuat perekonomian Indonesia dirugikan besar, yang diuntungkan hanya segelintir orang pemilik pabrik biodiesel,” tutupnya. Pada sidang tahunan MPR, Agustus lalu, Jokowi menyebut program biodiesel membuat pemerintah mampu menekan nilai impor minyak pada 2019 lalu. PT Pertamina (Persero) pun membenarkan bahwa implementasi B20 dan B30 telah menghemat devisa negara sebesar Rp43,8 triliun pada 2019. Tahun ini, ditargetkan menghemat devisa hingga Rp63,4 triliun dari program B30. Kondisi itu terkonfirmasi oleh data impor hasil minyak Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat, impor hasil minyak secara tahunan turun 11,73% menjadi 10,33 juta ton. Adapun nilai impor hasil minyak sepanjang semester I 2020 merosot 39,3% menjadi US$1,98 miliar.

https://finance.detik.com/energi/d-5261293/faisal-basri-ungkap-program-biodiesel-jokowi-tak-berfaedah?single=1

Bisnis.com | Kamis, 19 November 2020

ESDM Yakin Serapan Biodiesel Sampai Akhir Tahun Capai 8,5 Juta Kl

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan serapan biodiesel hingga akhir tahun ini dapat mencapai 8,5 juta kiloliter. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan bahwa capaian penyerapan biodiesel terbilang cukup menggembirakan di tengah pandemi Covid-19.   Dia optimistis bahwa realisasi penyerapan biodiesel tahun ini mampu melampaui target yang ditetapkan dalam rencana umum energi nasional (RUEN).   “Target RUEN pada 2020, biodiesel itu di kisaran 8 juta kl.  Mudah-mudahan pada 2020 kita bisa menyerap di angka  8,5 juta kl,” ujar Feby dalam sebuah webinar, Kamis (19/11/2020). Meski diperkirakan melampaui target RUEN, Feby mengakui angka tersebut masih di bawah target tahun ini yang semula ditetapkan di level 9,6 juta kl.  Hal ini disebabkan adanya kebijakan pembatasan di berbagai daerah akibat pandemi. “Banyak lockdown, transportasi banyak yang turun operasinya sehingga tahun 2020 ini memang ada penurunan untuk serapan dari biofuel,” katanya. Di sisi lain, Feby mengungkapkan bahwa pelaksanaan program mandatori campuran 30 persen biodiesel (FAME/fatty acid methyl ester) dalam minyak solar (B30) kini juga menghadapi tantangan seiring dengan anjloknya harga minyak bumi.   Rendahnya harga minyak dunia membuat selisih harga biodiesel dengan solar menjadi semakin besar sehingga menyebabkan kebutuhan insentif untuk menutup selisih tersebut juga semakin meningkat. “Mudah-mudahan ini bisa kami dapatkan solusinya sehingga program ini bisa berkelanjutan,” katanya. Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga semester I/2020, penyerapan biodiesel tercatat telah mencapai 4,36 juta kl atau mencapai sekitar 68 persen dibandingkan dengan angka penyerapan sepanjang 2019 yang mencapai 6,39 juta kl. Peningkatan konsumsi biodiesel naik signifikan sejak 2016. Pada 2018, konsumsinya sebesar 3,75 juta kl atau meningkat hampir 50 persen dibandingkan pada 2017 dengan penyerapan sebesar 2,57 juta kl. Kebijakan mandatori berlanjut hingga 2019 sehingga konsumsi biodiesel berada pada angka 6,39 juta kl.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20201119/44/1319944/esdm-yakin-serapan-biodiesel-sampai-akhir-tahun-capai-85-juta-kl

Bisnis.com | Kamis, 19 November 2020

Pengembangan Bioenergi Masih Berjalan Lambat, Apa Penyebabnya?

Pengembangan bioenergi di Indonesia masih jauh dari harapan meskipun potensinya lumayan besar. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan bahwa pengembangan bioenergi memiliki potensi yang cukup besar, tetapi pengembangannya masih menemui sejumlah tantangan sehingga belum cukup melaju perkembangannya. “Tantangan baik dari sisi data potensi yang memang perlu kami update berkala lebih terperinci, kemudian tingginya biaya investasi, dan keberlanjutan dari bahan baku. Jadi tantangan tersendiri bagaimana menjamin feed stock tercukupi dalam waktu yang panjang dan harganya bisa stabil,” ujarnya dalam sebuah webinar, Kamis (19/11/2020). Pengembangan bioenergi dilakukan antara lain melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga bioenergi, pengembangan biofuel, pengembangan biogas, dan biomassa. Hingga akhir 2019, kapasitas terpasang pembangkit berbasis bioenergi baru mencapai 1.889,50 megawatt (MW). Capaian ini masih jauh dari target Rencana umum energi nasional (RUEN) pada 2025 yang ditargetkan sebesar 5,50 GW. Untuk program pengembangan biogas pada 2019 telah mencapai 26,28 juta meter kubik, sedangkan RUEN menargetkan pada 2025 dapat mencapai 489,80 juta meter kubik.

Sementara itu, realisasi serapan biofuel pada 2019 tercatat mencapai 6,37 juta kiloliter, masih terdapat selisih sekitar 7,53 juta kiloliter untuk mencapai target RUEN pada 2025. Kasubdit Investasi dan Kerjasama Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Elis Heviati menambahkan bahwa guna mendorong pengembangan bioenergi, saat ini direktoratnya fokus untuk melakukan subtitusi energi fosil dengan pembangkit listrik energi terbarukan. “Kami cukup realistis melihat kondisi saat ini di mana terjadi penurunan demand energi yang cukup besar. Untuk itu, tahun ini fokus kami bukan pada peningkatan kapasitas, melainkan substitusi energi fosil,” katanya. Dia menuturkan bahwa salah satu program andalan substitusi adalah program co-firing biomassa. Program ini memanfaatkan pelet biomassa untuk menyubstitusi sebagian batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) yang sudah ada. Terdapat 114 unit PLTU dengan total kapasitas 18.154 MW yang berpotensi untuk dilakukan co-firing biomassa. Hingga Oktober 2020, PLN telah melakukan uji coba co-firing di 16 PLTU miliknya dengan hasil memuaskan. Implementasi co-firing dengan komposisi sebesar 1 persen—5 persen dapat meningkatkan porsi bauran EBT dalam bauran energi nasional sebesar 0,18—0,90 persen.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20201119/44/1320020/pengembangan-bioenergi-masih-berjalan-lambat-apa-penyebabnya

Tribunnews.com | Kamis, 19 November 2020

Kemenperin Berharap Industri Petrokimia Mulai Gunakan Energi Terbarukan Pada 2030

Kementerian Perindustrian memproyeksikan pada 2030 proses produksi industri petrokimia sudah dapat dilakukan dengan berbasis energi terbarukan. Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin Muhamad Khayam menyampaikan harapan tersebut dalam diskusi bertajuk Indonesia Petrochemical and Plastic Industry Outlook 2021 dari Jakarta, Rabu (18/11/2020). “Diharapkan, pada 2030 industri petrokimia ini nantinya berbasis renewable energy,” kata Khayam, Rabu (18/11/2020). Khayam mengakui, pada Indonesia’s Chemical 4.0 terdapat beberapa tantangan, mulai dari pabrik tidak efisien, adaptasi teknologi rendah, kurangnya kemampuan R&D, dan persoalan rantai pasok Di sisi lain, produksi berbasis migas dan batubara tetap akan dilaksanakan secara beriringan. Hal tersebut berkaitan dengan skema Indonesia’s Chemical 4.0 yang ingin dicapai. Pada 2030, Kemenperin memproyeksikan produksi kimia dasar akan meningkat, kemudian penggunaan bahan baku dan kawasan industri semakin optimal. Lalu, produktivitas di semua rantai nilai semakin meningkat, dan terdapat produsen biochemical dan kimia berbasis migas batubara terkemuka. Untuk menuju ke sana, Khayam menyatakan dalam tiga hingga lima tahun pertama hingga 2021, Kemenperin akan berupaya mengurangi impor kimia dasar hingga 35 persen dengan beberapa cara. Di antaranya meningkatkan kapasitas pemurnian nafta dan kimia dasar (olefin dan aromatik) untuk menyalurkan ke industri hilir. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dengan menggunakan teknologi 4IR, serta memperkuat produksi serat sintetis untuk mendukung industri tekstil. Lima sampai sepuluh tahun selanjutnya yakni pada 2025, Kemenperin berupaya meningkatkan kontribusi penjualan resin sintetis dan serat sintetis sebesar lebih dari 1,5 kali, dengan meneruskan peningkatan produksi serat sintetis, memperkuat produksi produk perantara, dan meningkatkan kemampuan untuk mengubah biomassa menjadi biokimia dasar. “Terakhir, 10 sampai 15 tahun hingga 2030, Kemenperin membidik Indonesia menjadi Top 5 produsen biofuel dan bioplastic,” kata Khayam.

https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/11/19/kemenperin-berharap-industri-petrokimia-mulai-gunakan-energi-terbarukan-pada-2030

Tempo.co | Kamis, 19 November 2020

Ciptakan Pasar Baru Energi Terbarukan Melalui Program REBID dan REBED

Berbagai program akselerasi pengembangan EBT terus digenjot guna mengejar target Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) bauran energi sebesar 23 persen di tahun 2025. Beberapa program yang dilaksanakan diantaranya adalah Renewable Energy Based Industrial Development (REBID) dan Renewable Energy Based Economic Development (REBED). Direktur Bioenergi, Andriah Feby Misna, mengatakan kita mempunyai potensi yang cukup besar tapi hingga saat ini pemanfaatannya masih rendah. Saat ini kalau melihat capaian masih jauh dari target yang telah ditetapkan di tahun 2025 sebesar 23 persen. Tahun 2020 ini kurang lebih kita mencapai 11 persen dari yang ditargetkan.  “Capaian ini umumnya berasal dari PLTA, PLTP dan biofuel. Jadi 3 komoditi ini yang mendominasi, kedepannya Pemerintah akan dorong pengembangan pembangkit dari sumber EBT lainnya,” tutur Feby dalam panel diskusi oleh Telkom University bertajuk “Sustainability Energy dan Talenta untuk Indonesia Maju” secara virtual, Selasa (17/11).

Feby menyebutkan program pengembangan EBT yang pertama sekali adalah penciptaan pasar baru untuk energi terbarukan melalui program REBID dan REBED. REBID dilaksanakan melalui pengembangan potensi PLTA dan PLTP skala besar yang terintegrasi dengan pengembangan industri serta sinergitas pengembangan EBT dengan pengembangan kluster ekonomi. “Tujuan utamanya adalah pemanfaatan EBT skala besar untuk menciptakan pertumbuhan industri sebagai upaya menghasilkan produk global. Beberapa perkembangan PLTA melalui skema REBID antara lain PLTA Kayan 9.000 MW untuk industri manufaktur (persiapan konstruksi), PLTA Mentarang 1.375 MW untuk industri smelter (FS dan perizinan), rencana pengembangan PLTA Sembakung 250 MW dan PLTA Bahao 1.300 MW,” ujar Feby. Selain PLTA, program REBID juga diimplementasikan untuk pembangkit listrik berbasis panas bumi. Adapun rencana perkembangan PLTP dengan skema REBID antara lain PLTP Hamiding 200 MW di Halmahera, PLTP Jailolo 30 MW di Halmahera, PLTP Songa Wayaua 10 MW di Bacan, PLTP Blawan Ijen 165 MW di Jawa Timur, dan PLTP Arjuno Welirang 180 MW di Jawa Timur. Sementara itu, REBED merupakan program penggunaan EBT untuk memacu perekonomian wilayah termasuk pada lokasi 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal). Lebih rinci Feby menguraikan implementasi program pengembangan EBT melalui skema REBED, antara lain pengembangan micro grid untuk mengembangkan kluster ekonomi terpadu di pulau-pulau kecil, pengembangan PLTS untuk cold storage, pengembangan PLTBm skala kecil berbasis potensi bahan baku lokal, pengembangan Proyek PLTP sesuai dengan Program Flores Geothermal Island dan isolated-system lainnya, konversi PLTD menjadi PLT EBT secara bertahap, serta perencanaan dan pembangunan penyediaan listrik di wilayah 3T. “Tentunya selain kedua program di atas, Pemerintah juga mengupayakan program-program yang lain. Kami mengharapkan peranan akademisi dalam penelitian dan pengembangan teknologi untuk mendukung akselerasi pengembangan EBT ini. Generasi muda menjadi pelopor penerapan EBTKE di tanah air melalui inovasi,” tutup Feby.

https://nasional.tempo.co/read/1406799/ciptakan-pasar-baru-energi-terbarukan-melalui-program-rebid-dan-rebed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *