Targetkan Oktober, Pengolahan IVO sebagai BBN Berbasis Sawit di Muba
Sindonews.com | Senin, 21 September 2020
Targetkan Oktober, Pengolahan IVO sebagai BBN Berbasis Sawit di Muba
Setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia pada 6 Februari 2020 yang lalu telah menetapkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dibawah komando Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin terpilih sebagai Pilot Project Super Prioritas Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN), Dodi Reza terus menggenjot realisasi pengolahan BBN berbasis sawit di Bumi Serasan Sekate. Hal ini pula dilakukan sebagaimana komitmen Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin mengimplementasikan pembangunan hijau berkelanjutan. Ini diketahui setelah Inisiator Program Peremajaan Kelapa Sawit atau Replanting tersebut memimpin Rapat Pembahasan Design Bisnis Pengembangan Bahan Bakar Nabati Berbasis Sawit (BBN) bersama pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) Melalui Video Conference, pekan lalu. “Program ini akan terus jalan, tepat sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Kita berusaha dan berdoa untuk program ini menghadirkan model bisnis industri yang berbasis sawit rakyat,” tegas Dodi Reza. Keinginan untuk merampungkan Kabupaten Muba sebagai percontohan bagi daerah lain dan produksi CPO IVO nantinya ditargetkan pada Oktober. “Goal dari realisasi ini yakni dapat mendekatkan akses petani ke pasar internasional, tidak lagi petani kita sekadar menjual CPO, tetapi karena potensi yang meningkat kita dorong dan kita punya potensi kebunnya, bisa bekerja sama agar bisa transaksi langsung,” bebernya. Dodi menerangkan, pada pertemuan kali ini Pemkab Muba ingin memastikan bahwa apa yang dikatakan pihak BPDPKS, Muba sebagai pilot project pengembangan BBN dengan penggunaan katalis merah putih sangat cocok ataupun sangat sesuai untuk dilakukan di Muba. “Bisa dilihat dari profil sawit yang dimiliki Muba, saya ingin menjamin ketersediaan bahan baku sampai pasar. Saya yakin ini, sebelum Muba ditetapkan sebagai pilot project, sudah dianalisa pemerintah pusat oleh BPDPKS, kalau dilihat dari luas perkebunan sawit, tentu sangat menjamin ketersediaan bahan baku,” imbuhnya. “Akan sangat sesuai dengan apa yang diamanatkan Presiden, yang mana pengembangan IVO harus melibatkan dan merangkul petani,” tambahnya.
Sebagai jaminan dari Pemkab Muba mengenai ketersediaan bahan baku, lanjut Dodi, sangat penting, karena ketersedian bahan baku adalah prasarat utama desain pengembangan bisnis ini, dan didapat dari sawit petani rakyat yang diremajakan oleh pemerintah melalui BPDPKS. “Tentu di sini membuat masyarakat dan pemerintah sama-sama bahagia,” bebernya. Selain memberdayakan petani, lanjutnya, Pemkab Muba optimalkan juga produksi dengan membangun pabrik kelapa sawit sendiri, dengan luasan yang sangatlah baik dan cocok. “Bertahap kita bangun 2 sampai 3 pabrik, sehingga bisa mensuplay IVO. Kami juga akan ada standalone gasoline dan hemat biaya sehingga bisa mengurangi biaya cost produksi,” ulasnya. Sementara itu, Tim Institut Teknologi Bandung, Prof Subagjo menyebutkan, untuk rencana Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) Berbasis Sawit di tetapkan di Muba memang wajar, Kondisi baik dari dukungan pemerintah, kondisi perkebunan sawitnya, serta masyarakatnya memang spesial luar biasa. “Aktivitas dukungan pemdanya yang tinggi membuat rencana ini makin dipermudah. Ini juga menjadi alasan kuat mengapa Muba dipilih sebagai daerah pilot project,” tandasnya. Plt Direktur Kemitraan BPDPKS, Muhammad Ferian mengungkapkan bahwa Kabupaten Muba memang sudah sewajarnya menjadi percontohan bagi daerah lain. Daerah yang sudah tepat, baik dari hulu ke hilir begitu juga ketersedian bahan baku di Kabupaten Muba sudah siap dan ada. “Intinya, Muba sebagai tempat percontohan untuk pengolahan BBN berbasis sawit, bisa diduplikasi bagi daerah lain juga. Terkait dengan akan membangun pabrik kelapa sawit di Muba, kami dari BPDPKS siap membantu penyediaan alat bagi petani, Oktober nanti pemindahan unit demetgum ke Kabupaten Muba akan dilaksanakan, sehingga operasional IVO dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.
Wartaekonomi.co.id | Senin, 21 September 2020
Apkasindo Soal Biodiesel: Jika Ada NGO Mengkritik, Pasti Bukan Petani Sawit
Sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2020 lalu, penggunaan B30 di Indonesia terus menjadi pembahasan dan topik menarik di berbagai platform media. Tak jarang pula, sejumlah NGO maupun pihak antisawit tidak suka dan bahkan menolak kehadiran bahan bakar nabati ini. Menanggapi kondisi ini, Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung menegaskan apabila ada NGO yang mengkritik program biodiesel dengan mengatakan merugikan petani sawit, dapat dipastikan yang berteriak itu bukan petani sawit. Sebab, mereka tidak merasakan nikmatnya harga TBS setelah biodiesel diimplementasikan. Lebih lanjut Gulat mengatakan, “implementasi B30 ini meningkatkan serapan konsumsi domestik akibatnya negara importir sawit kebakaran jenggot karena kesulitan membeli CPO dengan harga murah. Itu sebabnya, marak kampanye hitam yang mengaitkan sawit dengan lingkungan dan mempekerjakan anak di bawah umur.” Berdasarkan data Gapki diketahui hingga Juli 2020, total konsumsi domestik Indonesia mencapai 10,093 juta ton atau 3% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan terbesar terjadi pada oleokimia yakni mencapai 45% dan biodiesel 27%, sedangkan konsumsi domestik untuk produk pangan mengalami penurunan sebesar 15%. Gulat juga menambahkan, kehadiran BPDPKS justru mengakibatkan kehidupan kelapa sawit di Indonesia menjadi sangat terkontrol. “Coba dibayangkan, ada hampir 2.000 korporasi sawit di Indonesia dan 992 PKS, sistem evaluasi produktivitas keduanya harus terintregasi melalui data digital. Untung saja ada BPDPKS, di mana setelah Bayu Krisnamurthi (Dirut BPDPKS pertama) saat itu langsung memerintahkan jajarannya menjaga dan memelototin semua pelabuhan ekspor CPO.
Alhasil angka ekspor sawit Indonesia naik signifikan. Hal ini menandakan data paduserasi ekspor CPO sebelum berdirinya BPDPKS masih berantakan,” jelas Gulat. Menurut Gulat, data bulanan Gapki tersebut sudah cukup menggambarkan kedigdayaan sawit Indonesia. “Kita harus jujur mengakui kalau tidak ada sawit, maka Indonesia bisa terpuruk semenjak awal pandemi. Bukan karena korporasi sawit, tapi 41% perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani. Efek ganda komoditas ini luar biasa. Itulah sesungguhnya kunci utama sawit menjadi lokomotif ekonomi Indonesia,” ungkap Gulat. Terakhir Gulat mengatakan, “sekarang, pekerjaan rumah Presiden tinggal masalah kehutanan yang saling klaim dengan perkebunan sawit, persoalan ini sudah beranak pinak sejak puluhan tahun lalu.” Ditambah lagi, data KLHK mengklaim bahwa di Riau misalnya, terdapat sekitar 61,9% kebun sawit petani dalam kawasan hutan. Gulat mengibaratkan persoalan tersebut harus segera di-KB-kan supaya jangan muncul lagi persoalan baru. “Tidak boleh ada lagi menanam sawit di lokasi yang bukan peruntukannya dan sebaliknya tidak ada lagi klaim hutan masuk ke perkebunan sawit,” harap Gulat.